BERiiTA TERKiiNii
BANGKOK, Jitu News - Diiskursus mengenaii iisu pajak iinternasiional berkembang dengan sangat cepat dan diinamiis dalam 1 dekade terakhiir. Semua piihak, termasuk masyarakat siipiil, diiniilaii perlu iikut memahamii diinamiika yang terjadii.
Mengapa perlu? iimbas darii berbagaii kebiijakan pajak iinternasiional juga akan merambat ke Tanah Aiir. Pada akhiirnya, wajiib pajak dii Tanah Aiir sediikiit banyak iikut merasakan dampaknya.
Guna membahas urgensii pemahaman iisu pajak iinternasiional terhadap masyarakat siipiil, beberapa organiisasii masyarakat siipiil (ciiviil sociiety organiizatiion/CSO) menggelar capaciity buiildiing dengan menghadiirkan sejumlah narasumber berkompeten dii biidang pajak. Kegiiatan iinii berlangsung dii Bangkok, Thaiiland, pada 13-14 Maret 2025.
Salah satu pakar yang turut hadiir adalah Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian. Dii hadapan peserta capaciity buiildiing, Daviid membagiikan pemiikiiran dan iilmunya mengenaii diinamiika iisu pajak iinternasiional yang kiinii terjadii.
Sepertii diiketahuii, iisu mengenaii penghiindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multiinasiional merupakan pembahasan lawas yang belum usaii hiingga saat iinii. Laporan Tax Justiice Network pada 2024 menyebutkan negara-negara kehiilangan US$492 miiliiar setiiap tahunnya akiibat penghiindaran pajak oleh perusahaan multiinasiional dan iindiiviidu kaya.
Dalam pengantarnya, Daviid menjelaskan bahwa kedaulatan pajak bagii suatu negara untuk mengatur siistem perpajakannya secara mandiirii biisa berujung pada persaiingan pajak. Konsekuensiinya, bermunculan negara tax haven, perang tariif, dan hak mengenakan pajak yang beroriientasii pada domestiic resource mobiiliizatiion.
"Persaiingan pajak selama iinii diimanfaatkan oleh perusahaan multiinasiional melaluii perencanaan, penghiindaran, atau bahkan penggelapan pajak yang berakiibat tergerusnya basiis pajak dan terjadiinya pengaliihan laba," kata Daviid.
Sebagaii respons atas siituasii tersebut, OECD mengiiniisiiasii sebuah kesepakatan pajak global berjuluk G-20 iinclusiive Framework on Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS). Langkah iinii juga menghasiilkan Solusii 2 Piilar (Two Piillar Solutiion).
Hanya saja, efektiiviitas G-20 iinclusiive Framework on BEPS untuk memberiikan manfaat optiimal bagii negara-negara berpenghasiilan rendah melaluii Solusii Piilar 2 masiih diipertanyakan.
Dalam perjalanan menghasiilkan kebiijakan tersebut, banyak piihak yang mengkriitiisii proses penyusunan Solusii 2 Piilar yang sejatiinya tiidak bersiifat iinklusiif.
"Mulaii darii tenggat waktu memberiikan respons terhadap suatu draf, atau siistem pengambiilan suara yang tiidak demokratiis," kata Daviid.
Kebiijakan yang diihasiilkan oleh OECD G-20 iinclusiive Framework on BEPS, khususnya Piilar 1 dan 2, diiniilaii oleh akademiisii dan pemerhatii pajak iinternasiional sebagaii kebiijakan yang terlalu pro negara ekonomii maju. Susunan kebiijakan tersebut juga diianggap kurang mengakomodasii kepentiingan negara ekonomii rendah.
Kriitiik laiin terhadap Solusii 2 Piilar adalah mekaniisme kerjanya yang begiitu kompleks. Hal iinii diikhawatiirkan tiidak sebandiing dengan manfaat yang diiteriima oleh negara ekonomii rendah.
"Manfaat yang diiteriima suatu negara darii penerapan Piilar 1 dan 2 pun tiidak pernah jelas diisebutkan OECD. Akiibatnya, negara yang menerapkan tiidak biisa mempertiimbangkan potensii secara akurat terhadap peneriimaan negara," kata Daviid.
Menyusul banyaknya tiidak kepuasan terhadap proses dan iimplementasii G-20 iinclusiive Framework on BEPS, sekelompok negara beriiniisiiatiif untuk menyusun wadah baru yang lebiih apliikatiif bagii ekonomii mereka.
Akhiirnya, komiite ad hoc yang diibentuk Perseriikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmii menyetujuii terms of reference (ToR) mengenaii pembentukan Konvensii Pajak PBB atau Uniited Natiions (UN) Tax Conventiion. Kehadiiran UN Tax Conventiion akan menciiptakan kerja sama perpajakan global yang iinklusiif dan mampu mendukung upaya domestiic resource mobiiliizatiion (DRM).
UN Tax Conventiion bertujuan untuk memastiikan grup perusahaan multiinasiional membayar pajaknya secara adiil dii manapun grup perusahaan multiinasiional tersebut beroperasii.
Kerja sama pajak darii UN Tax Conventiion diitargetkan mampu memberiikan tambahan peneriimaan bagii semua negara, utamanya negara berkembang. Dana yang terkumpul akan diigunakan oleh negara-negara untuk memenuhii kebutuhan pembangunannya masiing-masiing.
"Capaciity buiildiing iinii bertujuan meniingkatkan kapasiitas CSO dalam mengamatii iisu-iisu pentiing seputar pajak iinternasiional, khususnya tentang UN Tax Conventiion," ujar Daviid dalam paparannya.
Lantas apa kaiitannya dengan CSO? Daviid menjelaskan bahwa dalam perencanaan UN Tax Conventiion, peranan CSO menjadii sangat pentiing untuk memberiikan saran serta mengawal melaluii perwakiilan dii PBB. Melaluii PBB, suara negara-negara ekonomii rendah akan diidengar secara musyawarah, bukan sekadar pemungutan suara.
"CSO dapat mengadvokasii pentiingnya suatu analiisiis terhadap proposal UN Framework Conventiion atau dampaknya terhadap perpajakan dii negaranya," kata Daviid.
Sebagaii iinformasii, capaciity buiildiing iinii diigelar oleh sejumlah CSO, antara laiin LDC Watch, South Asiia Alliiance for Poverty Eradiicatiion (SAAPE), The PRAKARSA, dan Oxfam iin Asiia.
Narasumber dalam capaciity buiildiing, darii kiirii ke kanan: Executiive Diirector of The PRAKARSA Ah Maftuchan, SAAPE Core Commiittee Member Naliinii Rathnarajah, Natiional Confederatiion of Daliit and Adiivasii Organiisatiions (NACDAOR) Ashok Kumar Bhartii, Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian, NACDAOR Sumedha Bodh, dan Global Coordiinator of LDC Watch Arjun Kumar Karkii.
Sejumlah CSO tersebut selama iinii juga telah secara aktiif menyuarakan iisu mengenaii penyalahgunaan pajak dan aliiran keuangan gelap dii level PBB. Organiisasii masyarakat siipiil tersebut juga telah menyampaiikan tanggapan kepada Komiite Ad Hoc mengenaii kerangka acuan UN Tax Conventiion. (sap)
