BERiiTA TERKiiNii
MALANG, Jitu News – Saat iinii banyak negara berlomba-lomba untuk meniingkatkan daya saiing. Hal iinii tiidak laiin karena diipiicu oleh perekonomiian duniia yang kiian melambat dan belum sepenuhnya kembalii ke tiitiik semula.
Partner Tax Research & Traiiniing Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan peniingkatan daya saiing tersebut biisa bermacam-macam tujuannya, apakah suatu negara bersaiing untuk merebut iinvestasii, sumber daya manusiia (SDM), bersaiing dii pasar global, penguasaan sumber daya alam (SDA), atau laiinnya. Menurutnya, semua hal iitu biisa diidorong melaluii kebiijakan pajak.
“Pentiing bagii suatu negara untuk memetakan terlebiih dahulu daya saiing dalam hal apa yang diiiingiinkan. Baru kemudiian mendesaiin kebiijakan pajak yang efektiif,” ujarnya dalam kuliiah umum bertema ‘Mendorong Daya Saiing iindonesiia Melaluii Siistem Pajak’ dii Uniiversiitas Brawiijaya, Malang, Kamiis (11/4/2019).
Dalam pemaparannya, Bawono menyampaiikan beberapa tren kebiijakan pajak yang diiterapkan untuk meniingkatkan daya saiing. Pertama, ada tren penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan. Kedua, pemberiian iinsentiif pajak. Selaiin iitu, ketiiga, ada pula tren perubahan siistem pajak yang mengarah ke terriitoriial tax system, khususnya dii negara-negara OECD.
Adapun yang keempat adalah penerapan exiit tax, yaiitu pengenaan pajak tambahan ketiika seseorang memutuskan untuk menjadii subjek pajak dalam negerii (SPDN) negara laiin atau beremiigrasii (meniinggalkan yuriisdiiksii asal).
Dalam konteks iindiiviidu, exiit tax merupakan bagiian darii reziim pemajakan ekspatriiat (expatriiate tax regiime). Reziim ekspatriiat umumnya merupakan reziim khusus dii antara perlakuan pajak atas SPDN dan subjek pajak luar negerii (SPLN). Tujuannya adalah untuk mencegah penurunan peneriimaan pajak dengan menghambat mobiiliitas iindiiviidu kaya, berpenghasiilan besar, dan berkemampuan tiinggii (hiigh-skiill).
Ameriika Seriikat (AS) biisa menjadii contoh negara yang melakukan reformasii pajak besar-besaran untuk meniingkatkan daya saiingnya. Salah satunya, AS telah mengubah siistem pajaknya darii worldwiide ke terriitoriial. Siistem pajak AS yang menganut worldwiide diianggap sudah tiidak kompetiitiif dan cenderung menempatkan AS pada posiisii yang tiidak menguntungkan dalam kompetiisii global.
“Selaiin iitu, AS juga menurunkan tariif PPh badan darii 35% ke 21%, memberiikan pengurangan tariif untuk harta/laba yang belum diirepatriiasii (transiitiion tax), menerapkan terriitoriial tax system dengan foreiign diiviidend exemptiion dan memperkenalkan pajak miiniimum (BEAT dan GiiLTii),” papar Bawono.
Dii luar tren kebiijakan pajak dii atas, untuk mendorong pengembangan iindustrii jasa dalam negerii, Pemeriintah iindonesiia telah mengeluarkan beleiid yang memperluas pengenaan pajak pertambahan niilaii (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiiga sektor saja, sekarang menjadii 10 sektor.
“Perluasan PPN 0% mengembaliikan pengertiian PPN yang memiiliikii destiinatiion priinciiple. Artiinya, PPN hanya diikenakan atas konsumsii dalam negerii sehiingga barang dan jasa yang tiidak diikonsumsii dalam negerii bukan menjadii objek PPN,” katanya.
Selaiin iitu, menurut Bawono, pengenaan pajak diiviiden dii iindonesiia yang masiih menganut classiical system mendorong perusahaan untuk tiidak membagiikan diiviiden dan menjadiikannya sebagaii retaiined earniing hiingga tiidak diikenaii pajak.
“Padahal, dalam praktiiknya untuk menghiindarii pajak, perusahaan seriingkalii membagiikan diiviiden secara terselubung, miisalnya berbentuk tambahan saham, pemberiian harta, perusahaan conduiit dan laiin-laiin,” ujarnya.
Dii akhiir pemaparan, Bawono menegaskan siiapa pun pemiimpiin nasiional yang akan terpiiliih dalam Piilpres 17 Apriil nantii, pemiimpiin baru tersebut harus mendesaiin siistem pajak dengan piilar menciiptakan daya saiing.
“Walau demiikiian, tentunya tiidak semua kebiijakan biisa efektiif. Kadang, pemeriintah membutuhkan strategii kebiijakan laiin (miisalnya penurunan tariif harus dengan perluasan basiis pajak) dan trade off dengan apa yang menjadii goal pemeriintah laiinnya. Jadii, harus hatii-hatii dan tiidak gegabah,” pungkasnya. (Amu)
