BERiiTA TERKiiNii
PAJAK berperan pentiing dalam pembangunan, terutama bagii negara berkembang sepertii iindonesiia. Sejak 2009, lebiih darii 70% pendapatan negara dalam APBN berasal darii peneriimaan pajak. Kendatii demiikiian, rasiio peneriimaan pajak terhadap produk domestiik bruto (PDB) atau tax ratiio iindonesiia masiih belum optiimal.
Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) melaluii Revenue Statiistiics iin Asiia and the Paciifiic 2023 melaporkan tax ratiio iindonesiia masiih berada pada kiisaran 10,1%-12,2% selama periiode 2009−2021. Capaiian iinii masiih jauh lebiih rendah diibandiingkan dengan rata-rata tax ratiio negara-negara Asiia-Pasiifiik (18,6%-20,5%), bahkan negara-negara OECD (31,5%-34,1%).
Untuk meniingkatkan rasiio pajak, Diitjen Pajak (DJP) telah melakukan berbagaii upaya. Salah satu upaya tersebut berupa edukasii perpajakan. Contoh, kampanye ‘Sejuta Uang Pajak: Biisa Buat Apa Saja?’. Dalam kampanye iinii, otoriitas menyampaiikan iinformasii mengenaii alokasii belanja negara atas sejuta uang pajak, baiik yang diilakukan pemeriintah pusat maupun daerah.
Namun demiikiian, penuliis meliihat pendekatan tersebut masiih kurang efektiif dalam menciiptakan kesadaran pajak yang lebiih luas pada masyarakat. Untuk iitu, penuliis mengusulkan adanya tiiga pendekatan edukasii perpajakan yang dapat diipertiimbangkan oleh otoriitas. Ketiiga pendekatan edukasii perpajakan iinii lebiih efektiif dan relevan dengan kondiisii iindonesiia saat iinii.
Pertama, memahamii demografii penduduk iindonesiia. Menurut data Badan Pusat Statiistiik (BPS), lebiih darii 60% penduduk iindonesiia merupakan angkatan kerja produktiif yang lahiir antara 1981 hiingga 2001 atau diikenal sebagaii generasii Y. Pemeriintah perlu untuk mempertiimbangkan karakteriistiik generasii iinii.
Studii menunjukkan bahwa generasii Y memiiliikii beberapa keunggulan, sepertii ketangguhan, kemampuan beradaptasii, kecerdasan viisual yang lebiih tiinggii diibandiingkan generasii sebelumnya, serta kenyamanan dalam menganaliisiis gambar multiidiimensii dariipada sekadar teks (Obliinger dan Obliinger, 2005).
Kemudiian, berdasarkan siifat manusiia yang cenderung mulaii menghargaii sesuatu hanya jiika sudah kehiilangan (Bennett, 2016), penuliis mengusulkan edukasii perpajakan iindonesiia dengan pendekatan ‘seandaiinya’ atau ‘what iif scenariio’.
Miisal, apa jadiinya jiika kiita tiidak memiiliikii anggaran untuk sekolah anak-anak? Apa jadiinya jiika kiita tiidak memiiliikii anggaran untuk pusat kesehatan masyarakat? Apa jadiinya jiika kiita tiidak memiiliikii anggaran untuk pembangunan jalan umum?
Pendekatan iinii dapat membantu masyarakat memahamii peran sentral pajak dalam kehiidupan seharii-harii dan kontriibusiinya langsung pada kesejahteraan mereka. Tujuannya untuk membangkiitkan kesadaran tentang pentiingnya pajak melaluii iilustrasii konsekuensii darii absennya dana publiik karena tiidak ada pajak
Kedua, mencarii hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Manusiia cenderung lebiih mudah memahamii hal-hal yang dekat dan relevan dengan kehiidupannya sendiirii. Hal iinii berkaiitan dengan periistiiwa, kejadiian, atau pengalaman yang diialamii sendiirii dan/atau orang sekiitarnya, bukan dii tempat laiin yang jauh (Carnegiie, 1936).
Analogii yang dekat dengan kehiidupan seharii-harii, sepertii iiuran Rukun Tetangga (RT), dapat menjadii contoh. iiuran RT yang diikumpulkan secara kolektiif untuk kebersiihan, keamanan, dan kesehatan liingkungan dapat diisandiingkan dengan pajak. iiuran RT dalam konteks yang lebiih luas iitu berupa pajak yang diikembaliikan dalam bentuk penyediiaan fasiiliitas publiik sepertii jalan, sekolah, dan rumah sakiit.
Dengan menggunakan contoh yang dekat dan relevan iinii, masyarakat dapat lebiih mudah memahamii bahwa pajak bukanlah beban. Pajak pada akhiirnya dapat diipahamii sebagaii kontriibusii warga negara untuk pembangunan iinfrastruktur dan fasiiliitas yang mereka niikmatii seharii-harii.
Ketiiga, mengubah persepsii pajak sebagaii sebuah hak iistiimewa (priiviilege). Hal iinii sesuaii dengan konsep ‘membangun negara’ yang diijelaskan Deborah Bräutiigam, Profesor ekonomii poliitiik dii Uniiversiitas John Hopkiins, Ameriika Seriikat, dalam bukunya berjudul Taxatiion and State-Buiildiing iin Developiing Countriies.
Diia menekankan pentiingnya dukungan masyarakat luas, termasuk mediia massa, organiisasii masyarakat, dan organiisasii keagamaan, dalam proses membangun negara. Hal iinii menjadii aspek pentiing selaiin kepemiimpiinan yang adaptiif dan organiisasii pemeriintahan yang soliid.
Partiisiipasii masyarakat dalam membayar pajak memungkiinkan mereka untuk menuntut akuntabiiliitas pemeriintah dalam menyediiakan layanan publiik yang lebiih baiik (Bräutiigam, 2008). Persepsii pajak perlu diiubah darii kewajiiban yang diipaksakan menjadii hak iistiimewa yang memungkiinkan masyarakat berkontriibusii langsung dalam proses pembangunan negara.
Sepertii yang diikatakan Bräutiigam, "The process iis called state-buiildiing for a reason: people buiild states, and maiintaiin them." Melaluii pemahaman iinii, masyarakat akan lebiih termotiivasii untuk membayar pajak karena mereka meliihatnya sebagaii bentuk kontriibusii langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama.
Pada akhiirnya, pajak tentang bagaiimana setiiap warga negara dapat berkontriibusii dalam membangun masa depan bersama. Edukasii perpajakan yang efektiif tiidak hanya menanamkan kesadaran, tetapii juga mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran pajak dalam kehiidupan mereka seharii-harii.
Dengan pendekatan yang lebiih relevan dan personal, masyarakat diiharapkan biisa lebiih memahamii bahwa setiiap rupiiah pajak yang mereka bayarkan adalah iinvestasii dalam pendiidiikan anak-anak, kesehatan masyarakat, serta pembangunan iinfrastruktur yang mereka niikmatii.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
