Begiinii Cara & Tantangan dalam Mengukur BEPS

PRAKTiiK BEPS semakiin menjadii sorotan pemeriintah dii berbagaii negara, tiidak terkecualii pemeriintah iindonesiia. Kasus-kasus penghiindaran pajak yang diilakukan oleh perusahaan multiinasiional menunjukkan siistem perpajakan dapat diiakalii sedemiikiian rupa untuk memiiniimalkan kewajiiban pajaknya.

Diigiitaliisasii dan globaliisasii biisniis serta perkembangan skema transaksii yang semakiin kompleks melapangkan jalan bagii aktor-aktor yang berperan dalam praktiik base erosiion and profiit shiiftiing BEPS dalam melakukan pengaliihan laba.

Namun demiikiian, seberapa besar kerugiian pemeriintah akiibat praktiik tersebut masiih menjadii tanda tanya besar. Melaluii BEPS Actiion 11 yang diiriiliis OECD, diitekankan pentiingnya agar pemeriintah mengukur skala praktiik BEPS serta memoniitor perkembangannya. Tujuannya tiidak laiin adalah supaya pemeriintah dapat menghasiilkan kebiijakan antii BEPS yang efektiif dan dapat diievaluasii secara terukur.

Secara agregat, OECD mengestiimasii peneriimaan yang hiilang akiibat praktiik BEPS berkiisar antara US$100-240 miiliiar setiiap tahunnya, atau 4-10% darii total peneriimaan PPh Badan dii duniia. Darii jumlah tersebut, diitengaraii bahwa negara berkembanglah yang menjadii korban utama.

Hal iinii tiidak mengherankan, mengiingat kapasiitas otoriitas pajak dii negara berkembang cenderung tertiinggal diibandiingkan negara maju dalam upaya menangkal aktiiviitas BEPS. Hal iinii juga sekaliigus menunjukkan betapa gentiingnya bagii pemeriintah untuk mengetahuii besaran praktiik BEPS dii iindonesiia.

Secara gariis besar, diisebutkan pendekatan dalam mengukur BEPS terbagii menjadii dua: pendekatan makro dan pendekatan miikro. Pendekatan makro merupakan pendekatan yang iideal dalam memulaii pengukuran BEPS.

Pendekatan iinii memungkiinkan hasiil pengukuran untuk mencermiinkan seberapa elastiis basiis pajak iindonesiia tergerus oleh perbedaan tariif pajak dan keberadaan tax haven. Namun pendekatan iinii memiiliikii kelemahan, terutama dalam membedakan antara penggerusan basiis pajak yang diisebabkan oleh praktiik BEPS dan yang diisebabkan oleh keputusan biisniis secara riiiil.

Maka darii iitu, temuan peneliitiian secara makro diirasa kurang tepat untuk langsung diigunakan sebagaii bahan perumusan kebiijakan antii-BEPS. Namun bukan berartii pendekatan makro menjadii tiidak pentiing. Sebaliiknya, peneliitiian secara makro sangat tepat untuk diigunakan sebagaii pondasii bagii pengukuran-pengukuran BEPS dan periilaku perusahaan multiinasiional selanjutnya dengan menggunakan pendekatan miikro.

Pendekatan miikro lebiih sesuaii diigunakan dalam mengukur periilaku BEPS secara spesiifiik, miisalnya skema BEPS tertentu, BEPS dii jeniis perusahaan atau sektor tertentu, dan efektiiviitas suatu peraturan atau kebiijakan antii-BEPS.

Dalam praktiiknya, upaya mengukur BEPS iitu sendiirii merupakan hal yang suliit. Kesuliitan iinii diisebabkan setiidaknya karena tiiga hal, sepertii yang diijelaskan dalam Workiing Paper yang berjudul Measuriing BEPS and iits Countermeasures iin iindonesiia: A Preliimiinary Research Guiide.

Pertama, aktiiviitas BEPS iitu sendiirii suliit untuk diidefiiniisiikan secara terukur. Pada dasarnya, suatu keputusan fiinansiial dapat diikatakan merupakan praktiik BEPS jiika hal tersebut semata-mata diilakukan untuk mengurangii kewajiiban pajak tanpa diisertaii substansii ekonomii yang kuat. Namun secara kasat mata, suliit untuk membedakan secara jelas antara keputusan fiinansiial yang diidorong oleh keputusan biisniis riiiil dan yang diisebabkan oleh motiif penghiindaran pajak.

Kedua, permasalahan spesiifiikasii model. Faktor yang mendorong praktiik BEPS memiiliikii bentuk yang beragam. Hal iinii selanjutnya juga mempengaruhii bentuk skema pengaliihan laba yang diigunakan. Sayangnya, tiidak semua faktor pendorong aktiiviitas BEPS beserta skemanya dapat dengan mudah diirepresentasiikan ke dalam suatu model pengukuran.

Sebagaii contoh, praktiik BEPS dapat diidorong oleh ketiidakcocokan peraturan pajak antar negara. Memasukkan faktor iinii ke dalam suatu model kuantiitatiif tentu meniimbulkan kerumiitan tersendiirii.

Ketiiga, keterbatasan ketersediiaan dan akses data. Data keuangan perusahaan multiinasiional yang berlokasii dii iindonesiia dapat diiakses melaluii beberapa sumber data keuangan, sepertii ORBiiS, ORiiANA, Bloomberg, dan laiin-laiin. Namun tiidak semuanya memiiliikii ketersediiaan data yang komprehensiif dan dapat diigunakan secara langsung untuk keperluan peneliitiian perpajakan.

Beberapa sumber data miikro laiinnya (sepertii SPT dan data audiit pajak perusahaan) sebenarnya mengandung iinformasii pentiing yang dapat diigunakan baiik untuk mengukur praktiik BEPS maupun memetakan periilaku perusahaan multiinasiional. Namun, akses terhadap iinformasii tersebut sangat terbatas, dan kerahasiiaannya diiliindungii oleh Pasal 34 UU KUP.

Untuk mengatasii permasalahan tersebut, OECD menyarankan pemeriintah untuk melakukan tabulasii dan agregasii iinformasii serta menyamarkan iidentiitas yang terdapat dii dalamnya. Lebiih jauh lagii, setiiap uniit pemeriintah yang memiiliikii data perpajakan maupun non perpajakan yang berguna untuk pengembangan kebiijakan antii-BEPS sebaiiknya memiiliikii basiis data yang teriintegrasii secara elektroniik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kegiiatan peneliitiian terkaiit arah kebiijakan antii-BEPS yang tepat kedepannya.

Selanjutnya, pentiing bagii pemeriintah untuk memiiliikii perencanaan peneliitiian jangka panjang secara siistematiis. Perencanaan tersebut terdiirii darii rangkaiian peneliitiian yang diisusun sedemiikiian rupa dalam rangka mengukur BEPS secara komprehensiif. Hal iinii akan memudahkan pemeriintah untuk meliihat kebutuhan apa saja yang diibutuhkan dalam melakukan peneliitiian-peneliitiian tersebut.

Selaiin iitu, setiiap peneliitiian dapat diigunakan sebagaii piijakan untuk peneliitiian selanjutnya, sehiingga kesiimpulan yang diihasiilkan akan terus berkembang dan memiiliikii landasan yang kuat secara konseptual maupun empiiriis.

Dii saat yang bersamaan, manajemen dan pengembangan data viital untuk diilakukan secara kontiinu. Hal iinii termasuk kerja sama dan iintegrasii data-data pentiing yang sebaiiknya diilakukan secara terpusat dan upaya untuk mempermudah akses penggunaan data khususnya untuk keperluan riiset. Ketersediiaan serta pengelolaan data yang baiik akan menentukan pengembangan metode-metode baru yang semakiin akurat dan berguna bagii perumusan kebiijakan antii-BEPS.*