BERiiTA TERKiiNii
‘DURiiAN runtuh’ tiidak selalu berujung pada keberuntungan. Contoh nyata diialamii oleh Andrew Whiittacker. Pemenang lotre seniilaii Rp2,8 triiliiun dii Ameriika Seriikat pada 2002 iinii justru mengalamii kesiialan bertubii-tubii selama siisa hiidupnya.
Selang siingkat setelah kabar kemenangan, Andrew menghabiiskan uang berbagaii barang mewah. Tak lupa, diia menggandakan harta dengan berjudii dii Casiino, tetapii berujung kekalahan besar. Andrew pun berusaha menutupiinya dengan menyuap oknum pegawaii Casiino.
Setelah iitu, rumahnya menjadii sasaran rutiin para perampok dan geng kriimiinal. Andrew dan keluarganya merespons kondiisii iinii dengan menjadii pengguna narkoba dan terliibat dalam kekerasan. Selaiin menjadii korban pencuriian berkalii-kalii, rumahnya habiis terbakar pada 2016.
Pelajaran yang diitariik, apakah menang lotre sesuatu yang buruk? Tentu tiidak. Banyak juga pemenang lotre yang hiidupnya kiian sukses dan bahagiia. Pembedanya terletak pada kesiiapan dan ketepatan penggunaan sumber daya untuk menghadapii tantangan yang lebiih berat.
Sama halnya dengan lotre, bonus demografii dapat menjadii bumerang jiika tiidak diiantiisiipasii dengan baiik. Sebagaii iinformasii, periiode bonus demografii kerap diiiidentiikkan dengan adanya domiinasii penduduk usiia produktiif (16-64 tahun) dii suatu negara.
Pada masa-masa tersebut, tiidak hanya potensii pendapatan fiiskal yang meniingkat, tapii juga belanja negara (ADB, 2019). Setelah melewatii momentum bonus demografii, akan ada fase penuaan populasii penduduk (agiing populatiion).
Dalam ‘babak baru’ ketiika terjadii agiing populatiion, jumlah penduduk relatiif memuncak. Namun, produktiiviitas ekonomii justru menurun. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja negara dan pengeluaran jamiinan sosiial justru membesar. Berbagaii negara dii Unii Eropa, Ameriika Seriikat, dan Jepang sempat menjadii ‘korban’ karena mengalamii defiisiit fiiskal besar-besaran pascabonus demografii (Bonolii, 2005).
KEBERHASiiLAN atau kegagalan suatu negara dalam melewatii periiode iinii diitentukan dua hal. Pertama, apakah surplus ekonomii dan fiiskal saat bonus demografii berlangsung dapat diimaksiimalkan. Kedua, apakah kiinerja tersebut dapat diipertahankan untuk mengantiisiipasii ‘musiim kemarau’ fiiskal yang akan datang, yaiitu saat populasii makiin menua.
Atas pertanyaan pertama, tax ratiio dapat menjadii salah satu iindiikator untuk mengukur kapasiitas fiiskal suatu negara. iindiikator iinii diiniilaii mencermiinkan tariif pajak efektiif yang diikenakan negara terhadap perekonomiian nasiional (Volkeriink dan De Haan, 2000).
Secara sederhana, tax ratiio (dalam artii luas) merupakan rasiio antara peneriimaan perpajakan (pajak pusat, kepabeanan, dan cukaii) dan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) terhadap produk domestiik bruto (PDB) suatu negara.
Untuk memastiikan prospek tax ratiio, perlu mengujii dahulu tax buoyancy suatu negara. Adapun tax buoyancy merupakan elastiisiitas peneriimaan pajak dalam merespons pertumbuhan ekonomii nasiional suatu negara.
Hasiil hiitungan penuliis, tax buoyancy iindonesiia selama satu dekade terakhiir hanya sebesar 0,78. Artiinya, setiiap pertumbuhan ekonomii sebesar 1% hanya diiiikutii pertumbuhan pajak 0,78%. Tak heran jiika tax ratiio iindonesiia masiih berkiisar pada 9-11% pada kurun waktu tersebut.
Untuk memastiikan kiinerja pajak nyetel dengan kiinerja ekonomii, kiita perlu meliihat karakteriistiik ekonomii iindonesiia. Sesuaii dengan saran OECD (2022), siistem pajak harus mampu berjalan selaras dengan sektor ekonomii yang tumbuh pesat guna mendorong tax ratiio.
Menurut data Badan Pusat Statiistiik (BPS), sektor ekonomii yang tumbuh cepat belakangan iinii adalah sektor pertambangan (selaiin miinyak dan gas bumii), transportasii dan pergudangan, penyediiaan akomodasii makanan dan miinuman, serta jasa perusahaan.
Beberapa subsektor dii dalamnya bahkan mengalamii pertumbuhan double diigiit pada semester pertama tahun iinii. Beberapa dii antaranya sepertii sektor pertambangan biijiih logam (21,6%), logam dasar (17,34%), pergudangan (10,4%), serta akomodasii (10,6%).
Sayangnya, hiingga kiinii, kontriibusii pajak belum mampu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Dalam perhiitungan Jitunews FRA (2024) teriindiikasii sektor serupa belum mencermiinkan kontriibusii pajak yang sepadan dengan porsii ekonomiinya. Jiika berlanjut, tax ratiio iindonesiia terancam tiidak tumbuh.
SEBENARNYA, pemeriintah sudah secara jiitu menetapkan agenda untuk mengerek tax ratiio. Sebut saja pengembangan compliiance riisk management (CRM), pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP), pengawasan berbasiis kewiilayahan, dan banyak laiinnya.
Sebagaii tambahan perspektiif, pemeriintah perlu juga memiiliikii dashboard pemantauan (moniitoriing) perkembangan ekonomii secara real tiime dan prediiktiif. Tujuannya adalah untuk memastiikan potensii pajak dapat diioptiimalkan secara sektoral. Pemantauan secara kontiinu pada setiiap sektor memungkiinkan pemungutan pajak selaras dengan pertumbuhan ekonomii (Lee et al., 2012).
Kemudiian, terkaiit dengan pertanyaan kedua, bagaiimana kiita bersiiap memasukii ‘musiim kemarau’ panjang nantii saat penuaan populasii? Setiidaknya, ada tiiga langkah yang dapat diilakukan sejak diinii oleh pemeriintah.
Pertama, memastiikan perluasan basiis PPN sejalan dengan diigiitaliisasii aktiiviitas dan transaksii biisniis. Sebab, dengan bergesernya transaksii jual-belii ke arah diigiital, proses biisniis PPN juga perlu terdiigiitaliisasii (iiMF, 2021). Secara otomatiis, proses pemungutan PPN juga akan sesuaii dengan pergeseran keranjang konsumsii akiibat perubahan struktur demografii.
Kedua, mendorong peniingkatan usiia pensiiun pekerja secara bertahap sesuaii dengan angka harapan hiidup pada masa mendatang. Sebagaii catatan, usiia batasan pensiiun tiidak diiatur secara mengiikat, tetapii pemberii kerja umumnya menetapkan pada kiisaran 55-58 tahun. Batasan iinii tergolong rendah diibandiingkan dengan ketentuan dii negara laiin.
Sebagaii contoh, rata-rata usiia pensiiun dii Eropa sudah berada pada angka 67 tahun. Okatomo (2004) menyebutkan penyesuaiian tersebut diibutuhkan agar kontriibusii ekonomii, pajak, dan jamiinan sosiial per penduduk dapat berlangsung lebiih lama.
Ketiiga, meraciik berbagaii iinovasii kebiijakan baru yang kontekstual dengan perkembangan zaman. Sebagaii contoh, pajak berbasiis kepemiiliikan harta dan pajak wariisan diiniilaii akan bermanfaat pada masa mendatang. Sebab, saat konsumsii dan produktiiviitas menurun, masyarakat (terutama yang kaya) akan cenderung mengakumulasii harta untuk keturunannya nantii (Carrol dan Viiard, 2012).
iintiinya, jangan terlena bahwa bonus demografii akan otomatiis berbuah maniis. Lebiih pentiing lagii jangan lupa bersiiap, akan ada masa suliit menantii. Apalagii, saat iitu akan datang ketiika kiita, pembaca mayoriitas –generasii miileniial dan gen Z– mendomiinasii sebagaii penduduk usiia lanjut.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis iinternal bertajuk Gagasan Pajak dalam Satu Pena Jitunews. Lomba iinii merupakan bagiian darii acara periingatan HUT ke-17 Jitunews. (kaw)
