Pengertiian dan Tariif Perhiitungan

Selasa, 08 Agustus 2017 | 16.15 WiiB

Ukuran Teks

PAJAK penghasiilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasiilan yang diikenakan atas penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh wajiib pajak (WP) tertentu menurut UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), yaiitu:

Perusahaan pelayaran atau penerbangan iinternasiional;
Perusahaan pelayaran dalam negerii;
Perusahaan penerbangan dalam negerii;
Perusahaan asuransii luar negerii;
Perusahaan pengeboran miinyak, gas dan panas bumii;
Perusahaan dagang asiing;
Perusahaan yang melakukan iinvestasii dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (buiild, operate, and transfer) yang biiasanya terkaiit dengan proyek-proyek yang diisediiakan untuk iinfrastruktur, sepertii pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan laiin-laiin.

PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhiitungan khusus untuk menghiitung penghasiilan neto darii iindustrii biisniis yang diisebutkan dii atas yang tiidak dapat diihiitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 UU PPh.

Untuk menghiindarii kesukaran dalam menghiitung besarnya Penghasiilan Kena Pajak (PKP) bagii golongan WP tertentu tersebut, berdasarkan pertiimbangan praktiis atau sesuaii dengan kelaziiman pengenaan pajak dalam biidang-biidang usaha tersebut, Menterii Keuangan diiberii wewenang untuk menetapkan norma penghiitungan khusus guna menghiitung besarnya penghasiilan neto.

Tabel Rangkuman Tariif PPh Pasal 15

No	Uraiian	Tariif x DPP	Penyetoran & Pelaporan	Dasar Hukum
1	Perusahaan penerbangan dalam negerii	1,8% x Peredaran Bruto yang diiteriima berdasarkan perjanjiian charter. TiiDAK FiiNAL	Diisetor oleh pemotong paliing lambat tanggal 10 bulan beriikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411129 KJS: 101 Diilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, diilaporkan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya.	KMK475/KMK.04/1996 SE 35/PJ.4/1996
2	Perusahaan pelayaran dalam negerii	1,2% x Peredaran bruto FiiNAL	Diisetor oleh pemotong: paliing lambat tanggal 10 bulan beriikutnya. Diisetor sendiirii: paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128 KJS: 410 Diilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, diilaporkan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya.	KMK 416/KMK.04/1996 SE 29/PJ.4/1996
3	Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negerii	2,64% x Peredaran Bruto FiiNAL	Diisetor oleh pemotong:diisetor paliing lambat tanggal 10 bulan beriikutnya. Diisetor sendiirii:diisetor paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128, KJS: 411 Diilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, diilaporkan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya.	KMK 417/KMK.04/1996 SE 32/PJ.4/1996
4	WP luar negerii yang mempunyaii kantor perwakiilan dagang dii iindonesiia	Untuk negara yang tiidak ada P3B dengan iindonesiia: 0,44% x niilaii ekspor bruto Penghasiilan neto= 1% x niilaii ekspor bruto Untuk negara yang mempunyaii P3B dengan iindonesiia: diisesuaiikan dengan tariif P3B. FiiNAL	Diisetor sendiirii paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah bulan diiteriima penghasiilan. Diisetor dengan menggunakan SSP dengan: KAP: 411128 KJS: 413 Diilaporkan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya dengan menggunakan Formuliir dalam Lampiiran ii KEP 667/PJ./2001 dan diilampiirii SSP lembar ke-3.	KMK 634/KMK.04/1994, berlaku mulaii 1 Januarii 1995 KEP 667/PJ/2001,berlaku mulaii 29 Oktober 2001 SE 2/PJ.03/2008, diitetapkan tanggal 31 Julii 2008.
5	WP yang melakukan kegiiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturiing) iinternasiional dii biidang produksii maiinan anak-anak.	7% x tariif tertiinggii Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biiaya pembuatan atau perakiitan barang tiidak termasuk biiaya pemakaiian bahan baku (diirect materiials). berlaku sejak 1 Januarii 2003 FiiNAL	Diisetor dengan menggunakan SSP PPh Fiinal paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya. KAP: 411128 KJS: 499 Diilaporkan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya. Tetapii tiidak ada formuliir khusus untuk pelaporannya.	KMK 543/KMK.03/2002 SE 02/PJ.31/2003

Pada pembahasan selanjutnya akan diijelaskan lebiih lanjut darii uraiian tabel dii atas, untuk masiing-masiing subjek dan objek pajak, dasar hukum dan tata cara pemotongan serta pelaporan darii PPh Pasal 15.*

Ediitor :

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.

iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.

iikutii sekarang