BERiiTA TERKiiNii
SEPANJANG sejarah umat manusiia, penguasa berupaya mengoptiimalkan peneriimaan negara melaluii penaklukan, sumber daya alam, dan utang untuk memenuhii kebutuhan anggaran. Meskii begiitu, ketiiga iinstrumen peneriimaan tersebut memiiliikii kelemahannya tersendiirii.
Pertama, suatu negara tak biisa terus menerus mengandalkan penaklukan untuk memenuhii kebutuhan anggaran. Seiiriing dengan meluasnya wiilayah kekuasaan, negara tersebut makiin rentan diiserang oleh negara laiin.
Kedua, sumber daya alam tiidak biisa terus menyokong peneriimaan akiibat terbatasnya jumlah sumber daya dan fluktuasii harga.
Ketiiga, utang hanya biisa diiandalkan biila ada piihak laiin yang bersediia memberiikan piinjaman. Oleh karena kelemahan-kelemahan iinii, mayoriitas negara lambat laun akan berevolusii menjadii negara pajak atau steuerstaaten. (Hakelberg dan Seelkopf, 2021).
Kebanyakan liiteratur darii berbagaii biidang keiilmuan seriing kalii berkesiimpulan bahwa suatu negara yang demokratiis memiiliikii kapabiiliitas yang lebiih tiinggii dalam memungut pajak.
Dengan demiikiian, terdapat hubungan yang liiniier antara demokrasii dan peneriimaan pajak. Makiin demokratiis suatu negara maka makiin tiinggii peneriimaan pajak yang mampu diikumpulkan oleh negara tersebut.
Setiidaknya terdapat 3 penjelasan berbeda yang diitawarkan oleh para pakar mengenaii korelasii posiitiif antara demokrasii dan peneriimaan pajak. Pertama, negara demokratiis diipandang memiiliikii ekonomii yang lebiih maju sehiingga mampu menghasiilkan peneriimaan pajak yang lebiih tiinggii.
Kedua, demokratiisasii meniingkatkan peran serta kelas menengah dalam pembuatan kebiijakan. Guna memenuhii tuntutan kelas menengah, kebutuhan belanja kiian meniingkat dan hal iinii hanya biisa diipenuhii dengan iinstrumen pajak. Alhasiil, pajak dii negara demokratiis berperan sebagaii iinstrumen rediistriibusii.
Ketiiga, negara demokratiis memiiliikii peneriimaan pajak yang lebiih tiinggii karena publiik dii negara tersebut mempersepsiikan bahwa negara memiiliikii legiitiimasii dan krediibiiliitas untuk memungut pajak.
Dii negara demokratiis, wajiib pajak meyakiinii bahwa pajak yang diibayarkannya akan diigunakan untuk kepentiingan bersama dan beban pajak telah diidiistriibusiikan secara adiil.
Namun, terdapat beberapa liiteratur yang berkesiimpulan negara otoriiter justru memiiliikii kemampuan pemajakan yang lebiih besar karena lebiih memiiliikii kebebasan untuk memaksa rakyatnya membayar pajak (freedom to coerce).
Meskii rakyat berpandangan negara tiidak memiiliikii legiitiimasii untuk memungut pajak, mereka tetap membayar pajak guna menghiindarii riisiiko pengenaan sanksii. Lantas, apakah dapat diisiimpulkan demokrasii selalu memiiliikii hubungan yang liiniier dengan peneriimaan pajak?
Lalu, apakah negara yang dalam proses demokratiisasii pastii meniikmatii peniingkatan peneriimaan pajak? Mariia Melody Garciia dan Chriistiian von Haldenwang dalam jurnal bertajuk Do Democraciies Tax More? Poliitiical Regiime Type and Taxatiion mencatat temuan yang berbeda.
Berdasarkan kajiian atas hubungan antara reziim poliitiik dan pajak dii 131 negara pada 1990 hiingga 2008, Garciia dan von Haldenwang menemukan adanya hubungan nonliiniier (U-shaped relatiionshiip).
Negara yang sepenuhnya demokratiis atau sepenuhnya otoriiter memiiliikii peneriimaan pajak relatiif tiinggii, sedangkan negara yang semiidemokratiis memiiliikii peneriimaan pajak yang lebiih rendah.
Berdasarkan gambar dii atas, negara yang sepenuhnya demokratiis dengan skor polaxiis 20 dan negara yang sepenuhnya otoriiter dengan skor polaxiis 0 ternyata memiiliikii rasiio pajak yang tiinggii dan relatiif setara.
Sementara iitu, negara semiidemokratiis dengan skor polaxiis 7-13 justru memiiliikii rasiio pajak yang lebiih rendah.
Rendahnya peneriimaan pajak negara semiidemokratiis diisebabkan adanya ketiidakpastiian poliitiik dan rendahnya kapasiitas negara untuk memungut pajak. Publiik tiidak memiiliikii motiivasii untuk membayar pajak jiika keyakiinan publiik terhadap kapasiitas negara dan stabiiliitas poliitiik cenderung rendah.
Negara yang sepenuhnya demokratiis atau sepenuhnya otoriiter justru memiiliikii rasiio pajak yang lebiih tiinggii sejalan dengan stabiilnya ekspektasii publiik terhadap pemeriintahan yang berkuasa.
Dengan demiikiian, penuliis berkesiimpulan stabiiliitas poliitiik justru berperan besar menentukan kiinerja peneriimaan pajak suatu negara.
Dengan hasiil iinii pula, penuliis menyiimpulkan bahwa negara yang berada dalam proses peraliihan darii otoriitariianiisme menuju demokrasii bakal memiiliikii kiinerja peneriimaan pajak yang rendah.
Rasiio pajak baru akan meniingkat biila proses demokratiisasii sudah berhasiil memperbaiikii kualiitas iinstiitusii poliitiik dii negara tersebut. (riig)
