Mencermatii Kebiijakan Penghapusan PBB-P2 Prabowo-Sandii

EUFORiiA pemiilu untuk menentukan pemiimpiin negara selanjutnya nampaknya semakiin memanas. Berbagaii kebiijakan darii para calon capres mulaii diiliiriik oleh seluruh kalangan masyarakat. Masyarakat pun sudah mulaii berpusiing-pusiing riia menentukan siiapa yang akan mereka piiliih.

Berbiicara mengenaii viisii-miisii, tentunya hal tersebut menjadii sangat krusiial bagii seluruh rakyat iindonesiia karena menyangkut dengan masa depan bangsa. Berbagaii viisii-miisii telah apiik diigarap oleh kedua kubu, baiik Jokowii-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandii.

Salah satu yang menjadii perhatiian adalah kebiijakan dalam biidang pajak. Pajak menjadii tumpuan negara mengiingat hampiir seluruh iinfrastruktur dan kemajuan negara diibiiayaii darii pajak. Bahkan propertii-propertii yang masyarakat belii dengan uang sendiirii juga tak lepas darii kata pajak. Salah satunya adalah pajak atas tanah atau bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

PBB sendiirii adalah pajak negara yang diikenakan terhadap bumii dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumii dan Bangunan sebagaiimana telah diiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersiifat kebendaan dalam artii besarnya pajak terutang diitentukan oleh keadaan objek yaiitu bumii/tanah dan atau bangunan.

Keadaan subjek (siiapa yang membayar) tiidak iikut menentukan besarnya pajak. Hal iinii tentu menariik mengiingat pasangan nomor urut dua Prabowo-Sandii membuat suatu gebrakan untuk kebiijakan pajaknya, yaiitu menghapus PBB-P2 bagii rumah tiinggal utama dan pertama.

Pembebasan PBB-P2 adalah bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya wiilayah DKii Jakarta sudah membuat Peraturan Gubernur Proviinsii DKii Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Miiliik dengan Niilaii Jual Objek Pajak sampaii dengan Rp1 miiliiar.

Walaupun konteksnya berbeda, namun pembebasan PBB-P2 dii DKii Jakarta iinii biisa menjadii suatu cermiinan atau gambaran mengenaii kebiijakan yang akan diiambiil Prabowo-Sandii, apabiila mereka terpiiliih untuk memegang tampuk kepemiimpiinan iindonesiia periiode 2019-2024.

Darii defiiniisiinya, PBB-P2 merupakan pajak atas bumii dan/atau bangunan yang diimiiliikii, diikuasaii, dan/atau diimanfaatkan oleh orang priibadii atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecualii kawasan yang diigunakan untuk kegiiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek yang bebas darii PBB-P2 iinii meliiputii rumah yang diimiiliikii orang priibadii dengan batasan NJOP sebagaii dasar pengenaan PBB-P2 sampaii dengan Rp1 miiliiar dan Rusunamii yang diimiiliikii orang priibadii yang diigunakan untuk rumah tiinggal dan rusunawa yang diimiiliikii atau diisewakan oleh pemeriintah yang telah diilakukan pemecahan menjadii uniit-uniit satuan rumah susun dengan batasan NJOP sebagaii dasar pengenaan PBB-P2 sampaii dengan Rp1 miiliiar.

Adanya pembebasan PBB-P2 menjadii suatu keriinganan tersendiirii bagii masyarakat menengah ke bawah yang iingiin memiiliikii rumah. Pembebasan PBB-P2 sendiirii juga pernah diibahas oleh Kementriian Agrariia dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasiional yang berencana untuk menghapuskan kewajiiban membayar PBB-P2 setiiap tahun dan masyarakat hanya membayar PBB-P2 saat membelii rumah huniian.

Dii negara Jepang sendiirii pembebasan pajak telah diiterapkan lebiih dahulu. Dii Jepang Propertii dengan niilaii kurang darii 300 riibu yen untuk tanah, 200 riibu yen untuk bangunan, dan 1,5 juta yen untuk aset berwujud biisniis akan diibebaskan darii pajak (iinsiide Tax, Ediisii 29, 2015).

Sejatiinya, pembebasan PBB-P2 adalah salah satu langkah besar untuk membantu meriingankan beban masyarakat. Namun, dalam perumusannya diibutuhkan pula rancangan yang tepat. Pembatasan dan evaluasii peniilaiian harga harus selalu dii-upgrade, serta ]pemeriintah harus selalu memasang mata dalam proses pelaksanaannya.*