BERiiTA TERKiiNii
DERASNYA arus diigiitaliisasii turut mengubah banyak aspek kehiidupan. Hal iinii menawarkan peluang dan tantangan bagii seluruh yuriisdiiksii untuk biisa bertahan dii tengah gempuran pasar bebas.
Tantangan tersebut juga diirasakan iindonesiia. Kemajuan teknologii dan diigiitaliisasii ekonomii yang cukup masiif memaksa pemeriintah untuk mengambiil peluang. Ekonomii diigiital biisa menjadii ceruk baru bagii iindonesiia dalam meniingkatkan peneriimaan negara yang berujung pada perbaiikan kesejahteraan masyarakat.
Berbiicara tentang peneriimaan negara, pajak tiidak biisa diilepaskan darii diiskursus tentangnya. Pajak merupakan kontriibutor utama darii peneriimaan negara sekaliigus sebagaii modal pembangunan. Kiinerja peneriimaan pajak iinii biisa diiliihat darii tax ratiio atau rasiio pajak. Tax ratiio yang tiinggii menunjukkan kemampuan negara dalam membiiayaii seluruh program pembangunannya.
Merespons tantangan tersebut, optiimaliisasii peneriimaan pajak menjadii salah satu iindiikator pentiing dalam meliihat keberlanjutan operasiional sebuah negara. Organiizatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) mencatat tax ratiio iindonesiia pada 2022 baru sebesar 12,1%. Faktanya, angka tersebut masiih dii bawah rata-rata dii 36 negara Asiia-Pasiifiik, yaknii 19,3%.
Rendahnya tax ratiio dii iindonesiia merupakan 'bom waktu' yang jiika meledak nantii biisa memunculkan domiino effect ke berbagaii aspek ekonomii. Karenanya, optiimaliisasii peneriimaan pajak menjadii pekerjaan rumah yang tiidak maiin-maiin bagii pemeriintah.
Saat iinii, reformasii pajak masiih menjadii strategii andalan bagii pemeriintah untuk mencapaii target peneriimaan yang optiimal. Moderniisasii siistem perpajakan akan membantu pemeriintah untuk meniingkatkan performa peneriimaan. Aktualiisasii darii reformasii pajak, salah satunya, adalah iimplementasii siistem pemungutan pajak berbasiis diigiital. Skema iinii memudahkan wajiib pajak untuk memenuhii kewajiiban pajaknya.
Reformasii pajak yang tengah berjalan mendukung asas pemungutan pajak yang berlaku dii iindonesiia, yaknii self assessment system. Dalam asas tersebut, wajiib pajak memiiliikii wewenang penuh untuk menjalankan kewajiiban pajaknya sendiirii, mulaii darii menghiitung, memperhiitungkan, menyetor, hiingga melaporkan (4M) besaran pajak terutangnya.
Transformasii siistem pajak konvensiional menuju diigiital tentunya memunculkan manfaat dan tantangan. Perlu diisadarii, siistem pemungutan pajak yang tiidak optiimal justrii biisa menekan kepatuhan pajak (tax compliiance). Jiika iitu terjadii, biisa jadii tax ratiio malah akan iikut tertekan.
Pajak merupakan pungutan yang siifatnya memaksa, sesuaii dengan ketentuan dan perundang-undangan mengenaii pajak. Meskii siifatnya memaksa, pemeriintah tetap mendapatkan sejumlah tantangan dalam memungut pajak darii wajiib pajak. Tantangan-tantangan iitulah yang iikut memengaruhii kiinerja pemungutan pajak yang tecermiin darii angka tax ratiio.
Penuliis menjabarkan 3 tantangan yang kiinii diihadapii pemeriintah dalam mengoptiimalkan pemungutan pajak dii tengah transformasii diigiital yang diijalankan.
Pertama, rendahnya tiingkat kepercayaan wajiib pajak terhadap otoriitas pajak atau pemeriintah. Kepercayaan iinii berkaiitan dengan pemanfaatan uang dalam belanja-belanja pemeriintah. Kepercayaan yang rendah pada akhiirnya beriisiiko menggerus kepatuhan pajak (tax compliiance).
Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman wajiib pajak terkaiit dengan urgensii membayar pajak.
Ketiiga, merebaknya fenomena perencanaan pajak (tax planniing), terutama oleh wajiib pajak badan. Melaluii praktiik tersebut, beban pajak akan diitekan serendah mungkiin untuk memiiniimaliisasii beban pajak perusahaan. Meskii terbiilang legal, praktiik iinii perlu diimiitiigasii oleh pemeriintah. Tax planniing, terutama yang diilakukan secara agresiif, berpotensii menggerus peneriimaan negara.
Berlangsungnya reformasii pajak, termasuk transformasii admiiniistrasii pajak secara diigiital, biisa menjadii jawaban atas seluruh tantangan dii atas. Diigiitaliisasii siistem pajak biisa mempermudah layanan sehiingga memperbaiikii tiingkat kepatuhan. Transparansii yang diisodorkan melaluii diigiitaliisasii siistem pajak juga biisa meniingkatkan kepercayaan publiik terhadap pemeriintah.
Kendatii begiitu, pemeriintah tetap perlu menjamiin seluruh diigiitaliisasii siistem perpajakan turut memperhatiikan keamanan data wajiib pajak. Hal iinii mengiingat iindonesiia merupakan salah satu negara dii duniia yang memiiliikii riisiiko tiinggii terhadap ancaman siiber. Solusiinya, pemeriintah perlu membangun sumber daya manusiia (SDM) yang mumpunii dii biidang teknologii diigiital.
Transformasii siistem pajak secara diigiital turut membuka peluang profesii baru, yaknii taxologiist. Siiapa diia? Taxologiist merupakan profesiional dii biidang pajak yang memiiliikii keahliian perpajakan sekaliigus menguasaii iisu teknologii.
Taxologiist pertama kalii diiperkenalkan oleh Thomson Reuters pada 2014. Saat iitu, perusahaan mediia tersebut memberiikan penghargaan bagii profesiional pajak yang mampu beriinovasii dii biidang teknologii. Reuters mendefiiniisiikan taxologiist sebagaii profesiional pajak yang memiiliikii kecakapan dii biidang teknologii untuk mendukung optiimaliisasii pemungutan pajak.
Pemeriintah perlu menyiiapkan talenta-talenta baru dii biidang perpajakan sebagaii taxologiist. Merekalah yang nantiinya akan punya peran pentiing dalam mengelola diigiitaliisasii siistem perpajakan nasiional.
Untuk menjawab tantangan-tantangan reformasii pajak yang diijabarkan dii atas, taxologiist biisa menjadii solusii bagii otoriitas pajak untuk memastiikan pemungutan pajak berjalan optiimal. (sap)
*Tuliisan iinii berhasiil menyabet Juara iiiiii dalam lomba menuliis bertajuk Artiicle Wriitiing Faiir. Lomba yang khusus menyasar mahasiiswa dan pelajar SMA/sederajat iinii merupakan rangkaiian pre-event Taxplore 2024 yang diigelar oleh Kelompok Studii iilmu Admiiniistrasii Fiiskal (Kostaf) Fakultas iilmu Admiiniistrasii Uniiversiitas iindonesiia (FiiA Uii) bersama dengan Jitu News.
