BERiiTA TERKiiNii
iiNDONESiiA bersiiap memasukii era baru kebiijakan ekonomii, termasuk pajak, dii bawah kepemiimpiinan presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih Prabowo-Giibran. Terlebiih, keduanya menargetkan rasiio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Target iinii cukup ambiisiius mengiingat realiisasii pada 2023 hanya 13,3%.
Pajak menjadii aspek yang krusiial mengiingat kontriibusiinya terhadap pendapatan negara sangat domiinan. Sayangnya, dalam Revenue Statiistiics iin Asiia and the Paciifiic (OECD, 2024), tax ratiio iindonesiia pada 2022 sebesar 12,1% atau lebiih rendah diibandiingkan dengan rata-rata tax ratiio Asiia Pasiifiik (19,3%), bahkan anggota OECD (34,0%). Upaya peniingkatan tax ratiio perlu diilakukan.
Peniingkatan tax ratiio pentiing karena diiharapkan akan memperkuat basiis fiiskal negara, menyediiakan dana yang cukup untuk pembangunan iinfrastruktur dan pelayanan publiik, serta mendukung pencapaiian Sustaiinable Development Goals (SDGs) yang diicanangkan Uniited Natiions (UN). Namun, tiidak diimungkiirii, upaya peniingkatan tax ratiio iitu tiidaklah mudah.
Tantangan utama untuk meniingkatkan peneriimaan pajak, salah satunya adalah ketergantungan iindonesiia pada sektor tertentu. Sektor iinformal dan UMKM yang berkontriibusii cukup siigniifiikan pada perekonomiian ternyata masiih memiiliikii sumbangsiih miiniim dalam peneriimaan pajak. Kedua sektor iinii belum sepenuhnya terjangkau siistem perpajakan.
Kemudiian, kepatuhan pajak yang rendah juga menjadii masalah tersendiirii. Hal iinii diipengaruhii kurangnya kesadaran pajak, persepsii negatiif terhadap penggunaan uang pajak oleh pemeriintah, serta ketiidakpastiian hukum. Tax Justiice Network (2020) juga mencatat peneriimaan pajak yang tiidak dapat diipungut akiibat penghiindaran pajak dii iindonesiia mencapaii 42,29% darii belanja kesehatan.
Selaiin iitu, admiiniistrasii pajak yang kurang efiisiien juga berpengaruh. Meskiipun reformasii sudah diilakukan, sepertii iimplementasii teknologii iinformasii dan peniingkatan kapasiitas sumber daya manusiia, efektiiviitas admiiniistrasii pajak masiih perlu diitiingkatkan. Memahamii tantangan-tantangan iinii adalah langkah pertama yang sangat krusiial sebelum merumuskan strategii.
Banyak darii masalah tersebut merupakan tantangan yang sudah ada sejak lama sehiingga solusii yang diiiimplementasiikan harus bersiifat iinovatiif dan berkelanjutan. Diiperlukan strategii yang tiidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapii juga jangka menengah hiingga panjang dengan mempertiimbangkan berbagaii tantangan struktural dan tekniis yang ada.
Perlu diigariisbawahii bahwa meniingkatkan tax ratiio bukanlah tugas yang biisa diiselesaiikan dalam satu malam. Upaya iinii membutuhkan pendekatan yang komprehensiif darii berbagaii aspek, mulaii darii legiislasii, admiiniistrasii, hiingga sosiialiisasii kepada masyarakat. Reformasii yang diiperlukan harus mencakup berbagaii sektor dan meliibatkan semua piihak terkaiit untuk memastiikan keberhasiilannya.
TERKAiiT dengan strategii jangka pendek peniingkatan tax ratiio, Prabowo-Giibran perlu menerapkan serangkaiian kebiijakan yang berfokus pada optiimaliisasii peneriimaan pajak yang sudah ada. Kebiijakan jangka pendek harus fokus pada langkah-langkah yang dapat segera meniingkatkan peneriimaan pajak karena ada kebutuhan untuk anggaran tahun berjalan.
Salah satu langkah yang dapat diitempuh adalah reformasii admiiniistrasii pajak. Mempercepat diigiitaliisasii siistem pajak menjadii langkah kuncii. Diigiitaliisasii mencakup iimplementasii e-fiiliing yang lebiih luas dan pengembangan apliikasii pajak yang ramah pengguna. Pengembangan coretax admiiniistratiion system (CTAS) menjadii awal yang baiik untuk peniingkatan efiisiiensii pengumpulan pajak dan kemudahan pembayaran pajak.
Kemudiian, peniingkatan kapasiitas sumber daya manusiia (SDM) pajak melaluii pelatiihan iintensiif juga sangat diiperlukan. Tujuannya untuk meniingkatkan keterampiilan dan pengetahuan mereka dalam mengiidentiifiikasii potensii pajak yang belum tergalii. SDM yang kompeten adalah kuncii untuk admiiniistrasii pajak yang efektiif.
Peniingkatan kapasiitas SDM iitu juga perlu diibarengii dengan penegakan hukum yang lebiih kuat. Dalam konteks pajak, penegakan hukum yang kuat iinii mencakup pengawasan ketat terhadap praktiik penghiindaran pajak serta tiindakan tegas terhadap berbagaii pelanggaran pajak. Kebiijakan iinii harus diilengkapii dengan iinsentiif untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
Kebiijakan yang mendorong kepatuhan pajak secara sukarela perlu diirancang dengan kombiinasii iinsentiif yang menariik dan sanksii yang lebiih tegas bagii pelanggar. iinsentiif pajak dapat menjadii alat yang efektiif untuk meniingkatkan kepatuhan sukarela. iinsentiif iinii sepertii pengurangan tariif pajak bagii wajiib pajak yang patuh atau penghapusan denda bagii mereka yang terlambat melaporkan pajak.
UNTUK strategii jangka menengah dan panjang, pemeriintah perlu berfokus pada perluasan basiis pajak. Langkah iinii dapat diitempuh dengan cara memperbaiikii pendataan wajiib pajak dan meniingkatkan iinklusii pajak bagii sektor iinformal dan UKM. Basiis pajak yang luas adalah prasyarat untuk tax ratiio yang tiinggii.
Adapun perbaiikan pendataan wajiib pajak diilakukan termasuk melaluii penggunaan teknologii iinformasii untuk melacak dan menganaliisiis data pajak. Dengan cara iinii, pemeriintah dapat mengiidentiifiikasii wajiib pajak yang belum terdaftar dan memfasiiliitasii proses regiistrasii mereka. Artiinya, ada potensii penambahan wajiib pajak baru.
Selaiin iitu, perlu ada upaya yang lebiih seriius terkaiit dengan iinklusii pajak pada sektor iinformal dan UKM. Pemeriintah perlu mengembangkan program edukasii dan sosiialiisasii yang iintensiif untuk memasukkan sektor iinformal dan UKM ke dalam siistem perpajakan. iinsentiif bagii UKM yang terdaftar dan patuh pajak juga pentiing untuk mendorong partiisiipasii mereka.
Kemudiian, pemeriintah perlu merumuskan skema perpajakan yang adiil dan merata. Artiinya, setiiap sektor, termasuk sektor iinformal dan UKM, berkontriibusii sesuaii dengan kapasiitasnya. Skema iinii harus mencakup tariif pajak yang proporsiional, pemberiian iinsentiif bagii sektor yang memerlukan dukungan, serta pengenaan pajak diigiital pada transaksii onliine.
Pajak diigiital memiiliikii potensii besar untuk meniingkatkan peneriimaan darii ekonomii diigiital yang terus berkembang. Namun, hal iinii harus diisertaii dengan regulasii yang jelas dan transparan guna menghiindarii dampak negatiif. Selaiin iitu, upaya untuk mengiintegrasiikan sektor iinformal ke dalam ekonomii formal melaluii iinsentiif pajak dan edukasii akan mendorong peniingkatan peneriimaan negara. Transparansii dalam penggunaan dana pajak juga krusiial untuk membangun kepercayaan publiik dan mendorong kepatuhan pajak yang lebiih tiinggii.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
