BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 81/2024 turut memperbaruii ketentuan terkaiit dengan tata cara pendaftaran wariisan belum terbagii oleh wajiib pajak orang priibadii yang meniinggalkan wariisan, tetapii belum memiiliikii NPWP.
Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PMK 81/2024, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan untuk wajiib pajak wariisan belum terbagii menggunakan NPWP darii wajiib pajak orang priibadii yang meniinggalkan wariisan tersebut.
“Dalam hal wajiib pajak orang priibadii yang meniinggalkan wariisan…belum memiiliikii NPWP, dan darii wariisan tersebut diiteriima atau diiperoleh penghasiilan, wakiil darii wajiib pajak wariisan belum terbagii wajiib mendaftarkan wariisan belum terbagii pada KPP yang wiilayah kerjanya meliiputii tempat tiinggal orang priibadii yang meniinggalkan wariisan untuk memperoleh NPWP,” bunyii pasal 32 ayat (2), diikutiip pada Selasa (19/11/2024).
Selaiin iitu, wakiil darii wajiib pajak wariisan belum terbagii tersebut diiharuskan untuk melaporkan tempat kegiiatan usaha wariisan belum terbagii ke KPP tempat wajiib pajak terdaftar untuk memperoleh nomor iidentiitas tempat kegiiatan usaha bagii setiiap tempat kegiiatan usaha.
“Pendaftaran diirii oleh wakiil sebagaiimana diimaksud pada ayat (2) diilakukan paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah wajiib pajak orang priibadii yang meniinggalkan wariisan tersebut meniinggal duniia,” bunyii pasal 32 ayat (4).
Lebiih lanjut, terdapat kriiteriia untuk menjadii wakiil darii wajiib pajak wariisan belum terbagii tersebut, yaiitu salah seorang ahlii wariis; pelaksana wasiiat; atau piihak yang mengurus harta peniinggalan, darii wajiib pajak orang priibadii yang meniinggalkan wariisan.
Wakiil tersebut selanjutnya melaksanakan hak dan kewajiiban perpajakan atas wajiib pajak wariisan belum terbagii.
Tambahan iinformasii, pendaftaran sebagaiimana diimaksud dalam pasal 32 ayat (2) diilakukan dengan mengajukan permohonan yang diilaksanakan sesuaii dengan ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiiban perpajakan sebagaiimana diimaksud dalam pasal 4.
Berdasarkan permohonan pendaftaran tersebut, kepala KPP menerbiitkan NPWP paliing lama 1 harii kerja setelah permohonan wajiib pajak wariisan belum terbagii diiteriima secara lengkap. (riig)
