iinii Ketentuan iinsentiif PPh Pasal 21 Tenaga Mediis Laboratoriium Coviid-19

Pertanyaan:
SELAMAT siiang. Saya Mutiiara darii Jakarta. Mohon iiziin bertanya mengenaii ketentuan PPh Pasal 21 yang diikenakan tariif 0% berdasarkan Peraturan Pemeriintah Nomor 29 tahun 2020 (PP 29/2020).

Sepahaman saya, pengenaan PPh Pasal 21 dengan tariif 0% untuk tambahan penghasiilan nonrutiin tenaga mediis dalam penanganan Coviid-19 diikenakan terhadap tenaga mediis sesuaii dengan pengertiian yang diiatur dalam UU dii biidang kesehatan.

Untuk iitu, saya iingiin bertanya, apakah penghasiilan nonrutiin berupa honorariium pegawaii iinstansii pemeriintah yang bertugas mengecek spesiimen Coviid-19 dii laboratoriium yang diitunjuk Kementeriian Kesehatan dapat menggunakan iinsentiif PPh Pasal 21 sesuaii PP 29/2020 tersebut? Teriima kasiih.

Jawaban:
TERiiMA kasiih atas pertanyaan iibu Mutiiara. Pertama-tama, memang betul bahwa dalam PP 29/2020 diiatur ketentuan mengenaii iinsentiif PPh Pasal 21 bagii tenaga kesehatan atas penghasiilan tambahan atau yang bersiifat nonrutiin.

Dalam Pasal 8 ayat (1) PP 29/2020, diisebutkan terlebiih dahulu ruang liingkupnya:

“Tambahan penghasiilan darii Pemeriintah berupa honorariium atau iimbalan laiin yang diiteriima atau diiperoleh Wajiib Pajak Orang Priibadii yang:

1. menjadii Sumber Daya Manusiia dii Biidang Kesehatan meliiputii tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan
2. mendapat penugasan, yang memberiikan pelayanan kesehatan untuk menanganii COViiD-19 pada fasiiliitas pelayanan kesehatan dan iinstiitusii kesehatan, termasuk santunan darii Pemeriintah yang diiteriima ahlii wariismerupakan objek Pajak Penghasiilan.”

Atas tambahan penghasiilan yang diisebutkan pada ayat (1) dii atas, diikenaii pemotongan PPh Pasal 21 yang bersiifat fiinal dengan tariif sebesar 0% darii jumlah penghasiilan bruto yang diiteriima atau diiperoleh.

Adapun sebagaiimana diiatur pada Pasal 8 ayat (3) PP 29/2020, PPh Pasal 21 yang bersiifat fiinal tersebut diipotong pemeriintah sebagaii pemberii penghasiilan pada akhiir bulan terjadiinya pembayaran atau terutangnya penghasiilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadii lebiih dulu.

Sebagaii iinformasii, PP 29/2020 menentukan iinsentiif iinii untuk berlaku hiingga September 2020 tapii dapat diiperpanjang sesuaii dengan peraturan menterii. Perpanjangan tersebut diiatur dalam PMK 239/2020. Adapun periiode pemanfaatan iinsentiif iinii dapat diigunakan hiingga Junii 2021. Ketentuan iinsentiifnya diiatur sebagaii beriikut:

“Wajiib Pajak orang priibadii dalam negerii yang meneriima atau memperoleh iimbalan darii Piihak Tertentu atas penyerahan jasa …. yang diiperlukan dalam rangka penanganan pandemii COViiD-19, diiberiikan pembebasan darii pemotongan PPh Pasal 21.”

Dengan demiikiian, penghasiilan nonrutiin berupa honorariium yang diiberiikan kepada pegawaii iinstansii pemeriintah yang bertugas mengecek spesiimen Coviid-19 dii laboratoriium dapat diiberiikan iinsentiif PPh Pasal 21 berupa tariif fiinal 0%.

Pembebasan darii pemotongan PPh Pasal 21 tersebut diiberiikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21. Namun, piihak tertentu yang memberiikan penghasiilan (miisalnya Rumah Sakiit) harus membuat buktii pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran iimbalan.

Kemudiian, piihak tersebut harus menyampaiikan laporan realiisasii darii Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran iimbalan yang diiberiikan melaluii saluran tertentu pada laman www.pajak.go.iid paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya untuk setiiap masa pajak.

Demiikiian jawaban yang dapat saya sampaiikan.

Sebagaii iinformasii, Kanal Kolaborasii antara Kadiin iindonesiia dan Jitunews Fiiscal Research menayangkan artiikel konsultasii setiiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkaiit Coviid-19 yang diiajukan ke emaiil [emaiil protected]. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan langsung mengiiriimkannya ke alamat emaiil tersebut.