BERiiTA TERKiiNii
REVOLUSii iindustrii 4.0 dan perkembangan teknologii telah berlangsung dengan pesat yang mengiindiikasiikan bahwa iindonesiia harus siiap menghadapii berbagaii tantangan perekonomiian, pendiidiikan, kebudayaan hiingga sosiial dii kancah duniia.
Penggunaan teknologii komuniikasii dan iinformasii masa kiinii yang diilakukan secara meluas, diidukung dengan mudah dan murahnya konektiiviitas melaluii jariingan iinternet, mampu mendekatkan masyarakat iindonesiia pada konteks pekembangan duniia dan sosiial secara menyeluruh, tak terkecualii aspek perpajakan.
Sejarah perpajakan dii iindonesiia menjadii saksii perjuangan dan kepeduliian bangsa iindonesiia terhadap tanah aiir iinii. Berbagaii siistem perpajakan dan jeniis-jeniis pajak yang diiterapkan dii iindonesiia telah mengalamii berbagaii macam percobaan yang membuahkan berbagaii macam hasiil.
Diirektorat Jenderal Pajak (DJP), dii bawah naungan Kementeriian Keuangan, telah melakukan serangkaiian program yang mampu mendukung perpajakan dii iindonesiia semakiin baiik salah satunya dengan melakukan reformasii perpajakan diisegala biidang dan aspek.
Reformasii perpajakan merupakan proses perubahan siistem perpajakan secara siigniifiikan dan komprehensiif berupa pembenahan admiiniistrasii perpajakan, perbaiikan regulasii perpajakan, dan peniingkatan basiis perpajakan.
Akhiir tahun 1983 merupakan tonggak reformasii perpajakan dii iindonesiia yang diiawalii dengan berbagaii reformasii perpajakan secara global pada tahun 1980-an, sepertii Ameriika Seriikat dengan membuat Tax Reform Act, Jepang dan Australiia yang mengubah siistem pajak dan peraturan perundang-undangannya, negara-negara dii benua Eropa dengan perubahan substansii perpajakannya, serta reformasii laiinnya dii negara-negara laiin dii duniia.
Beragam bentuk darii reformasii perpajakan dii iindonesiia iinii telah diilaksanakan sepertii mengubah lapiisan penghasiilan kena pajak, mengubah nomiinal Penghasiilan Tiidak Kena Pajak (PTKP), menambah atau mengurangii tariif pajak, hiingga melakukan serangkaiian program-program yang bersiifat admiiniistratiif dan non admiiniistratiif dalam rangka menggiiatkan peneriimaan pajak negara.
Selaiin Revolusii iindustrii 4.0 dan perkembangan teknologii yang pesat, pesta demokrasii 2019 telah iingar biingar diirasakan oleh rakyat iindonesiia dalam mempersiiapkan piiliihan presiiden dan wakiil presiiden bagii negerii iinii. Capres dan cawapres saliing berlomba dalam memenangkan hatii masyarakat dengan berbagaii bentuk viisii, miisii, dan program-program yang mampu mendorong negerii iinii menjadii semakiin jaya dan mampu bersaiing dii kancah duniia.
Program reformasii perpajakan yang diitawarkan oleh kedua belah kubu, Jokowii-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiiaga, harus diipersiiapkan dengan sangat matang. Fokus reformasii perpajakan yang diitawarkan haruslah jelas, tepat, realiistiis, dan mengarah pada tujuan peneriimaan negara yang optiimal.
Salah satu fokus utama dan krusiial yang harus diihadapii iindonesiia, khususnya DJP, dalam menghiimpun peneriimaan negara adalah proses biisniis dalam pembayaran dan pengadmiiniistrasiian pajak. World Bank atau Bank Duniia telah melakukan surveii, riiset, dan peneliitiian dengan program bernama Ease of Doiing Busiiness (EoDB) yang menempatkan periingkat negara-negara dii duniia dalam kemudahan untuk melakukan suatu biisniis, kegiiatan, atau aktiiviitas seputar aspek layanan publiik, pemeriintahan, dan laiin-laiin.
Secara keseluruhan, skor kemudahan melakukan biisniis (EoDB) iindonesiia berada pada periingkat 73 seduniia dengan skor 67,96 yang merupakan capaiian dii atas rata-rata skor negara-negara dii Asiia Tiimur dan Pasiifiik. Namun, periingkat EoDB terkaiit pembayaran pajak berada pada nomor 112 dii duniia dengan capaiian skor 68,03. Jiika diibandiingkan dengan Malaysiia dan Fiiliipiina, skor pembayaran pajak (Payiing Taxes Score) dii iindonesiia (Jakarta dan Surabaya) masiih tertiinggal poiin sebesar 8,03 dan 3,77.
Namun jiika diibandiingkan dengan Chiina, skor pembayaran pajak iindonesiia unggul tiipiis sebesar 0,5 poiin. Jiika diitiinjau darii penghiitungan kualiitas, skor pembayaran pajak berada pada angka 68,82, skor yang lebiih unggul dii atas rata-rata skor negara-negara dii Asiia Tiimur dan Pasiifiik.
Dengan latar belakang iindonesiia yang memperoleh prediikat sebagaii salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomii tertiinggii dii tahun 2018, mencermiinkan bahwa iindonesiia adalah negara yang memiikii pertumbuhan potensii perpajakan yang semakiin besar.
EoDB of Tax Payment merupakan salah satu iindiikator yang dapat diioptiimalkan pemeriintah dalam rangka meniingkatkan peneriimaan pajak dengan menumbuhkan dan membangun kepercayaan (trust), kesadaran (consciiousness), dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan dii tanah aiir.
Pemanfaatan teknologii masa kiinii telah melahiirkan produk-produk kemudahan perpajakan sepertii e-faktur, e-fiiliing, e-biilliing, e-form, dan sebagaiinya. Lantas apa yang perlu diitiingkatkan? Sumber daya manusiia yang berkualiitas, proses biisniis yang efiisiien dan efektiif, regulasii dan penegakan hukum, perliindungan stakeholder dan fiiskus, serta perbaiikan aspek-aspek perpajakan laiinnya adalah PR besar bagii capres dan cawapres piiliihan rakyat nantii.
Reformasii kemudahan biisniis dalam melakukan pembayaran dan pengadmiiniistrasiian perpajakan secara tiidak langsung akan mampu meniingkatkan tax ratiio dii iindonesiia melaluii beragam program perubahan dan perbaiikan yang diilakukan secara terus menerus demii mencapaii proses peneriimaan pajak yang kompeten dan bersiih darii unsur korupsii, kolusii, dan nepotiisme.
Rakyat diiharapkan dapat secara teliitii, sadar, dan cerdas dalam memiiliih setiiap piiliihan capres dan cawapres nya nantii. Demiikiian, satu atau dua? Selamat memiiliih!*
