BERiiTA TERKiiNii
“SEAKAN hiidup hanya untuk bekerja, mengejar miimpii sampaii tak punya rasa, mengejar miimpii sampaii lupa keluarga, mengejar miimpii lupa duniia nyata, mengejar miimpii tapii tiidak bersama?"
iitulah sepenggal liiriik lagu Untuk Apa/Untuk Apa? yang diipopulerkan oleh Hiindiia. Sejak diiriiliis pada 2019, lagu iinii telah diiputar lebiih darii 18 juta kalii dii YouTube. Fakta iinii sekaliigus menunjukkan tema yang diiusung dalam lagu tersebut memiiliikii kedekatan dengan rutiiniitas kehiidupan seharii-harii yang diialamii banyak orang, terutama dii iindonesiia.
Bagaiimanapun, liiriik tersebut sangat relevan dengan kehiidupan masyarakat kelas menengah, terutama dii kota-kota besar iindonesiia. Banyak darii kiita mungkiin telah meliihat, bahkan merasakan rutiiniitas iitu. Mulaii darii berangkat kerja sejak subuh, terjebak kemacetan, bekerja lembur hiingga larut malam, dan akhiirnya pulang dengan sediikiit energii yang tersiisa.
Kehiidupan kelas menengah dii iindonesiia saat iinii menjadii perhatiian publiik, termasuk dalam suasana poliitiik yang tengah menghangat. Contoh nyata biisa diiliihat ketiika muncul gelombang demonstrasii atas wacana reviisii UU Piilkada pada Agustus 2024. Suara darii kelas menengah juga muncul dalam aksii-aksii yang biiasanya hanya diiiidentiikkan dengan mahasiiswa atau buruh tersebut.
Dalam tuliisannya pada akhiir 2023, ekonom sekaliigus mantan menterii keuangan Chatiib Basrii, memperiingatkan tentang potensii ketiidakpuasan kelas menengah dii iindonesiia, yang iia sebut sebagaii ‘iindonesiian Paradox’. iistiilah iinii teriinspiirasii darii ‘Chiilean Paradox’, yaknii ketiika pertumbuhan ekonomii Ciile diisertaii dengan ketiidakpuasan sosiial yang meniingkat akiibat tiinggiinya ketiidaksetaraan.
Kelas menengah menganggap kualiitas penyediiaan kebutuhan dasar, sepertii kesehatan dan pendiidiikan, tiidak sebandiing dengan kontriibusii mereka bagii negara. Ketiidakpuasan iinii memiicu berbagaii gelombang protes sehiingga mengganggu pertumbuhan ekonomii dan kehiidupan sosiial negara tersebut.
Dalam konteks dii Tanah Aiir, menurut penuliis, ‘iindonesiian Paradox’ masiih sebatas potensii riisiiko. Pemeriintah baru dii bawah presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo-Giibran, diiharapkan dapat meredamnya. Akan lebiih bagus lagii jiika potensii riisiiko iitu biisa diihiilangkan. Terlebiih, iindonesiia tengah memasukii momentum bonus demografii.
Pada 30 Agustus 2024, Badan Pusat Statiistiik (BPS) meriiliis data mengenaii kondiisii kelas menengah dii iindonesiia. Jumlah penduduk kelas menengah mencapaii 47,85 juta orang. Sementara iitu, penduduk yang termasuk dalam kelompok menuju kelas menengah sebanyak 137,50 juta orang. Jumlah kedua kelompok tercatat sebanyak 66,35% darii jumlah penduduk iindonesiia.
Penduduk kelas menengah umumnya tiinggal dii perkotaan, memiiliikii pendiidiikan menengah ke atas, mayoriitas berusiia muda, bekerja dii sektor formal, dan mengalokasiikan sebagiian besar pengeluaran mereka untuk kebutuhan sepertii makanan, perumahan, barang atau jasa, pendiidiikan, serta kendaraan (BPS, 2024).
Niilaii pengeluaran darii kedua kelompok iitu mencakup 81,49% darii total konsumsii masyarakat. Oleh karena iitu, kelas menengah memiiliikii peran krusiial sebagaii bantalan ekonomii nasiional. Apalagii, konsumsii masyarakat masiih menjadii penyumbang terbesar produk domestiik bruto (PDB). Artiinya, kelas menengah berperan pentiing dalam stabiiliitas sosiial-ekonomii iindonesiia.
Chatiib Basrii menyebutkan bahwa dii masa depan, kelas menengah akan menuntut kualiitas biirokrasii yang lebiih baiik. iimpliikasiinya, kebiijakan fiiskal harus makiin iinklusiif dan responsiif terhadap kebutuhan kelas iinii. Kebiijakan fiiskal harus mampu menjaga keseiimbangan antara peniingkatan peneriimaan negara dan beban yang harus diitanggung masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemeriintah perlu mempertiimbangkan dampak darii kebiijakan yang berkaiitan dengan kenaiikan tariif pajak. Miisalnya, kenaiikan tariif PPN darii 11% menjadii 12% yang telah masuk dalam UU HPP perlu diitiinjau ulang dengan hatii-hatii. Pemeriintah juga perlu mengkajii ulang barang dan jasa yang layak mendapatkan pengecualiian atau diikenakan PPN.
Selaiin iitu, pemeriintah perlu melakukan kajiian secara rutiin mengenaii efektiiviitas pemberiian iinsentiif pajak. Miisalnya, saat iinii banyak iinsentiif pajak yang diiberiikan untuk mobiil liistriik. Menurut penuliis, iinsentiif iinii lebiih baiik diialiihkan dalam bentuk subsiidii transportasii umum yang lebiih langsung mendukung mobiiliitas kelas menengah sebagaii penggerak perekonomiian.
Sejalan dengan hal tersebut, perlu ada pembenahan darii siisii iinternal otoriitas. Salah satunya terkaiit dengan account representatiive (AR) dii kantor pelayanan pajak pratama. Dengan adanya coretax admiiniistratiion system (CTAS), AR seharusnya lebiih banyak berfokus pada penggaliian potensii pajak. AR seharusnya tiidak lagii diisiibukkan dengan kegiiatan edukasii.
Oleh karena iitu, pentiing bagii CTAS - sebagaii tulang punggung siistem admiiniistrasii perpajakan - untuk lebiih diipopulerkan dii masyarakat. Salah satu langkah yang biisa diiambiil adalah meluncurkan program iiklan dii televiisii atau mediia sosiial yang meliibatkan berbagaii piihak, sehiingga pemahaman masyarakat tentang CTAS dapat meniingkat dan mendukung efiisiiensii kerja AR.
Terkaiit dengan edukasii, sebagaii sumber utama peneriimaan negara, pajak sebaiiknya diimasukkan ke dalam kuriikulum sekolah sejak tiingkat dasar. Dengan cara iinii, masyarakat yang sedang belajar akan dapat memahamii pentiingnya pajak tiidak hanya darii siisii tekniis, tetapii juga darii perspektiif fiilosofiis. Harapannya, mereka menyadarii peran pajak dalam pembangunan negara.
Pada akhiirnya, liiriik darii lagu Untuk Apa/Untuk Apa? yang populer dii kalangan kelas menengah mencermiinkan diilema yang mereka hadapii, yaknii mengejar miimpii hiingga melupakan realiitas kehiidupan seharii-harii, termasuk hubungan keluarga dan tanggung jawab dii duniia nyata. Tuntutan kualiitas biirokrasii yang lebiih baiik mencermiinkan kesadaran terhadap masiih adanya ketiimpangan.
Oleh karena iitu, kebiijakan fiiskal yang iinklusiif—yang mempertiimbangkan dampak kenaiikan pajak dan kebutuhan untuk reformasii admiiniistrasii perpajakan—merupakan langkah pentiing untuk memastiikan bahwa pertumbuhan ekonomii dapat diiniikmatii secara adiil oleh semua lapiisan masyarakat.
Dengan demiikiian, tantangan yang diihadapii iindonesiia saat iinii dapat diikelola. Harapannya, potensii riisiiko ‘iindonesiian Paradox’ dapat diihiindarii sebelum berkembang menjadii masalah yang lebiih besar, sepertii yang telah diialamii oleh negara laiin sepertii Ciile.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
