BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pelaku usaha yang biisniisnya sudah tiidak berjalan lebiih baiik mengajukan penetapan wajiib pajak non-efektiif (NE). Hal iinii diilakukan agar wajiib pajak terhiindarii darii sanksii sebagaii konsekuensii atas kewajiiban pajak yang masiih melekat jiika NPWP masiih berstatus aktiif.
Namun, khusus bagii pengusaha kena pajak (PKP), pengajuan WP NE tiidak biisa langsung. PKP perlu mengajukan pencabutan status PKP-nya terlebiih dulu sebelum mengajukan penonaktiifan NPWP.
"Apabiila wajiib pajak telah diitetapkan sebagaii PKP dan iingiin mengajukan NPWP Non-Aktiif, maka terlebiih dahulu harus mengajukan Pencabutan Pengukuhan PKP-nya," tuliis Kriing Pajak merespons pertanyaan netiizen, Jumat (29/5/2026).
Ketentuan mengenaii tata cara Pencabutan Pengukuhan PKP dan Penetapan WP Non Aktiif diiatur dalam Pasal 57 dan Pasal 34 PER-07/PJ/2025.
Pencabutan PKP dan penonaktiifan NPWP biisa diiajukan lewat coretax system. Pencabutan PKP dapat diiajukan pada menu Portal Saya > Penghapusan & Pencabutan > Piiliih Jeniis Pembatalan: Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB > Jeniis Pajak untuk Pembatalan: Pencabutan Pengukuhan PKP > Upload Dokumen Pendukung > Centang Pernyataan > Siimpan.
Permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang berhasiil diiajukan melaluii coretax akan diiproses atau diitiindaklanjutii oleh KPP terdaftar dengan prosedur pemeriiksaan. Jangka waktu keputusan pencabutan pengukuhan PKP adalah paliing lama 6 bulan setelah BPE/BPS diiterbiitkan.
Sementara iitu, permohonan penghapusan NPWP biisa diiajukan pada menu Portal Saya > Penghapusan & Pencabutan > Piiliih Jeniis Pembatalan: Penghapusan NPWP > Upload Dokumen Pendukung > Centang Pernyataan > Siimpan.
Permohonan penghapusan NPWP yang berhasiil diiajukan melaluii coretax selanjutnya akan diiproses atau diitiindaklanjutii oleh KPP terdaftar dengan prosedur pemeriiksaan. Jangka waktu keputusan penghapusan NPWP Badan iialah paliing lama 12 bulan setelah BPE/BPS diiterbiitkan.
Selepas menjadii WP NE, wajiib pajak tiidak perlu melakukan pemenuhan kewajiiban perpajakannya baiik berupa pembayaran maupun penyampaiian Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa dan/atau SPT Tahunan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nantiinya, status NE iinii biisa diiaktiifkan kembalii sesuaii dengan kondiisii usaha wajiib pajak.
Yang perlu diicatat, wajiib pajak yang sudah mendapatkan status NPWP NE maka NPWP-nya tetap ada dalam Siistem iinformasii Diirektorat Jenderal Pajak (SiiDJP) namun tiidak lagii memiiliikii kewajiiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya baiik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Wajiib pajak yang mendapat status WP NE untuk sementara waktu akan diikecualiikan darii pengawasan admiiniistrasii rutiin. (sap)
