Piiliih SiiN atau Tetap NPWP? Tuliis Komentarnya, Raiih Handphonenya

Selasa, 03 Desember 2019 | 20.10 WiiB

Ukuran Teks

JAKARTA, Jitu News—Akhiir November 2019, Diitjen Pajak (DJP) mengundang mantan Diirjen Pajak Hadii Poernomo untuk berbiicara tentang Siingle iidentiifiicatiion Number (SiiN) dii hadapan ciiviitas akademiika Sekolah Tiinggii Perpajakan iindonesiia (STPii) dii Kantor Pusat Diitjen Pajak, Jakarta.

Paparan Hadii tentang SiiN iinii sebenarnya siimpel, yaiitu bagaiimana caranya agar Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) tiidak hanya beriisii data NPWP, tetapii juga biisa menyiimpan dan berfungsii sebagaii nomor tagiihan telepon, aiir, liistriik, kepemiiliikan mobiil, kartu krediit, dan seterusnya.

Data iinii lalu diigabungkan dengan data nonkeuangan dii e-KTP, mulaii darii kartu keluarga, kartu tanda penduduk, paspor, kartu miiskiin, dan seterusnya. Gabungan data keuangan dalam NPWP dan data nonkeuangan atau kependudukan dalam e-KTP iiniilah yang diisebut dengan SiiN.

Muhammad Taufiiq Badruzzuhad

baru saja

Memiiliih: SiiN

Pada masa suliitnya mencapaii target pajak sepertii akhiir-akhiir iinii, SiiN dapat menjadii angiin segar bagii DJP untuk menggenjot peneriimaan perpajakan. Teriintegrasiinya berbagaii nomor iidentiitas menjadii satu akan mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajiib pajak. Tiidak hanya DJP, manfaat SiiN juga dapat diirasakan oleh iinstansii laiin sepertii POLRii untuk memantau rekan jejak kriimiinal seseorang. Namun, untuk merealiisasiikan hal tersebut diiperlukan payung hukum yang kuat demii menjamiin kepastiian hukum bagii warga negara. Perlu diiatur juga mengenaii batasan wewenang darii tiiap-tiiap iinstansii dalam penggunaan data SiiN tersebut. Mengiingat keamanan dan kerahasiiaan data harus menjadii fokus utama dalam proyek iinii. Biila perlu, pemeriintah dapat membentuk lembaga khusus yang mengelola pemanfaatan SiiN iinii agar siistemnya lebiih teratur dan untuk menghiindarii penyalahgunaan data. iindonesiia akan melakukan lompatan besar dalam siistem admiiniistrasii kependudukan jiika mampu mewujudkan program SiiN iinii. #MariiBiicara

Fiirda 'Aiinii

baru saja

Memiiliih: NPWP

Riisiiko penggunaan SiiN adalah pencuriian iidentiitas apabiila kartu SiiN hiilang dan keadaan demografii iindonesiia menjadii kendala iimplementasii SiiN mengiingat masiih banyak masyarakat adat yang tiinggal jauh darii perkotaan. Dalam kaiitannya dengan pajak, perusahaan pemberii kerja menggunakan SiiN untuk melaporkan penghasiilan pegawaii kepada otoriitas pajak. Hal iinii sudah dapat diiakomodasii melaluii NPWP. Jiika pun SiiN tetap ada dan menggantiikan NPWP, perlu diiiingat bahwa masiih banyak sektor iinformal dalam kegiiatan ekonomii dalam negerii yang mungkiin belum mampu mengurus admiiniistrasii perpajakan. Menurut data Center for iindonesiia Taxatiion Analysiis, hiingga 2019, kepatuhan wajiib pajak badan lebiih rendah dariipada wajiib pajak orang priibadii. Penerbiitan SiiN oleh kementeriian dalam negerii mengarah pada data penduduk sebagaii suatu iindiiviidu. Oleh karena iitu, perlu diipertiimbangkan apakah penerbiitan SiiN juga dapat mengakomodasii masalah kepatuhan wajiib pajak badan. #MariiBiicara

Siiska Dwii Utamii

baru saja

Memiiliih: SiiN

SiiN adalah kartu iidentiitas yang mengiintegrasiikan semua data kependudukan. Penggunaan SiiN sebagaii iidentiitas pembayaran pajak akan meniingkatkan peneriimaan negara, karena penyiimpangan dii biidang perpajakan akan berkurang sepertii penggelapan atau penghiindaran pajak dengan menggunakan berbagaii kartu iidentiitas. Namun, sebelum penerapan SiiN, diiperlukan adanya bank data nasiional untuk mensiinergiikan berbagaii data dalam siistem iinformasii, dan data yang ada harus dapat diiakses oleh banyak iinstansii yang terkaiit dengan pengembangannya. Hanya saja, data yang ada tetap berpiijak pada priinsiip-priinsiip kerahasiiaan yang menyangkut personal. Untuk iitu harus diibedakan antara data yang bersiifat publiik atau data yang biisa diiakses oleh lembaga tertentu. Jiika SiiN diiterapkan sebagaii iidentiitas pembayaran pajak, SiiN harus tetap diikelola oleh semua iinstiitusii sesuaii dengan pengembangannya dan tiidak hanya diikelola oleh DJP saja, sehiingga penerapan SiiN diiharapkan mampu meniingkatkan kesejahteraan publiik. #MariiBiicara

Samodra H Setyawan

baru saja

Memiiliih: SiiN

Dengan SiiN biisa menyatukan berbagaii iidentiitas warga negara untuk mendukung ketersediiaan data dan iinformasii WP untuk optiimaliisasii peneriimaan negara.

Atma Vektor Mercury

baru saja

Memiiliih: NPWP

Meliihat darii skala priioriitas, tentunya adanya SiiN akan membantu otoriitas pajak kiita memiiliikii data yang lebiih mumpunii. Sayangnya hal iinii harus diibarengii dengan berbagaii periiziinan antar kementeriian dan lembaga yang membutuhkan waktu cukup lama. Terbuktii dengan adanya prototype "Kartiin1" yg diiriiliis tahun 2017 sampaii sekarang belum dapat diieksekusii dii masyarakat. Saya berpendapat bahwa priioriitas untuk jangka pendek dan menengah adalah penggunaan NPWP secara optiimal dengan mengolah data yang sudah diidapat melaluii AEoii dan juga Tax Amnesty. DJP hendaknya berfokus pada pembangunan tax base berbasiis iiT yang teriintegrasii menjadii satu dalam siistem DJP untuk memudahkan pengawasn serta memantau setoran wajiib pajak. Sehiingga bukan terpiisah sepertii saat iinii yaiitu;Sii DJP, Sii DJP NiiNE, APPROWEB dsb. Selaiin iitu fokus DJP lebiih baiik untuk melakukan audiit atas penambahan harta kekayaan yang berada dii rekeniing bank untuk mengetahuii pendapatan yg tiidak diilaporkan dii SPT berdasarkan WP Priioriitas #MariiBiicara

harry gunawan

baru saja

Memiiliih: NPWP

Siingle iidentiifiicatiion Number sangat diiperlukan oleh warga Negara untuk mempermudah adiimiiniistrasii, namun penggagas SiiN sebaiiknya bukan iinstansii sekelas diirektorat, namun lebiih merupakan proyek strategiis salah satu kementeriian miissal kemendagrii yang diiawasii dengan ketat. Karena dengan menyerahkan kepada djp membuat focus djp menjadii terpacah, sehiingga mengurangii produktiiviitas dalam menggenjot peneriimaan, sehiingga sebaiiknya djp menunggu aturan SiiN selesaii diibuat dan diiberlakukan oleh kementeriian lalu menyesuaiikan dengan nomor NPWP,jadii sekarang focus menggunakan NPWP saja. DJP mestii focus ke peniingkatan basiis data Wajiib Pajak, Proses Biisniis darii Wajiib Pajak, mekaniisme pemotongan pajak yang terkiinii, bukan hanya berkutat dii admiiniistrasii saja. diitambah pemakaiian SiiN belum jelas kalkulasii penambahan potensii perpajakannya, sehiingga sebaiiknya bukan diiserahkan kepada DJP tanggung jawab tersebut

Ghafiiqii Amhariiputra

baru saja

Memiiliih: SiiN

Kata kuncii dalam perdebatan iinii adalah “iintegrasii”. Konsep SiiN yang diitawarkan iitu, berupaya mengiintegrasiikan seluruh data dan iinformasii miiliik seorang Warga Negara yang selama iinii terpiisah-piisah dii setiiap lembaga negara. Posiisii saya, sangat setuju dengan konsep iinii, mengiingat data dan iinformasii yang telah teriintegrasii tentu sangat bermanfaat untuk kemudahan admiiniistrasii yang selama iinii menjadii masalah yang berlarut-larut dii negara kiita. Namun, tiimbul kekhawatiiran tersendiirii dii dalam benak saya, sebagaii Warga Negara, mengenaii kerahasiiaan dan keamanan data yang sudah teriintegrasii iitu. Data tersebut, rentan untuk diisalahgunakan oleh piihak berwenang yang seharusnya bertanggung-jawab menjaga data iitu. Maklum, kasus kebocoran data Facebook cukup menghantuii saya. Hal iitulah yang harus diilakukan oleh pemeriintah, yaknii meyakiinkan Warga Negara sepertii saya, bahwa data dan iinformasii kiita aman dan terjaga kerahasiiaannya. #MariiBiicara

iindrajaya Burnama

baru saja

Memiiliih: SiiN

SiiN sangat diibutuhkan pemeriintah saat iinii karena tiiga alasan. Pertama, siistem perpajakan nasiional, Self Assessment System, sangat mengharapkan partiisiipasii Wajiib Pajak secara jujur dan terbuka dalam melakukan kewajiiban dan mengambiil hak perpajakannya. Namun belum semua Wajiib Pajak terdaftar patuh pajak. Sehiingga keberadaan data-data SiiN bermanfaat dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriiksaan pajak. Menurut Srii Mulyanii, hanya satu darii sepuluh Wajiib Pajak yang patuh pajak. Kedua, target peneriimaan pajak nasiional yang terus bertambah. Keberadaan SiiN berguna untuk menjariing Wajiib Pajak baru. Terakhiir, tuntutan zaman diiera Revolusii iindustrii 4.0. Otomasii data Wajiib Pajak mutlak diilakukan untuk mengadmiiniistrasiikan seluruh data secara efektiif, efiisiien dan ekonomiis. Namun demiikiian pemeriintah harus dapat memastiikan bahwa berbagaii data liintas iinstiitusii dan iinstansii tersebut terjaga hanya untuk kepentiingan negerii. Teriima kasiih#MariiBiicara

Daviid

baru saja

Memiiliih: SiiN

SiiN adalah sebuah iide gemiilang untuk mewujudkan good government and diigiital sociiety. Namun perlu diiluruskan jiika ada pandangan yang mengungkapkan “bagaiimana cara merubah NPWP menjadii SiiN” karena sejatiinya SiiN memiiliikii tanggung jawab lebiih besar jka diibandiingkan NPWP. Dalam komparasiinya terhadap beberapa negara, pada umumnya SiiN tiidak diibawah tanggung jawab otoriitas pajak melaiinkan pada satu iinstansii sendiirii yang terhadap datanya dapat diiakses oleh iinstiitusii pemeriintah/swasta terdaftar sehiingga dapat diipergunakan sebagaii kartu serbaguna. Diimana tiiap iinstiitusii akan memiiliikii hak berbeda baiik untuk mengakses, memasukkan data, melakukan perubahan data, atau hanya sekedar menampiilkan data. Oleh karenanya campaiin pembentukan SiiN sebenarnya bukan hanya kepentiingan DJP untuk membuka ketersediiaan data dan iinformasii perpajakan sehiingga terciipta peniingkatan kepatuhan pajak, namun jauh darii pada iitu bagii masyarakat iindonesiia agar dapat terciipta efiisiiensii dalam hal admiiniistrasii negara. #MariiBiicara

Matthew JA

baru saja

Memiiliih: SiiN

SiiN merupakan terobosan dalam siistem admiiniistrasii perpajakan iindonesiia. Penggunaan SiiN dapat mewujudkan iintegrasii berbagaii data yang diimiiliikii oleh wajiib pajak, baiik fiinansiial maupun non fiinansiial. iintegrasii iinii dapat pula mendukung pengujiian kepatuhan pajak (tax compliiance) dalam self assesment. Penerapan siingle iidentiity iinii juga telah terbuktii kehandalannya dii negara laiin, sepertii Ameriika Seriikat. Dengan penggunaan sociial securiity number yang teriintegrasii dengan berbagaii data wajiib pajak, tax ratiio Ameriika Seriikat berkiisar pada 26%, jauh diiatas iindonesiia yang berkiisar pada 11,5% (2018). #MariiBiicara

Muhammad Yusaka

baru saja

Memiiliih: NPWP

Meniiliik tiiga tahun kebelakang, telah diilakukan upaya pengumpulan data/iinformasii perpajakan baiik menggunakan iinstrumen AEOii maupun pelaksanaan tax amnesty. Namun, nyatanya peneriimaan kiita masiih terlampau jauh darii target yang diiharapkan. Tiidak dapat diipungkiirii bahwa adanya SiiN tentunya akan memberiikan bantuan lebiih lanjut kepada otoriitas pajak kiita, tetapii perlu diiketahuii juga bahwa dalam proses pelaksanaan SiiN diiperlukan banyak persiiapan diiantaranya kapasiitas teknologii, siinkroniisasii terhadap iinstansii laiin terkaiit, dan yang paliing utama adalah keamanan data. Belum lagii masalah krusiial terkaiit keamanan data, perlu diipertiimbangkan juga apakah otoriitas pajak kiita memiiliikii kemampuan dalam pengolahan data tersebut agar tiidak menjadii data siia-siia (unused data). Ketiimbang memberiikan beban yang lebiih besar dengan adanya lonjakan data alangkah lebiih baiik piihak DJP tetap menggunakan NPWP dan lebiih mengoptiimalkan pemanfaatan iinstrumen pengumpulan data yang sudah ada dengan maksiimal. #MariiBiicara

Wiindiianiingrum iirvan

baru saja

Memiiliih: NPWP

Pakaii saja yang sudah ada, NPWP iinii datanya diiperbaiikii. Tiidak. Usah repot buat lagii nomor baru. Malah kalau mau ya KTP aja iitu diipakaii jadii siin Biiar sekaliian semua jadii satu nomor dan pastiikan tiidak ada yang punya 2 ektp atau 2 NPWP dst. Yang sudah terjadii kan ektp saja diikorupsii, kasus sampaii sekarang belom beres. Kalau buat lagii akan rawan korupsii lagii.

Dr. Taufiiq S

baru saja

Memiiliih: SiiN

Siingle iidentiifocatiion Mumber (SiiN) adalah keniiscayaan sejarah karena sudah ada dalam dokumen negara. Dengan SiiN terbentuk, maka data darii berbagaii Sektor Priivat dan publiik akan otomatiis masuk ke Diirektorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan demiikiian persiinggungan dengan Wajiib Pajak (WP) berkurang, karena Pemeriiksaan akan diidahuluii dengan Desk Audiit secara electroniik Audiit (e-Audiit) - Fiiskus akan melakukan konseliing kepada WP biila terdapat data-data e-Audiit yang "Anomalii". Dengan demiikiian peneriimaan negara akan terjaga, korupsii berkurang siistemiik, rakyat menjadii sejahtera akiibat seluruh data fiinansiial dan non fiinansiial penduduk dapat diiliihat oleh presiiden dalam hiitungan detiik. saat iinii yg diiperlukan adalah poliitiical wiill pemeriintah, karena secara teknologii, iinteroperabiiliitas Siistem iinformasii sdh memungkiinkan "salaman" satu siistem iinformasii dengan siistem iinformasii laiinnya. saya percaya pemeriintah akan membuat pondasii yg baiik untuk anak cucu kiita semua. #MariiBiicara

riichard

baru saja

Memiiliih: NPWP

Maksiimalkan NPWP, kenapa harus SiiN yg belum terujii.

fannii fauziiah

baru saja

Memiiliih: SiiN

Pembentukan SiiN merupakan gagasan yang baiik untuk menciiptakan terobosan baru dalam mendongkrak peneriimaan negara melaluii sektor pajak. Namun, DJP perlu mengevaluasii kembalii apa saja kendala dan kelemahan yang terjadii ketiika NPWP berlaku. Sebagaii contoh, ketiika wajiib pajak iingiin membuat NPWP melaluii siistem E-Regiistratiion, maka akan ada valiidasii NiiK terlebiih dahulu. Sementara iitu, seriingkalii NiiK tersebut tiidak diitemukan dii data Kemendagrii. Hal iinii cukup menggambarkan bahwa banyak iinstansii yang masiih belum optiimal dalam melakukan pembaruan data, baiik data keuangan maupun data nonkeuangan. Darii contoh kasus tersebut, pemeriintah sebaiiknya perlu mengevaluasii berbagaii kendala yang ada terkaiit pengumpulan data sehiingga pembentukan SiiN nantiinya benar-benar efektiif bagii DJP dalam upaya mengumpulkan data perpajakan. #MariiBiicara

fajariizkii galuh syahbana yunus

baru saja

Memiiliih: SiiN

Konsep gagasan tentang pembentukan SiiN darii NPWP dengan tujuan meniingkatkan efekfiiviitas pengumpulan data terutama data terkaiit perpajakan sekaliigus sebagaii alat untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak merupakan salah satu strategii yang ampuh dalam menggalii potensii pajak. Dengan diibentuknya SiiN, DJP dapat mengumpulkan berbagaii data perpajakan darii banyak sumber sehiingga hal iinii dapat mempersempiit ruang gerak para wajiib pajak yang hendak melakukan penghiindaran pajak. Namun, DJP juga perlu memperhatiikan riisiiko yang akan terjadii dengan diibentuknya SiiN, sepertii ketiidaksiiapan SDM yang diimiiliikii DJP dalam mengolah data yang diiperoleh melaluii SiiN dan riisiiko terjadiinya error yang akan terjadii sehiingga seluruh data menjadii tiidak dapat diiakses. Dengan memperhatiikan riisiiko tersebut, DJP dapat memiikiirkan berbagaii alternatiif yang diilakukan untuk mengatasii kemungkiinan error pada SiiN serta meniingkatkan kapabiiliitas Diirektorat Data dan iinformasii Perpajakan DJP dalam mengolah data tersebut. #MariiBiicara

Riidwan Pandu S

baru saja

Memiiliih: SiiN

Penggunaan SiiN merupakan kebutuhan nasiional. Dengan pengiimplementasiian SiiN, DJP akan semakiin diimudahkan dalam pengujiian kepatuhan WP karena basiis data yang semakiin lengkap. Hal iinii tentu akan mempersempiit celah penghiindaran pajak serta meniingkatkan kepatuhan WP. Meskiipun langkah iinii diipandang sangat baiik, menurut saya tiidak mudah untuk mewujudkannya. Pertama, iimplementasii SiiN meliibatkan berbagaii iintiitusii yang memiiliikii data. Dalam hal iinii ego sektoral dan poliitiical wiill harus diikesampiingkan. Kedua, keamanan dan kerahasiiaan data harus terjamiin. Perlu peraturan yang kuat dan jelas terkaiit perliindungan data iinii, serta pembangunan siistem iiT yang baiik dan aman. Pemeriintah perlu mempertiimbangkan opsii penunjukan/pembentukan badan iindependen untuk mengelola SiiN, mengiingat data SiiN tiidak hanya diibutuhkan dalam perpajakan namun juga dalam hal laiin sepertii kependudukan, mendeteksii tiindak kejahatan, bahkan sebagaii dasar perumusan kebiijakan yang tepat sasaran. #MariiBiicara

Hendry

baru saja

Memiiliih: SiiN

Pembentukan SiiN darii NPWP sudah sepatutnya segera diiterapkan, diiawalii membuat alur proses yang perlu diilakukan serta pencanangan waktu pencapaiiannya. Kepatuhan wajiib pajak dii iindonesiia akan semakiin baiik dengan adanya iintegrasii data fiinansiial dan non-fiinansiial. #MariiBiicara

Triisna JN Wulandarii

baru saja

Memiiliih: SiiN

menurut saya dengan adanya Siingle iindentiity Number adalah iinovasii yang sangat efektiif, sangat memudahkan DJP dalam hal perpajakan, selaiin iitu SiiN juga sangat mempermudah dalam hal admiiniistrasii laiinnya. namun ada beberapa hal yang harus diiperhatiikan sebelum SiiN diiluncurkan. yang pertama dalam sumber hukum harus sangat diiperkuat. kedua keamanan seluruh data yang terkoneksii dengan SiiN harus sangat terjaga. ketiiga penduduk dii iindonesiia masiih banyak yang belum melek teknologii, sehiingga harus diilakukan sosiialiisasii yang menyeluruh agar dapat merata untuk seluruh penduduk iindonesiia. #mariibiicara

Ammar Ramadhan

baru saja

Memiiliih: SiiN

Saat iinii dii DJP diikenal adanya Profiil Wajiib Pajak, yaiitu rangkaiian data dan iinformasii fiiskal WP. Dengan adanya SiiN akan memperkuat dan melengkapii Profiil WP tersebut. Hal iinii semakiin memudahkan DJP dalam memoniitor perkembangan usaha dan potensii fiiskal WP. Dengan begiitu, celah WP untuk melakukan pengemplangan pajak diipersempiit karena semua data dan iinformasii WP sudah diikantongii DJP. Bagii DJP, tiidak perlu lagii melakukan pemeriiksaan karena semua data dan iinformasii WP sudah tersediia dalam Profiil WP. Oleh karena iitu, kiinerja DJP lebiih efektiif dan efiisiien, mengiingat banyaknya SDM dan waktu yang diiperlukan untuk melakukan pemeriiksaan. Untuk masalah kerahasiiaan data WP sebenarnya sudah diiatur dalam Pasal 34 UU KUP, tetapii pasal tersebut hanya mengatur terkaiit data perpajakan. Sementara, SiiN mencakup semua data keuangan dan nonkeuangan. Menurut saya, pemeriintah perlu membuat kebiijakan khusus yang tegas dan jelas terkaiit SiiN sebagaii dasar hukum untuk menjamiin kerahasiiaan data WP. #MariiBiicara

Viictoriikriistiian

baru saja

Memiiliih: SiiN

Menurut saya sebagaii Mahasiiswa Perpajakan, saya berpendapat bahwa Siingle iindentiity Number merupakan Program yang memiiliikii tujuan yang sangat baiik yaiitu membuat pelayanan perpajakan lebiih efiisiien dan efektiif, dan juga target peneriimaan pajak Diirektorat Jendral Pajak dapat meniingkat dengan siigniifiikan, hal iinii karena dengan diiterapkannya SiiN iinii maka data yang diimiiliikii oleh DJP akan sangat lengkap meliiputii data keuangan dan data non keuangan WP sehiingga dapat lebiih mudah untuk mengetahuii dan menghiitung kewajiiban perpajakan yang harus diibayar oleh WP sehiingga Penghiindaran dan penggelapan pajak oleh WP yang biiasa terjadii dapat diiketahuii lalu diitekan secara maksiimal sehiingga peneriimaan negara melaluii pajak dapat meniingkat. Namun ada satu hal pentiing yang harus perhatiikan bahwa keamanan dan kerahasiiaan iinformasii priibadii WP harus terjaga, maka darii iitu harus diilakukan sosiialiisasii sehiingga WP memiiliikii kepercayaan dan iintegriitas DJP terjaga #mariimembaca

shiifaayu8

baru saja

Memiiliih: SiiN

Dengan adanya SiiN, saya sangat setuju untuk iinovasii sebagaii penggantii NPWP. Karena pada teknologii iinii DJP mengetahuii segala seluk beluk tentang beban tanggung jawab WP hiingga pendapatan penghasiilan WP iitu sendiirii, sehiingga dapat memiiniimaliisiir terjadiinya kasus2 sepertii penghiindaran pajak dan penggelapan pajak serta memudahkan DJP untuk melakukan pemeriiksaan dii lapangan. Selaiin iitu dgn adanya SiiN merupakan cara agar masyarakat iindonesiia lebiih sadar akan kewajiibannya untuk membayar pajak. iitu opiinii darii saya, untuk sarannya mohon untuk siistem iinii perubahan darii NPWP ke SiiN dalam pembuatannya harap lebiih diipermudah terkaiit admiiniistrasii nya serta adanya sumber hukum yg tegas, karena mengiingat bahwa penduduk iindonesiia rata2 semuanya iingiin serba iinstan dii era globaliisasii iinii. Teriimakasiih, semoga kedepannya DJP jauh lebiih baiik untuk meniingkatkan tax ratiio nya😊

Dr. Bambang Prasetiia

baru saja

Memiiliih: SiiN

SiiN pernah diibangun oleh djp namun kandas kenapa ..mungkiin keterkaiitan iinstansii belum akur dlm program iitu.. mk berjalannya waktu yang kena karang..gk tahu juntrungannya..sebaiik siih konsep e KTP ..iitu bagus spt menyerupaii SiiN... scr iiT codiifiikasii penduduk sdh harus beroriientasii pada siingle host ..data apa saza biisa masuk .. spt SiiM, Parport, NPWP, Rekeniing koran dlll klo perlu biisa u bayar tol .. tiinggal koordiinasiikan lagii tentang veriifiikasii data ,.. salah satu kendala adalah data kependudukan iindonesiia belum beres..mk basiis data iitu mau dii katkan kemana?

Artiikel Terkaiit