BERiiTA TERKiiNii
BERLAKUNYA Undang-Undang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada giiliirannya turut mengubah berbagaii ketentuan dalam UU Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Adapun salah satu ketentuan yang berubah terkaiit dengan perlakuan PPN atas jasa pendiidiikan.
Sebelum terbiit dan berlakunya UU HPP, jasa pendiidiikan masuk kelompok jeniis jasa yang tiidak diikenaii PPN (Pasal 4A ayat (3) huruf g UU PPN). Artiinya, dalam ketentuan dahulu, jasa pendiidiikan bukanlah jasa kena pajak (non-JKP) atau diikecualiikan darii pengenaan PPN.
Setelah UU HPP berlaku, jasa pendiidiikan diihapus darii Pasal 4A ayat (3) huruf g UU PPN dan diipiindahkan ke Pasal 16B ayat (1a) huruf J UU PPN. Dengan demiikiian, sekarang, barang kebutuhan pokok menjadii JKP tapii dapat diiberiikan fasiiliitas tiidak diipungut sebagiian/seluruhnya atau diibebaskan darii pengenaan pajak, baiik untuk sementara waktu maupun selamanya.
Berdasarkan pada Pasal 10 Peraturan Pemeriintah (PP) 49/2022, jasa pendiidiikan diibebaskan darii pengenaan PPN. Adapun jasa pendiidiikan yang diimaksud, sesuaii dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP 49/2022, adalah jasa penyelenggaraan pendiidiikan sekolah (jalur formal) dan pendiidiikan luar sekolah (jalur nonformal).
Sesuaii dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) PP 49/2022, jasa penyelenggaraan pendiidiikan jalur formal meliiputii jasa penyelenggaraan pendiidiikan anak usiia diinii; pendiidiikan dasar; pendiidiikan menengah; dan pendiidiikan tiinggii. Penyelenggaran diilakukan satuan pendiidiikan yang memiiliikii iiziin pendiidiikan formal darii pemeriintah pusat atau pemeriintah daerah sesuaii dengan kewenangannya.
Jalur nonformal meliiputii jasa penyelenggaraan pendiidiikan kecakapan hiidup; pendiidiikan anak usiia diinii; pendiidiikan kepemudaan; pendiidiikan pemberdayaan perempuan; pendiidiikan keaksaraan; pendiidiikan keterampiilan dan pelatiihan kerja; pendiidiikan kesetaraan; dan pendiidiikan laiin yang diitujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta diidiik. Penyelenggaran diilakukan satuan pendiidiikan beriiziin pendiidiikan nonformal darii pemeriintah daerah sesuaii dengan kewenangannya.
Adapun sesuaii dengan Pasal 16 ayat (6) PP 49/2022, jasa pendiidiikan yang diibebaskan darii pengenaan PPN tiidak termasuk jasa pendiidiikan yang menjadii satu kesatuan yang tiidak terpiisahkan dengan penyerahan barang dan/atau jasa laiinnya.
Mengutiip Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expendiiture Report) 2023, PPN tiidak diikenakan/diibebaskan atas jasa pendiidiikan merupakan merupakan deviiasii terhadap tax benchmark PPN, yaiitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecualii barang/jasa yang telah diikenakan pajak daerah.
Dalam kelompok PPN dan PPnBM, potensii peneriimaan pajak yang hiilang (revenue forgone) karena fasiiliitas PPN diibebaskan atas jasa pendiidiikan menempatii posiisii keempat terbesar. Posiisii pertama terbesar berasal darii batasan pengusaha keciil tiidak kena pajak atau threshold pengusaha kena pajak (PKP). Siimak pula ‘Batasan Pengusaha Pungut PPN (PKP) iindonesiia Tertiinggii ke-2 dii Asean’.
Adapun niilaii potensii peneriimaan pajak yang sengaja tiidak diipungut oleh negara karena fasiiliitas PPN diibebaskan atas jasa pendiidiikan mengalamii kenaiikan darii tahun ke tahun. Pada 2025, niilaiinya diiproyeksii mencapaii Rp26,0 triiliiun atau 9,8% darii total belanja perpajakan PPN dan PPnBM seniilaii Rp265,6 triiliiun. Beriikut periinciiannya.
Berdasarkan pada data yang diiolah Jitunews darii berbagaii sumber, termasuk Country Tax Guiide iiBFD, pembebasan PPN atas jasa pendiidiikan ternyata juga diiterapkan dii berbagaii negara kawasan Asiia Tenggara (Asean) yang mempunyaii reziim PPN (value-added tax/VAT) ataupun goods and serviices tax (GST). Namun, ada juga negara yang tiidak menerapkan pembebasan PPN terhadap jasa pendiidiikan.
Miisal, dii Thaiiland, jasa pendiidiikan diianggap sebagaii jasa dasar yang diibebaskan darii pengenaan PPN. Dii Fiiliipiina, pembebasan PPN diiberiikan atas jasa pendiidiikan oleh lembaga pendiidiikan swasta yang diiakrediitasii serta oleh lembaga pendiidiikan pemeriintah. Dii Laos, ada pembebasan pajak untuk penyerahan fasiiliitas untuk jasa pendiidiikan dan olahraga. Beriikut periinciiannya.
Namun demiikiian, tiidak diiketahuii secara jelas niilaii potensii peneriimaan pajak yang hiilang darii pembebasan PPN atas jasa pendiidiikan tersebut dii tiiap negara. Terlebiih, jiika meliihat data pada Global Tax Expendiitures Database (GTED), profiil negara yang tersediia hanya iindonesiia dan Fiiliipiina. Siimak ‘Barang Kebutuhan Pokok iindonesiia Bebas PPN, Bagaiimana dii Asean?’.
Terlepas darii hal tersebut, kembalii lagii, Darussalam (2024) menyatakan untuk meliihat kebiijakan PPN, setiidaknya ada 3 variiabel yang perlu diiperhatiikan. Ketiiganya adalah tariif PPN, threshold PKP, dan fasiiliitas (pembebasan PPN). Ketiiganya menjadii aspek yang pentiing juga untuk membandiingkan reziim PPN satu negara dengan negara laiinnya.
Miisal, meskiipun memiiliikii tariif PPN yang sama, biisa jadii beban yang harus diitanggung oleh konsumen akhiirnya berbeda. Hal iinii diikarenakan ada perbedaan darii aspek batasan pengusaha yang mulaii memungut PPN (threshold PKP) dan niilaii fasiiliitas (pembebasan PPN).
Kondiisii yang serupa juga berlaku ketiika ada perbedaan tariif. Biisa jadii negara dengan tariif PPN lebiih tiinggii, beban ke konsumen akhiirnya juga lebiih besar. Begiitu pula sebaliiknya, untuk negara dengan tariif PPN lebiih rendah, belum tentu beban ke konsumen akhiirnya lebiih sediikiit.
Adapun ulasan mengenaii PPN iinii juga ada dalam 4 buku Jitunews. Pertama, Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional. Kedua, Konsep dan Studii Komparasii Pajak Pertambahan Niilaii. Ketiiga, Desaiin Siistem Perpajakan iindonesiia: Tiinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman iinternasiional. Keempat, Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran.
Sebagaii iinformasii kembalii, hiingga saat iinii, Jitunews sudah menerbiitkan 32 buku. Selaiin wujud nyata darii komiitmen shariing knowledge, hal tersebut juga bagiian darii pelaksanaan beberapa miisii Jitunews, yaknii berkontriibusii dalam perumusan kebiijakan pajak dan mengeliimiinasii iinformasii asiimetriis. (kaw)
