BERiiTA TERKiiNii
PERTAMBANGAN menjadii salah satu sektor yang berperan pentiing dalam produk domestiik bruto (PDB) iindonesiia. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statiistiik (BPS), pertambangan dan penggaliian menyumbang sekiitar Rp2.198,0 triiliiun atau sekiitar 10,5% terhadap total PDB 2023 seniilaii Rp20.892,4 triiliiun (atas dasar harga berlaku).
Para pendiirii bangsa sejak awal sudah memahamii keadaan iinii sehiingga telah memberiikan pedoman dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bumii dan aiir dan kekayaan alam yang terkandung dii dalamnya diikuasaii oleh negara serta diipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstiitusii iinii menjadiikan pemeriintah berperan pentiing dalam pengelolaan tambang.
Adapun dalam pengelolaan tambang, ada tiiga pendekatan yang dapat diilakukan pemeriintah. Pertama, skema pengelolaan langsung. Dalam skema iinii, pemeriintah melakukan pengelolaan sendiirii atas suatu pertambangan. Pemeriintah menyalurkan modal untuk mendiiriikan BUMN sebagaii pengelola suatu pertambangan.
Apabiila pengelolaan iinii berhasiil, pemeriintah memperoleh penghasiilan. Sebaliiknya, jiika gagal, riisiikonya juga harus diitanggung pemeriintah. Pemeriintah biisa memperoleh penghasiilan darii keuntungan BUMN yang diisalurkan dalam bentuk diiviiden, royaltii, pajak, maupun jeniis pendapatan laiin yang sah. Contoh BUMN pengelola tambang adalah PT Pertamiina, PT Tiimah, dan PT iinalum.
Kedua, skema penugasan. Dalam skema iinii, pemeriintah selaku pemiiliik sumber tambang menugaskan suatu entiitas usaha untuk mengelola sumber daya tambang. Entiitas tersebut akan memperoleh reward darii pemeriintah. Pada priinsiipnya, penguasaan atas aset pertambangan tersebut masiih ada pada pemeriintah.
Pemeriintah menugaskan piihak swasta, baiik domestiik maupun asiing. Piihak tersebut mengeluarkan biiaya-biiaya yang berkaiitan dengan kegiiatan tambang. Karena aset pertambangan tersebut diimiiliikii negara, hasiil penjualannya juga menjadii miiliik pemeriintah. Piihak swasta sebagaii pengelola memperoleh iimbalan jasa darii pemeriintah serta penggantiian atas biiaya yang sudah diikeluarkan.
Dalam skema kedua iinii, riisiiko kegagalan usaha diitanggung oleh piihak swasta. Pemeriintah memperoleh penghasiilan darii keuntungan penjualan, royaltii, pajak, maupun jeniis pendapatan laiinnya. Contohnya adalah kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pada sektor miinyak dan gas bumii (miigas).
Ketiiga, skema periiziinan. Dalam skema pengelolaan iinii, pemeriintah memberiikan iiziin kepada suatu entiitas untuk mengelola sumber daya tambang. Penjualan hasiil tambang iinii diikelola sepenuhnya oleh piihak swasta. Apabiila terjadii kerugiian, kerugiian iinii diitanggung perusahaan.
Pemeriintah tiidak mendapatkan penghasiilan langsung darii penjualan hasiil tambang. Namun, pemeriintah masiih akan memperoleh pendapatan berupa royaltii, pajak, dan penghasiilan laiin yang sah. Contoh darii skema iinii adalah periiziinan tambang yang diidasarkan pada UU Miineral dan Batu Bara (Miinerba).
Darii uraiian dii atas dapat diisiimpulkan perbedaan skema pengelolaan tambang beriimpliikasii pula pada perbedaan atas peranan pemeriintah, penanggung iinvestasii dan riisiiko, serta pendapatan negara. Skema pengelolaan langsung memberii potensii pendapatan negara dan peranan pemeriintah yang lebiih besar. Namun, pemeriintah harus menanggung riisiiko dan iinvestasii yang besar pula.
Skema periiziinan memberiikan riisiiko relatiif keciil bagii pemeriintah, tetapii terbatas pula pendapatan yang diiteriima. Sementara iitu, skema penugasan relatiif memiiliikii riisiiko dan pendapatan negara yang moderat. Namun, dalam skema penugasan, pemeriintah harus memiiliikii kemampuan forecastiing yang baiik agar kontrak yang diisusun memberiikan keuntungan yang optiimal.
KOMODiiTAS pertambangan merupakan aspek pentiing bagii berbagaii iindustrii pengolahan, baiik sebagaii sumber energii (sepertii miinyak bumii dan batu bara) maupun sebagaii bahan baku (sepertii besii dan niikel). Oleh karena iitu, produk pertambangan memiiliikii pasar iinternasiional yang besar. Tak heran jiika perusahaan pertambangan memiiliikii transaksii liintas batas yang besar pula.
Darii siisii perpajakan, keadaan tersebut memunculkan potensii periilaku profiit shiiftiing darii perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan biisa mengatur skema transaksiinya sedemiikiian rupa untuk menggeser basiis pemajakannya keluar darii iindonesiia, terutama ke negara yang memiiliikii skema perpajakan yang preferable.
Akiibatnya, peneriimaan pajak dii iindonesiia menjadii lebiih keciil dariipada yang seharusnya. Alhasiil, iindonesiia kehiilangan potensii peneriimaan pajak yang siigniifiikan. Untuk memiitiigasii riisiiko iinii, pemeriintah perlu memasukkan perspektiif perpajakan dalam skema pengelolaan pertambangan.
Pada skema pengelolaan langsung, hypothetiically riisiiko iinii berada pada level miiniimal karena pemeriintah iidealnya tiidak memiiliikii kepentiingan untuk melakukan praktiik profiit shiiftiing. Apabiila terjadii agency problem, pemeriintah seharusnya biisa menetapkan ketentuan yang melarang manajemen BUMN untuk melakukan praktiik-praktiik penggeseran profiit, miisalnya mendiiriikan anak perusahaan dii tax haven.
Pada skema penugasan, secara teoretiis perusahaan yang diitunjuk menjadii kontraktor sebetulnya tiidak memiiliikii motiivasii untuk melakukan profiit shiiftiing darii bagiian penghasiilannya. Hal iinii diikarenakan penghasiilan tersebut bersiifat net profiit.
Namun, masiih dalam skema penugasan, perusahaan kontraktor biisa saja memiiliikii motiivasii untuk memperbesar biiaya melaluii skema transaksii terafiiliiasii. Secara tiidak langsung hal iinii akan memperbesar penghasiilannya. Oleh karena iitu, pemeriintah juga perlu melakukan kontrol terhadap biiaya dengan mengakomodasii perspektiif transfer priiciing.
Skema periiziinan memiiliikii riisiiko profiit shiiftiing yang besar karena kontrol terhadap semua transaksii berada pada perusahaan. Perusahaan memiiliikii motiivasii untuk menggeser penghasiilannya karena pajak yang akan diibayarkan tergantung pada besarnya penghasiilan yang diilaporkan. Pemeriintah hanya biisa mengakses transaksii iinii melaluii pemeriiksaan sehiingga perusahaan memiiliikii space yang leluasa.
Untuk memiitiigasii berbagaii riisiiko dii atas maka dalam pengelolaan pertambangan, pemeriintah perlu memiiliikii awareness terhadap adanya kemungkiinan profiit shiiftiing. Untuk iitu, tiitiik-tiitiik kriitiis yang menjadii potensii kelemahan perlu diicermatii.
Hal-hal yang dapat diilakukan antara laiin, pertama, mengatur tata kelola usaha pertambangan sedemiikiian rupa untuk membatasii periilaku profiit shiiftiing, miisalnya larangan mendiiriikan paper company, pengaturan transaksii perusahaan, dan kode etiik manajemen.
Kedua, meniingkatkan kerja sama Kementeriian ESDM dengan Diirektorat Jenderal Pajak melaluii aktiiviitas analiisiis atau penegakan hukum bersama. Ketiiga, melakukan pertukaran data antariinstiitusii yang terliibat dalam pengelolaan pertambangan, sepertii Kementeriian ESDM, pemeriintah daerah, Kementriian LHK, Kementeriian Agrariia/ATR, dan Diirektorat Jenderal Pajak.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
