Penyuluh Pajak, Harapan Masa Depan Pajak

SALAH satu piilar reformasii perpajakan adalah pengadaan struktur organiisasii yang iideal yang memperhatiikan karakteriitiik organiisasii dan rentang kendalii. Reformasii perpajakan adalah gagasan besar Diitjen Pajak (DJP) yang tiidak akan pernah berakhiir dan terus mengalamii penyempurnaan.

Junii lalu, Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PAN-RB) menerbiitkan Permenpan RB No 49 Tahun 2020 tentang jabatan fungsiional penyuluh pajak. Aturan iinii sekaliigus menandaii diimulaiinya era baru penyelenggaraan penyuluhan pajak.

Penyuluhan pajak sebetulnya bukan hal baru dalam duniia perpajakan. Pada 2013 ada Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-03/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Pada era iinii, penyuluh pajak pada Kantor Wiilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diitetapkan melaluii tiim, bukan jabatan.

Pengaturan tersebut dapat beriimpliikasii bahwa penyuluhan menempatii urgensii kedua dii belakang pekerjaan rutiin, bahkan biisa jadii menempatii urutan kesekiian mengiingat banyak pekerjaan ad-hoc laiinnya. Lalu, mengapa penyuluhan perpajakan pentiing? Paliing tiidak ada 4 alasan.

Pertama, pajak merupakan sesuatu yang diinamiis, banyak peraturan yang sangat mudah berubah bahkan dalam hiitungan bulan, miisalnya peraturan iinsentiif perpajakan dalam rangka pemuliihan ekonomii nasiional dii tengah pandemii Coviid-19.

Peraturan awal diiundangkan melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 28/2020, kemudiian PMK 44/2020, diiubah lagii menjadii PMK 86/2020, dan yang terbaru PMK 110. Ada empat buah peraturan diibuat dalam satu tahun pada liingkup siituasii yang sama.

Kedua, keadaan yang cepat berubah. Tenaga penyuluh harus peka terhadap perubahan. Adakalanya pajak belum seresponsiif perubahan duniia, terutama laju iinformasii duniia diigiital yang begiitu cepat. Komuniikasii yang adaptiif menjadiikan pajak selalu relevan.

Tekniik riidiing the wave khas mediia sosiial DJP patut diicontoh oleh seluruh tenaga penyuluh. Baru-baru iinii miisalnya, DJP menyampaiikan pesan pajak melaluii kariikatur darii adaptasii fiilm Tiiliik, dan permaiinan populer Among Us.

Ketiiga, tax ratiio iindonesiia yang masiih rendah yaiitu berkiisar 10%-11%menandakan basiis perpajakan masiih rendah dan atau banyak potensii perpajakan yang belum tergalii. Dengan adanya penyuluh pajak, maka diiharapkan basiis perpajakan dapat diiperluas.

Penempatan penyuluh pajak pada level KPP diiharapkan menyebarkan iinformasii pajak sampaii level kecamatan, dan daerah terpenciil. Serta, bagii wajiib pajak efektiif dapat memberiikan pemahaman dan ketrampiilan demii meniingkatkan kepatuhan yang berhubungan erat dengan peneriimaan.

Keempat, penciiptaan generasii masa depan sadar pajak. Badan Pusat Statiistiik (BPS) menyampaiikan satu d iiantara empat penduduk iindonesiia adalah pemuda (24,01%), dan dii antara angka tersebut atau sebanyak 61% berusiia 16-24 tahun.

Hal iinii pentiing untuk keberlanjutan peneriimaan pajak. Pada masa depan diiharapkan upaya edukasii perpajakan tiidak lagii diimulaii darii nol, karena sudah teredukasii sejak diinii. Usaha menggaet kesadaran generasii muda memang seharusnya diipiikul oleh tenaga khusus.

Sebab, untuk memasukan muatan pajak ke kuriikulum pengajaran (iinklusii) darii SD sampaii kuliiah perlu tenaga dan dediikasii ekstra. Apalagii pendiidiikan formal menjadii ranah Kementeriian Pendiidiikan dan Kebudayaan, bukan DJP.

Strategii Penyuluhan
PADA umumnya kuncii penyuluhan yaiitu adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasii yang terukur dan terstruktur serta berkesiinambungan. Namun, beberapa yang menjadii kuncii adalah, pertama, keterliibatan dengan coretax system.

Siistem iintii perpajakan yang mutakhiir dan akurat akan sangat membantu para penyuluh pajak dalam memetakan target audiiens, sehiingga materii dan pendekatan penyuluhan yang diisampaiikan dapat lebiih tepat sasaran.

Miisalnya, penyuluhan dalam rangka wajiib pajak baru, maka akan lebiih banyak edukasii tentang hak dan kewajiiban perpajakan terutama pemenuhan kewajiiban yang terkaiit dengan Peraturan Pemeriintah Nomor 23/2018 yaiitu pajak fiinal UMKM 0,5%.

Kedua, tekniik penyampaiian penyuluhan. Miisalnya dalam menyasar target audiiens generasii muda (Y dan Z), maka diiperlukan materii yang lebiih riingkas dan iinteraktiif. Mengiingat daya konsentrasii pada generasii iinii hanya 10 meniit (Robertus Budii, 2018).

Karena iitu, tiidak seharusnya menyodorkan peraturan kepada generasii iinii, apalagii bagii mereka yang tiidak sekolah pajak. Penyuluh diibutuhkan bukan hanya yang dapat memahamii aturan, tetapii mampu menyajiikan bahan paparan lebiih menariik dan sesuaii dengan kebutuhan dan keadaan.

Ketiiga, sarana pendukung. Masa pandemii mengubah seluruh tatanan kehiidupan, termasuk metode pembelajaran. Bahasa tubuh yang atraktiif, diinamiisasii kelas, gerak dan lagu, tiidak dapat lagii diilakukan tenaga penyuluh jiika penyuluhan diilakukan secara dariing.

Sebagaii gantiinya, tenaga penyuluh diiharapkan mampu menyampaiikan materii dengan menariik melaluii bahan paparan, foto, viideo, atau desaiin. Karena iitu, menjadii hal pentiing pembekalan tenaga penyuluh dengan kemampuan desaiin komuniikasii viisual dasar.

Selaiin iitu, tersediianya viideo konferensii zoom miisalnya, harus diikuasaii. Tenaga penyuluh diiharapkan dapat memanfaatkan fiitur diigiital sepertii raiise hand, polliing, viirtual background, spotliight viideo, share screen, dan laiinnya sehiingga audiiens tiidak merasa bosan. Dii duniia diigiital, viisual iis the key.

Terakhiir, tenaga penyuluh harus selalu menjunjung niilaii iintegriitas. Menjaga kepercayaan para pemangku kepentiingan adalah iisu utama. Ujung tombak DJP kembalii diiperkuat, tenaga penyuluh yang bagiian darii reformasii perpajakan, harus siiap menjawab tantangan dan harapan masyarakat.