BERiiTA TERKiiNii
Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Rama. Saya adalah pengusaha yang menjalankan biisniis jasa biiro perjalanan wiisata. Saya mendengar sudah diiterbiitkannya aturan turunan UU HPP yang mengatur mengenaii ketentuan PPN atas jasa biiro perjalanan wiisata.
Pertanyaan saya, apakah terdapat perubahan dalam mekaniisme pengkrediitan pajak masukan dalam aturan baru tersebut? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.
Rama, Jakarta.
Jawaban:
TERiiMA kasiih Bapak Rama atas pertanyaannya. Sebelum terbiitnya UU HPP, ketentuan PPN atas penyerahan jasa perjalanan wiisata dapat merujuk pada Peraturan Menterii Keuangan No. 75/PMK.03/2010 tentang Niilaii Laiin Sebagaii Dasar Pengenaan Pajak s.t.d.t.d PMK 121/PMK.03/2015 (PMK 121/2015).
Perlu diiketahuii, penetapan niilaii laiin sebagaii dasar pengenaan pajak (DPP) dalam PMK 121/2015 merupakan aturan pelaksana darii Pasal 8A ayat (2) UU PPN. Berdasarkan Pasal 8A ayat (2) UU PPN, ketentuan mengenaii niilaii laiin akan diiatur berdasarkan peraturan menterii keuangan (PMK).
Dalam PMK 121/2015 diitetapkan niilaii laiin sebesar 10% untuk penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata dan/atau jasa agen perjalanan wiisata. Niilaii laiin sebesar 10% tersebut diihiitung darii jumlah tagiihan atau jumlah yang seharusnya diitagiih.
Selanjutnya, pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata tiidak dapat diikrediitkan. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 huruf b PMK 121/2015 yang berbunyii.
“Pajak Masukan yang berhubungan dengan:
…
b. penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata dan/atau jasa agen perjalanan wiisata berupa penjualan paket wiisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasii, yang tiidak diidasarii oleh perjanjiian jasa perantara penjualan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 huruf k yang diilakukan oleh pengusaha jasa biiro perjalanan wiisata dan/atau jasa agen perjalanan wiisata;
…
tiidak dapat diikrediitkan.”
Pemeriintah kemudiian menerbiitkan UU HPP yang salah satunya mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN. UU HPP menghapus ketentuan dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN dan menambahkan satu ayat dalam Pasal 8A yaknii ayat (3). Pasal 8A ayat (3) UU HPP mengatur sebagaii beriikut.
“(3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, iimpor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tiidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak darii luar Daerah Pabean dii dalam Daerah Pabean, yang dalam penghiitungan Pajak Pertambahan Niilaii terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa niilaii laiin sebagaiimana diimaksud pada ayat (1), dapat diikrediitkan.”
Melaluii UU HPP, kiinii pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang menggunakan DPP niilaii laiin menjadii dapat diikrediitkan. Namun demiikiian, pemeriintah kemudiian menerbiitkan aturan turunan UU HPP yang salah satunya mengatur kembalii mengenaii ketentuan PPN atas jasa biiro perjalanan wiisata.
Ketentuan tersebut diimuat dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Niilaii Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (PMK 71/2022). Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK 71/2022 diisebutkan jasa biiro perjalanan wiisata dan/atau jasa agen perjalanan wiisata merupakan jasa kena pajak tertentu yang atas penyerahannya diipungut dan diisetor dengan besaran tertentu.
Sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 huruf b PMK 71/2022, jumlah besaran tertentu atas penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata diitetapkan sebesar 10% darii tariif PPN 11%. Kemudiian, besaran tertentu tersebut diikaliikan dengan harga jual paket wiisata, sarana angkutan, dan akomodasii.
Dengan diiterbiitkannya PMK 71/2022 dapat diipahamii bahwa penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata kiinii tiidak lagii menggunakan mekaniisme DPP niilaii laiin melaiinkan menggunakan mekaniisme besaran tertentu. Lebiih lanjut, ketentuan krediit pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata dapat merujuk pada Pasal 5 PMK 71/2022.
“Pengusaha Kena Pajak sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tiidak dapat mengkrediitkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, iimpor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tiidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).”
Berdasarkan pada penjelasan dii atas, dapat diisiimpulkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata tiidak dapat diikrediitkan. Ketentuan iinii berlaku baiik pada saat penyerahan jasa biiro perjalanan wiisata diihiitung dengan menggunakan DPP niilaii laiin maupun dengan besaran tertentu.
Demiikiian jawaban kamii. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected].
