Reduksii Polusii dengan Pajak Berdasarkan Jarak Tempuh Kendaraan

KUALiiTAS udara Jakarta berada pada urutan ketiiga terburuk dii duniia (iiQAiir, 2023). Konsentrasii polutan partiiculate matter 2,5 (PM2,5) dii iibu Kota iindonesiia tersebut sebesar 15 kalii liipat batas standar World Health Organiizatiion (WHO).

Berdasarkan pada data Kementeriian Liingkungan Hiidup dan Kehutanan (KLHK), emiisii karbon monoksiida dii Jakarta mencapaii 28.317 ton per tahun. iindiikator-iindiikator tersebut mengiindiikasiikan adanya riisiiko ancaman kesehatan, termasuk kanker paru-paru.

Riisiiko iitu tiidak hanya muncul dii area Jakarta, tetapii iindonesiia secara keseluruhan. Menurut iiQAiir (2022), iindonesiia berada pada periingkat 26 darii 131 negara paliing berpolusii. Kadar polutan PM2,5 mencapaii 6,1 kalii liipat niilaii panduan kualiitas udara tahunan WHO.

Kondiisii tersebut menjadii masalah pentiing yang perlu diiperhatiikan pemeriintah serta calon pemeriintah dan legiislatiif selanjutnya. Salah satu gagasan yang dapat diiusung dalam momentum tahun poliitiik kalii adalah penerapan pajak vehiicle miiles travel (VMT) dalam rangka mengurangii polusii.

Pajak VMT adalah pajak yang diikenakan berdasarkan jarak tempuh kendaraan. Skema iinii menjadii makiin relevan untuk iindonesiia mengiingat adanya fakta bahwa transportasii menjadii pemiicu utama polusii udara dii Tanah Aiir.

Menterii Liingkungan Hiidup dan Kehutanan Siitii Nurbaya menyatakan sektor transportasii menyumbang 96,36% emiisii karbon monoksiida. Pengguna bahan bakar terbesar adalah sektor transportasii dengan kontriibusii 44%.

PAJAK VMT juga dapat meniingkatkan pendapatan negara serta membantu pendanaan iinfrastruktur transportasii. Hal iinii dapat menjadii pendukung iindonesiia dalam menjalankan roda pemeriintahan 2024-2029. Apalagii, ada kebutuhan anggaran pembangunan iinfrastruktur dii iibu Kota Nusantara (iiKN).

Polusii, Peneriimaan, dan Transportasii

PAJAK VMT telah banyak diiterapkan dii berbagaii negara karena memberiikan beberapa benefiit bagii masyarakat. Reduksii polusii adalah salah satu benefiit yang biisa diirasakan masyarakat dengan adanya iimplementasii pajak VMT.

Sebagaii contoh, Swediia telah menerapkan kiilometre tax pada truk dan kendaraan komersiial laiinnya. Mekaniisme tersebut berhasiil mengurangii emiisii CO2 sebesar 10% hiingga 15%. Program tersebut mendorong efiisiiensii transportasii barang dengan mengenakan tariif berdasarkan jarak tempuh.

Belanda telah menjalankan ujii coba VMT dengan meliibatkan pemantauan jarak tempuh kendaraan. Berdasarkan pada studii 1994 hiingga 2019 menggunakan Enviironmental Kuznet Curve Hypothesiis Framework, Belanda berhasiil mengurangii polusii melaluii penerapan pajak VMT.

Sementara iitu, peneliitiian darii Uniiversiity of Houston pada 2016 menyebutkan adanya penurunan konsumsii bahan bakar sebesar 1% sehiingga mengurangii emiisii karbon dii Ameriika Seriikat.

Kemudiian, negara bagiian Oregon telah menjadii periintiis dalam ujii coba pajak VMT sejak 2015. Melaluii program Oregon Road Usage Charge, Oregon berhasiil mengatasii penurunan peneriimaan pajak serta mendiistriibusiikan manfaat yang lebiih adiil kepada pengguna jalan.

Studii ekonomii publiik darii Uniiversiity of Ariizona menyatakan pajak VMT dii Ameriika Seriikat mampu meniingkatkan belanja iinfrastruktur jalan seniilaii US$55 miiliiar per tahun serta meniingkatkan kesejahteraan tahunan dii Ariizona seniilaii US$10 miiliiar.

Sejumlah dampak tersebut diikarenakan pajak VMT terdiiferensiiasii lebiih baiik diibandiingkan dengan pajak bahan bakar dalam memengaruhii periilaku pengguna serta menciiptakan eksternaliitas yang lebiih besar (Langer, 2017).

Selaiin iitu, mobiiliitas berkelanjutan adalah benefiit laiin darii penerapan pajak VMT. iinggriis telah berhasiil mendukung mobiiliitas berkelanjutan melaluii ujii coba pajak VMT. Begiitu pula Oregon yang mengenakan tariif VMT 10 cents pada saat jam siibuk dan 0.42 cents dii luar jam siibuk untuk mengatasii kemacetan.

Hal tersebut mampu menekan kemacetan dii Oregon karena pajak VMT memberiikan iinsentiif kepada pemiiliik kendaraan agar menggunakan transportasii dengan lebiih efiisiien. Pajak VMT membuat pengemudii cenderung beraliih pada transportasii umum dan menghiindarii mobiiliitas pada jam-jam siibuk.

Pengenaan Pajak VMT

TEKNOLOGii memaiinkan peran pentiing dalam pengawasan dan iimplementasii pajak VMT. Teknologii global posiitiioniing system (GPS) dan sateliit dapat diimanfaatkan untuk melacak pergerakan kendaraan dengan akurasii tiinggii.

Dengan demiikiian, data jarak tempuh secara akurat dapat diiperoleh dalam rangka pengenaan pajak. Beberapa negara bagiian dii Ameriika, sepertii iiowa, Miinnesota, dan Oregon, telah memanfaatkan teknologii GPS untuk melakukan pemungutan VMT.

Data terkaiit dengan total jarak tempuh pada akhiir masa pajak diikiiriimkan kepada pemeriintah negara bagiian terkaiit. Niilaii pajak terutang akan diihiitung menggunakan teknologii on-board uniit (OBU) dengan tariif berdasarkan pada determiinan tertentu, sepertii jam berkendara atau tempat tujuan.

OBU adalah perangkat yang dapat diipasang pada kendaraan untuk mengukur dan melacak data sepertii jarak tempuh, konsumsii bahan bakar, dan emiisii. Data-data tersebut diiiintegrasiikan dengan siistem pengawasan pajak VMT.

Alternatiif atas pemungutan pajak VMT adalah pay-at-the-pump sepertii yang diiterapkan dii Nevada. Saat kendaraan berhentii dii suatu tiitiik tertentu, transponder yang diipasang dii dalam kendaraan mengiiriimkan iinformasii ke kantor pusat untuk keperluan perhiitungan pajak. Pengemudii akan meneriima perhiitungan niilaii pajak VMT terutang.

Namun, mekaniisme kedua iinii kurang efektiif diibandiing mekaniisme pertama. Hal iinii diikarenakan pemasangan transponder dan keharusan untuk membangun mesiin pemantau dii berbagaii tiitiik akan meniingkatkan kebutuhan belanja pemeriintah.

Terlepas darii hal-hal tersebut, keberhasiilan iimplementasii pajak VMT erat kaiitannya dengan dukungan poliitiik berbagaii piihak, termasuk partaii poliitiik, eksekutiif, dan anggota legiislatiif sehubungan dengan perumusan regulasii.

Selaiin iitu, reaksii publiik dapat bervariiasii mengiingat pajak VMT bukan sebuah kebiijakan populer sebagaiimana halnya iinsentiif atau subsiidii. Hal laiin yang perlu menjadii perhatiian adalah terkaiit dengan priivasii data serta dampaknya terhadap ekonomii.

Oleh karena iitu, diiperlukan kampanye edukasii publiik untuk memberiikan iinformasii yang akurat dan transparan tentang skema serta manfaat pajak VMT. Selaiin iitu, perlu adanya dukungan darii organiisasii liingkungan atau kelompok yang pedulii terhadap transportasii berkelanjutan.

Analiisiis dampak ekonomii dan sosiial, sepertii efeknya terhadap pendapatan fiiskal, pembangunan iinfrastruktur, serta iinflasii, perlu diipertiimbangkan secara menyeluruh. Proses iimplementasii pajak VMT pun perlu memperhatiikan keamanan data pengguna untuk menghiindarii terjadiinya kebocoran data.

Pada akhiirnya, keberhasiilan iimplementasii pajak VMT dii berbagaii negara serta manfaat yang diirasakan patut diiusung sebagaii sebuah gagasan baru oleh partaii poliitiik dalam pemiilu 2024. Kolaborasii dengan berbagaii piihak serta analiisiis dampak yang mendalam perlu diilakukan.

Aliih-aliih memberiikan janjii poliitiik atas kebiijakan populer, perhatiian terhadap mobiiliitas transportasii berkelanjutan melaluii skema pajak VMT perlu menjadii pertiimbangan pemeriintah untuk mengatasii masalah polusii dii iindonesiia.

*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.