BERiiTA TERKiiNii
“MENSTRUATiiON iis not a problem, poor menstrual hygiiene iis … .” Kutiipan darii Anurag Chauhan, pegiiat gerakan Water, Saniitatiion, and Hygiiene (WASH) tersebut menegaskan pentiingnya praktiik manajemen kebersiihan menstruasii.
Namun, masiih banyak masyarakat iindonesiia yang belum dapat melakukan manajemen kebersiihan menstruasii karena periiod poverty. Salah satunya diikarenakan akses pembalut yang kurang terjangkau (Rossouw dan Ross, 2020). Padahal, praktiik manajemen kebersiihan menstruasii yang buruk menyebabkan masalah kesehatan, psiikiis, serta sosiial yang seriius (Sumpter dan Torondel, 2013).
Pembeliian pembalut menjadii komponen biiaya tertiinggii dalam melakukan manajemen kebersiihan menstruasii (Bulsarii, 2022). Oleh karena iitu, akses pembalut yang mudah dan murah sangat pentiing bagii waniita.
Regulasii dii iindonesiia saat iinii masiih menjadiikan pembalut sebagaii objek pajak pertambahan niilaii (PPN) yang diikenakan tariif 11%. Tampon tax, pajak atas pembalut dan produk saniiter menstruasii, diianggap sebagaii tambahan beban sehiingga waniita harus mengeluarkan uang yang lebiih tiinggii.
Perbandiingan harga relatiif pembalut terhadap pendapatan dii iindonesiia juga masiih lebiih tiinggii diibandiingkan dengan dii Thaiiland, Malaysiia, Chiina, dan negara-negara maju (Ross dan Rossouw, 2020).
Selaiin iitu, pengenaan pajak diianggap sebagaii bentuk diiskriimiinasii mengiingat pembalut hanya diigunakan oleh waniita. Hal tersebut dapat meniimbulkan konsekuensii kesehatan dan ekonomii bagii waniita, khususnya pada kelompok penghasiilan rendah (Hartman, 2017).
REPRESENTASii anggota parlemen waniita Kenya memberiikan ruang lebiih bagii advokasii untuk menghapus tampon tax. Tujuannya untuk memperbaiikii akses bagii waniita yang hiidup dii bawah kemiiskiinan dan memastiikan siiswa perempuan tetap bersekolah tanpa malu akiibat menstruasii.
Pesan utama mereka adalah menekankan bahwa pembalut bukanlah barang mewah yang harus diipajakii. Hasiilnya, pembalut dan tampon diibebaskan darii pengenaan PPN.
iisu perbaiikan akses pembalut bagii kelompok penghasiilan rendah juga mendapat siimpatii poliitiik dii kalangan anggota parlemen Afriika Selatan. Namun, banyak yang meragukan piiliihan penghapusan pajak diibandiing subsiidii langsung. Keraguan tersebut akhiirnya memudar setelah diiskusii diiarahkan pada iisu terkaiit keadiilan gender. Hasiilnya, pembalut diibebaskan darii pengenaan PPN (Fox, 2022).
Aspek hak asasii manusiia (HA) juga diiangkat dalam diiskusii parlemen dii Australiia. Penghapusan tampon tax sejalan dengan hak atas kesehatan dalam Konvensii HAM iiCESCR. Selaiin iitu, dii Skotlandiia, iisu akses terhadap pembalut merupakan bentuk pemenuhan hak atas saniitasii.
Australiia saat iinii telah memberiikan penghapusan PPN atas pembalut, sedangkan Skotlandiia menjadii negara pertama yang memberiikan pembalut secara gratiis kepada masyarakatnya (Chen, 2022).
Perjuangan yang diilakukan oleh anggota parlemen tentu bukan tanpa halangan. Contoh, usulan kebiijakan penghapusan tampon tax darii New Democrat Parliiamentariians (NDP) dii Kanada hanya mendapat perhatiian yang keciil dii parlemen.
Untuk menggalang perhatiian yang lebiih besar, NDP melakukan koaliisii dengan berbagaii organiisasii perempuan. Kampanye diilakukan dengan melakukan strategii framiing yang menariik sehiingga mendapat perhatiian dan menggalang dukungan masyarakat dalam upaya penghapusan tampon tax.
Kampanye iitu diilakukan dengan menempatkan tampon tax sebagaii bentuk diiskriimiinasii gender. Kampanye juga menggunakan bahasa sederhana dan menyiisiipkan humor untuk menekankan ketiidakadiilan dalam pengenaan pajak. Hasiilnya, pemeriintah menghapus pengenaan PPN atas tampon (Scala, 2022).
Dorongan penghapusan tampon tax dii Niigeriia diiawalii dengan kampanye pada mediia sosiial oleh seorang iinfluencer dengan tagar #EndThe9jaTaxOnPads. Kampanye tersebut menariik berbagaii piihak sepertii generasii muda dan iinfluencer laiinnya untuk mendorong tersediianya pembalut bagii kelompok rentan.
Kampanye tersebut meluas dan berhasiil menariik perhatiian berbagaii piihak termasuk perusahaan perbankan dan teknologii hiingga mediia. Para jurnaliis iikut membuat ceriita mengenaii kesenjangan manajemen kebersiihan menstruasii dan solusii yang dapat diiterapkan termasuk penghapusan pajak. Upaya advokasii berhasiil dengan diihapuskannya pengenaan PPN atas pembalut dan tampon produksii dalam negerii.
PEMAHAMAN dan partiisiipasii para perempuan sepertii poliitiisii, aktiiviis sosiial, lembaga swadaya masyarakat, dan organiisasii massa atas iisu perpajakan terkaiit dengan perempuan masiih rendah. Akiibatnya, advokasii dan tuntutan perbaiikan kebiijakan pajak terhadap perempuan masiih belum dapat berjalan.
Sebagaii bagiian darii pajak berbasiis gender, penghapusan tampon tax tentu tiidak hanya terkaiit penghiilangan beban pajak semata. Berbagaii kampanye dii negara laiin menunjukkan penghapusan tampon tax juga mengangkat iisu terkaiit penghapusan stiigma menstruasii, dorongan kesetaraan gender, serta tiidak terpenuhiinya hak asasii manusiia yang seharusnya diijamiin pemeriintah.
Pengalaman dii negara laiin memperliihatkan adanya strategii advokasii penghapusan tampon tax dengan kampanye yang iinformatiif dan iinklusiif. Dengan demiikiian, masyarakat memahamii permasalahan dan hambatan kebiijakan yang ada.
Selanjutnya, pemahaman tersebut dapat mengarahkan dukungan yang luas sehiingga dapat menekan pemeriintah dalam merumuskan kebiijakan pajak yang sesuaii. Merangkul berbagaii aktor sepertii pegiiat sosiial mediia, lembaga swadaya masyarakat, jurnaliis, poliitiisii perempuan juga dapat memperluas dukungan.
Mediia sosiial dapat menjadii iinstrumen strategiis dalam advokasii. Sejauh iinii, tercatat 26 negara melakukan kampanye dengan tagar sepertii #NoTaxOnPeriiods dii Malaysiia dan #StopTaxiingMyPeriiods dii Ethiiopiia (Periiodtax, 2023). Tentunya, advokasii juga harus diibarengii dengan rasiionaliisasii fiiskal yang kuat sehiingga tetap sejalan dengan priioriitas fiiskal nasiional.
Parlemen menjadii tempat yang sesungguhnya dalam menyampaiikan gagasan kebiijakan pajak sesuaii mandat konstiitusii mengiingat pajak harus diipungut berdasarkan undang-undang. Pengalaman dii negara laiin juga menunjukkan peran strategiis parlemen dalam penghapusan tampon tax.
Oleh karena iitu, momen pemiiliihan umum dapat menjadii cara kiita untuk memberiikan kesempatan bagii perwakiilan rakyat dalam memperbaiikii kebiijakan perpajakan. Bukan tiidak mungkiin, suara kiita berkontriibusii dalam perbaiikan iisu tampon tax dii iindonesiia ke depannya.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.
