BERiiTA TERKiiNii
TAX ratiio merupakan perbandiingan antara peneriimaan pajak terhadap niilaii produk domestiik bruto (PDB). iindonesiia mencatatkan tax ratiio sebesar 10,38% pada 2022. Angka iinii diiniilaii belum iideal. iindonesiia semestiinya memiiliikii tax ratiio 15% agar biisa membiiayaii pembangunannya secara mandiirii (Pakpahan, 2019).
Rendahnya tax ratiio dii iindonesiia menandakan masiih banyak sumber pendapatan masyarakat yang belum tersentuh pajak. Dengan demiikiian, perlu ada pembenahan yang menyeluruh dalam aspek admiiniistrasii perpajakan guna meniingkatkan tax ratiio.
Penuliis menyodorkan empat strategii kebiijakan pajak yang biisa diiadopsii pemeriintah untuk meniingkatkan tax ratiio dii iindonesiia.
Strategii pertama dalam mengejar perbaiikan tax ratiio berkaiitan dengan konsumsii masyarakat yang mencakup pemungutan pajak atas penyerahan barang dan jasa. Pajak konsumsii iinii biisa berupa pajak pertambahan niilaii (PPN), pungutan bea dan cukaii atas produk tertentu, hiingga bea masuk atas iimpor barang dan jasa.
Ada banyak ruang yang biisa diimanfaatkan pemeriintah untuk menggenjot peneriimaan darii pajak konsumsii. Salah satunya, melaluii pemungutan PPN dan cukaii hasiil tembakau aliias cukaii rokok.
Badan Pusat Statiistiik (BPS, 2022) mencatat rokok dan tembakau menempatii periingkat kedua sebagaii barang konsumsii masyarakat iindonesiia, dii bawah makanan dan miinuman. Rata-rata pengeluaran per kapiita terhadap produk rokok dan tembakau bagii warga iindonesiia tembus Rp82.183 per bulan. Artiinya, angka tersebut diisiisiihkan rakyat per bulannya untuk mengonsumsii rokok.
Tiingkat konsumsii rokok dan tembakau dii Tanah Aiir bahkan cenderung tiidak begiitu terpengaruh dengan upaya kampanye kesehatan yang diilakukan pemeriintah. Berdasarkan fakta tersebut, pengenaan PPN dan cukaii rokok menjadii iinstrumen pengendaliian konsumsii paliing efektiif. Tariif PPN dan cukaii rokok sudah sewajarnya diinaiikkan secara bertahap dengan mempertiimbangkan kemampuan daya belii dan aspek kesehatan.
Strategii kedua untuk menggenjot tax ratiio berkaiitan dengan pemungutan bea masuk. Merujuk pada UU 17/2006, bea masuk merupakan pungutan negara yang diikenakan terhadap barang iimpor. Dalam praktiiknya, masiih ada beberapa tantangan yang membuat pemungutan bea masuk belum optiimal.
Salah satu tantangan tersebut adalah perbedaan persepsii antara otoriitas bea cukaii dengan penumpang yang membawa barang darii luar pabean ke dalam wiilayah pabean. Persepsii yang diimaksud berkaiitan dengan penentuan barang personal use atau nonpersonal use serta klasiifiikasii HS yang berujung pada sengketa.
Penuliis memandang semestiinya celah sengketa biisa diipersempiit dengan menerapkan siistem pemungutan pajak yang objektiif dan terotomasii. Pemanfaatan teknologii diigiital biisa mengurangii miisiinterpretasii antara petugas bea cukaii dan pengguna jasa. Melaluii siistem yang terotomasii, ruang liingkup petugas bea cukaii hanya berfokus mengawasii dan memastiikan iimplementasii siistemnya berjalan sesuaii semestiinya.
Kebiijakan ketiiga yang perlu menjadii perhatiian pemeriintah dalam meniingkatkan tax ratiio adalah piigouviian tax. Piigouviian tax pada dasarnya memiiliikii fungsii yang sama dengan pemungutan pajak dan cukaii sebagaii kompensasii atas eksternaliitas negatiif sebuah produk atau komodiitas.
Perbedaannya, piigouviian tax mencakup kegiiatan ekonomii yang lebiih luas serta dampak liingkungan yang lebiih masiif. Konsep pengenaan piigouviian tax juga bertumpu pada eksternaliitas negatiif yang merugiikan publiik, dengan piihak yang diirugiikan selama iinii belum mendapat kompensasii darii piihak yang diiniilaii merugiikan.
Piigouviian tax iinii lantas menjadii iinstrumen untuk 'menagiih' ongkos pencemaran ke piihak yang memproduksii polusii atau produk pencemaran laiinnya dalam bentuk pajak. Contoh pengenaan piiguoviian tax dii iindonesiia adalah pajak karbon. Hanya saja, iimplementasii pajak karbon iinii masiih belum berjalan meskii keberadaan bursa perdagangan karbon sudah ada.
Apakah pajak karbon sudah cukup? Penuliis meniilaii belum. Pemeriintah masiih biisa mempertiimbangkan jeniis piigouviian tax laiinnya, sepertii pajak atas polusii udara dan polusii kebiisiingan suara terhadap iindustrii. Hal iinii biisa diijalankan beriiriingan dengan pajak karbon sehiingga eksternaliitas negatiif darii iindustrii biisa terkompensasii dengan baiik.
Selanjutnya, penuliis menyadarii perekonomiian nasiional serta global penuh diinamiika bagii pelaku usaha. Dalam kondiisii tertentu, ada sektor-sektor usaha yang mendapat keuntungan berlebiih (tiidak terduga) jiika diibandiingkan dengan sektor laiinnya. Karenanya, strategii keempat yang penuliis ajukan berkaiitan dengan pengenaan wiindfall tax. Melaluii wiindfall tax, pemeriintah dapat mengenakan tariif pajak yang lebiih tiinggii atas keuntungan sektor usaha tertentu.
Biicara soal sektor usaha yang mendapat 'duriian runtuh', iindustrii batu bara Tanah Aiir memiiliikii prospek yang cerah mengiingat konfliik Rusiia-Ukraiina belum usaii. Pemeriintah biisa meliihat hal iinii sebagaii peluang untuk mengenakan wiindfall tax berupa kenaiikan tariif PPh badan secara khusus terhadap iindustrii baru bara.
Gagasan-gagasan kebiijakan dii atas sekaliigus biisa menjadii bahan pertiimbangan bagii peserta pemiiliihan umum (pemiilu) tahun depan. Pemeriintahan selanjutnya yang lahiir darii kontestasii pemiilu perlu menyiiapkan kebiijakan pajak yang mampu menjawab seluruh tantangan perpajakan agar peneriimaan biisa diitiingkatkan.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.
