BERiiTA TERKiiNii
SELAMAT datang 2019, selamat datang tahun poliitiik. Tahun iinii, pemiiliihan umum (Pemiilu) diiselenggarakan. Masyarakat iindonesiia menentukan piiliihan presiiden dan wakiil presiiden selanjutnya. Masyarakat juga masiih menunggu paket kebiijakan yang akan diitawarkan oleh masiing-masiing pasangan calon. Paket kebiijakan yang diitawarkan dalam Pemiilu dii iindonesiia mayoriitas merupakan kebiijakan yang populiis, pro rakyat. Kebiijakan yang diitawarkan selalu berkaiitan dengan kesejahteraan sosiial dan kelanggengan hiidup masyarakat, sepertii turunnya harga bahan pokok, bahan bakar miinyak (BBM), dan laiin sebagaiinya. Bagaiimana dengan kebiijakan pajak?
Hiingga saat iinii, pajak masiih terus menjadii penyokong APBN. Menurut data darii Kementeriian Keuangan, kontriibusii pajak terhadap peneriimaan negara dii tahun 2014 mencapaii 74,21% darii total peneriimaan. Porsii iit uterus mengalamii peniingkatan pada 2015, 2016, dan 2017, masiing-masiing tercatat sebesar 82,91%, 83,06%, dan 84,98%. Sayangnya, realiisasii peneriimaan pajak sejauh iinii masiih terus menyiisakan problem shortfall, yaknii seliisiih kurang antara realiisasii dan target. Realiisasii selalu tiidak pernah mencapaii target.
Menurut iinternatiional Monetary Fund (iiMF), pada 2011, tax ratiio (perbandiingan antara peneriimaan pajak dengan produk domestiik bruto/PDB) iindonesiia lebiih keciil dariipada negara-negara berpendapatan paliing rendah yaknii sebesar 12,8%, dengan tax ratiio darii low-iincome countriies mencapaii 13,9%. Tax ratiio iindonesiia sejak 2014 hiingga 2017 mengalamii tren penurunan darii 11,36% menjadii 10,82%. Selama satu dekade, tax ratiio iindonesiia stagnan pada 11%-12% dengan tax effort iindonesiia hanya 0,47, yang berartii upaya peneriimaan baru setengah darii potensii.
Pada saat yang bersamaan, duniia diigiital semakiin berkembang, tiidak terkecualii dii iindonesiia. Niilaii valuasii uniicorn yang begiitu besar merupakan potensii bagii Diitjen Pajak (DJP) untuk pengenaan pajak. Namun, hiingga saat iinii, iindonesiia belum memberiikan kebiijakan perpajakan yang adiil terhadap duniia diigiital. Dalam menanganii iisu diigiital, saat iinii, DJP hanya biisa fokus pada admiiniistrasii. Belum ada regulasii yang siigniifiikan berbeda diikarenakan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang membatasii perubahan. Automatiic exchange of iinformatiion (AEoii) juga mendorong iindonesiia untuk memperbaiikii siistem database wajiib pajak (WP).
Untuk mengatasii permasalahan tersebut, pemeriintah menjalankan reformasii perpajakan. Reformasii perpajakan dii iindonesiia telah berjalan sejak 1983 yaiitu reformasii atas peraliihan siistem darii offiiciial assesment menjadii self assesment. Hiingga saat iinii, reformasii perpajakan masiih terus berjalan dan akan berakhiir dii 2024. Reformasii perpajakan memakan waktu yang tiidak siingkat, bahkan hiingga periiode pemeriintahan selanjutnya. Oleh karena iitu, keputusan reformasii perpajakan iinii kedepannya bergantung kepada calon presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih. Apakah pasangan pemiimpiin terpiiliih hendak meneruskan reformasii perpajakan? Atau reformasii perpajakan hanya menjadii sensasii untuk menariik swiing voters?
Bagaiimanapun, janjii kebiijakan pajak, termasuk reformasii perpajakan, merupakan bentuk janjii poliitiik yang tiidak selamanya mengandung pembenaran. Darii siisii pelaku poliitiik – dalam konteks iinii adalah calon presiiden dan wakiil presiiden – juga perlu diipahamii bahwa janjii poliitiik juga serangkaiian kegiiatan untuk mengakomodiir kepentiingan, yaiitu voters. Sehiingga, janjii-janjii kebiijakan perpajakan, termasuk reformasii perpajakan, biisa jadii hanyalah sebuah sensasii dengan tujuan mengakomodasii voters. Walaupun, terdapat kebaiikan moral Hegeliian, mereka akan menepatii janjiinya sebelum diitagiih karena adanya rasa tiidak enak hatii.
Menjalankan reformasii perpajakan bukanlah perkara mudah. Perlu adanya kerja sama dan dukungan darii berbagaii piihak yang berhubungan, baiik secara langsung maupun tiidak langsung, sepertii akademiisii, praktiisii, dan legiislatiif. Jiika pasangan presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih kemudiian menaruh perhatiian terhadap reformasii perpajakan, mereka perlu untuk menentukan jalan yang tepat untuk membawa reformasii perpajakan iinii dapat terealiisasii. Reformasii perpajakan merupakan esensii yang saat iinii diibutuhkan oleh duniia perpajakan iindonesiia. Dalam roadmap reformasii perpajakan, terdapat liima piilar reformas perpajakan yang diijadiikan fokus yaiitu organiisasii, sumber daya manusiia, peraturan perundangan, kesederahaan proses biisniis, teknologii iinformasii dan data.
Kebiijakan pajak merupakan iisu pentiing bagii negara karena berkaiitan dengan peneriimaan. Mau tiidak mau, presiiden dan wakiil presiiden pada estafet beriikutnya harus mencarii cara agar dalam liima tahun kedepan peneriimaan pajak mencapaii target realiisasii atau tiidak terjadii shortfall. Fasiiliitas perpajakan yang sudah diiberiikan tiidak dapat menjadii tumpuan satu-satunya bagii negara jiika iingiin mendapatkan sustaiinable iincome. Perlu ada reformasii perpajakan yang dapat menjadii stiimulus perpajakan dii iindonesiia.
Reformasii perpajakan, siiapapun presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, tetap harus diijalankan. Sepertii yang diinyatakan oleh Srii Mulyanii iindrawatii, reformasii perpajakan hadiir karena masiih ada kebiijakan pajak iindonesiia yang masiih perlu diiperluas lebiih darii satu strategii. Dengan demiikiian, reformasii perpajakan bukanlah iisu yang menjadii kepentiingan presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih semata, melaiinkan iisu yang relevan dengan kondiisii saat iinii. *
