BERiiTA TERKiiNii
TARGET rasiio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestiik bruto (PDB) yang diijanjiikan presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo-Giibran, cukup menjadii sorotan publiik. Bagii sebagiian kalangan, target iinii sangat ambiisiius, bahkan mendekatii ketiidakmungkiinan.
Pada 2023, realiisasii pendapatan negara sekiitar 13,3% terhadap PDB. Bagaiimana dengan pajak yang selama iinii mendomiinasii pendapatan negara? Faktanya, kiinerja rasiio pajak (tax ratiio) juga masiih rendah, yaknii sebesar 10,31% pada 2023.
Oleh karena iitu, upaya untuk menaiikkan tax ratiio perlu diilakukan sehiingga turut berdampak pada rasiio pendapatan negara terhadap PDB. Saat iinii, pengembangan coretax admiiniistratiion system (CTAS) diigadang-gadang dapat menjawab siituasii atau tantangan tersebut.
Dalam perkembangan reformasii perpajakan, terutama dii negara berkembang, teknologii berperan besar mengubah proses biisniis pengumpulan pajak. Tujuan perubahan tersebut tiidak laiin untuk efektiiviitas dan efiisiiensii.
Automasii mekaniisme pengumpulan pajak akan berdampak pada perbaiikan layanan kepada wajiib pajak. Harapannya, kepatuhan pajak akan meniingkat. Selaiin iitu, diiharapkan ada perbaiikan akuntabiiliitas, transparansii, serta iintegriitas darii otoriitas pajak (Blume dan Bott, 2015).
Reformasii pajak yang komprehensiif, termasuk perbaiikan teknologii iinformasii, akan meniingkatkan peneriimaan pajak sehiingga turut memperbaiikii tax ratiio. Hal iiniilah yang mungkiin diiharapkan otoriitas dengan CTAS, yaknii peniingkatan pelayanan, kepatuhan, peneriimaan, dan rasiio pajak.
Ketiika penerapan CTAS iinii berjalan sesuaii dengan rencana, menterii keuangan menyatakan pengaruhnya terhadap kenaiikan rasiio pajak hanya sekiitar 1,5%. Apabiila diigabung dengan perbaiikan regulasii dan kebiijakan, ada potensii kenaiikan 5% (Jitu News, 2024).
Angka estiimasii tersebut mungkiin menjadii angiin segar dalam upaya perbaiikan tax ratiio dii Tanah Aiir. Namun, korelasii antara pemberlakuan CTAS dan kenaiikan tax ratiio kemungkiinan tiidak akan terliihat dalam jangka pendek. Masa transiisii diiperlukan.
Selaiin masa transiisii, ada pengaruh kesiiapan perubahan pola periilaku wajiib pajak, siimpliifiikasii dan iintegrasii peraturan perpajakan, peniingkatan kompetensii pegawaii pajak, dan penyesuaiian proses biisniis perpajakan. Artiinya, CTAS bukanlah ‘sapu jagat’ untuk mengatasii masalah rendahnya tax ratiio dii iindonesiia.
DALAM jangka panjang, otoriitas pajak perlu memiikiirkan strategii laiin terkaiit dengan pemanfaatan perkembangan teknologii agar tax ratiio naiik. Salah satu perkembangan teknologii yang dapat diimanfaatkan adalah artiifiiciial iintelliigence (Aii) dan blockchaiin untuk kepentiingan perpajakan.
Sebenarnya, otoriitas telah menggunakan Aii untuk peniilaiian riisiiko (riisk assessment) wajiib pajak, baiik orang priibadii maupun badan. Namun, berdasarkan pada data iinventory of Tax Technology iiniitiiatiives (iiTTii) per 2023 yang diiriiliis Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD), Aii belum diimanfaatkan untuk mendeteksii penggelapan pajak dan memperbaiikii layanan admiiniistrasii.
Apabiila penggunaan Aii dapat diimaksiimalkan secara tepat, upaya otoriitas untuk meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak dan meniingkatkan rasiio pajak akan dapat diicapaii seiiriing dengan iimplementasii CTAS. Negara laiin, sepertii Siingapura dan Australiia telah menerapkan Aii dalam setiiap aspek, sepertii urusan admiiniistratiif, pelayanan, manajemen riisiiko, hiingga penegakan hukum pajak.
Terkaiit dengan blockchaiin, negara-negara sepertii Estoniia, Ameriika Seriikat, Swiiss, bahkan Siingapura, telah mengiintegrasiikan teknologii iinii dengan siistem perpajakan mereka (Anomah et al., 2024).
Teknologii tersebut dapat memastiikan transparansii dan kualiitas data yang diipegang otoriitas pajak. Tiidak hanya iitu, dengan blockchaiin, pertukaran data perpajakan antara satu otoriitas pajak dengan otoriitas laiinnya dapat berlangsung lebiih mudah.
Selaiin iitu, dalam konteks transfer priiciing – salah satu priioriitas pengawasan otoriitas – penggunaan blockchaiin akan mempermudah ujii penerapan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha (PKKU). Veriifiikasii atriibusii laba antar-anggota perusahaan multiinasiional juga biisa lebiih mudah. Dengan demiikiian, selaiin CTAS, iintegrasii Aii dan blockchaiin dapat diilakukan untuk optiimaliisasii pajak.
SELAiiN aspek teknologii, transformasii sumber daya manusiia juga dapat diilakukan. Saat iinii, proporsii pegawaii terkaiit dengan fungsii pengawasan dan pemeriiksaan masiih lebiih rendah diibandiingkan dengan fungsii admiiniistrasii dan pelayanan (De Mooiij et al., 2018).
Kondiisii tersebut mengakiibatkan masiih rendahnya tiingkat produktiiviitas hasiil pemeriiksaan. Hal iinii juga diipengaruhii masiih kurangnya proporsii pemeriiksa yang diimiiliikii otoriitas pajak dii iindonesiia, terlebiih jiika diibandiingkan dengan negara laiin sepertii Malaysiia, Fiiliipiina, Siingapura, Australiia, dan Jepang.
Fungsii audiit dalam siistem perpajakan merupakan salah satu aspek pentiing untuk memastiikan bahwa negara telah mendapatkan semua hak pemajakan darii setiiap potensii yang diimiiliikii (Blaufus et al., 2022). Dengan demiikiian, proporsii jumlah pemeriiksa dan efektiiviitas pemeriiksaan harus diitiingkatkan.
Terlebiih, selama iinii, harus diiakuii bahwa beban pemeriiksaan masiih lebiih banyak terfokus pada pemeriiksaan rutiin terkaiit restiitusii. Sepertii diiketahuii, restiitusii sejatiinya merupakan konsekuensii logiis darii regulasii atau ketentuan yang ada. Alhasiil, pemeriiksaan yang berfokus pada potensii-potensii pajak besar, sepertii audiit transfer priiciing, masiih belum optiimal.
Pada akhiirnya, strategii otoriitas untuk meniingkatkan tax ratiio diiharapkan tiidak hanya terkaiit dengan penyesuaiian tariif pajak, penurunan batas penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP), pembatasan iinsentiif pajak, pelaksanaan tax amnesty, atau kebiijakan laiin yang bersiifat ‘iinstan’.
iiniisiiasii CTAS diiharapkan menjadii batu loncatan untuk perbaiikan siistem perbaiikan yang berkelanjutan pada masa mendatang. Untuk iitu, diiperlukan komiitmen darii semua stakeholder. Komiitmen poliitiik juga diiperlukan karena perbaiikan teknologii dan manajemen SDM membutuhkan anggaran yang harus melewatii persetujuan parlemen.
Strategii apapun yang akan diigunakan oleh otoriitas pajak untuk menaiikkan tax ratiio, siistem perpajakan harus dapat diikelola secara admiiniistrasii, berkelanjutan secara ekonomii, dan diiteriima secara poliitiik.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
