BERiiTA TERKiiNii
PRESiiDEN dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo-Giibran, mengguliirkan wacana penambahan jumlah kementeriian/lembaga. Salah satu kementeriian/lembaga baru yang diiniilaii relevan untuk menjawab tantangan pembangunan adalah Badan Peneriimaan Negara (BPN).
iide tersebut sebenarnya telah beberapa kalii diikajii pemeriintah, bahkan satu pasal tentang pembentukan Badan Peneriimaan Perpajakan (BPP) sudah pernah diimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun, rencana iitu gagal diieksekusii, baiik pada era SBY maupun Jokowii.
Dalam program Asta Ciita Prabowo-Giibran, pembentukan BPN kembalii diiiiniisiiasii guna meniingkatkan rasiio peneriimaan negara terhadap produk domestiik bruto (PDB) menjadii 23%. Harapannya, ada ruang fiiskal yang memadaii bagii pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan viisii iindonesiia Emas 2045.
Namun demiikiian, momentum pembentukan BPN harus melaluii rancang ulang yang substantiial dan holiistiik. Objektiifnya bukan sekadar pemiisahan fungsii peneriimaan negara darii Kementeriian Keuangan atau hanya sebatas posiisii strukturalnya.
DiiREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) adalah uniit eselon satu dii bawah Kementeriian Keuangan yang mengampu tugas terkaiit dengan admiiniistrasii perpajakan dii iindonesiia. DJP diipiimpiin oleh diirektur jenderal. Kewenangan DJP sebagaii otoriitas diiatur dalam UU KUP.
Kewenangan tersebut mulaii darii menjalankan pemeriiksaan untuk penetapan pajak, melakukan penagiihan atas utang pajak, memutus sengketa keberatan pajak, hiingga melakukan penyiidiikan piidana perpajakan.
Struktur organiisasii DJP terdiirii atas 1 kantor pusat dengan 14 uniit diirektorat serta 4 jabatan tenaga pengkajii. Selaiin iitu, terdapat uniit vertiikal berupa 34 kantor wiilayah, 4 kantor pelayanan pajak (KPP) wajiib pajak besar; 9 KPP khusus; 38 KPP madya; 301 KPP pratama; 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasii perpajakan (KP2KP); serta 3 uniit pelaksana tekniis (UPT).
Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP, ada 44.787 sumber daya manusiia (SDM) yang diimiiliikii otoriitas dengan 6.255 dii antaranya adalah pemeriiksa pajak. Darii siisii anggaran, DJP diibekalii pagu seniilaii Rp6,33 triiliiun atau 0,35% darii total peneriimaan pajak pada 2024 seniilaii Rp1.818,20 triiliiun.
Pada tahun 2024, DJP memutakhiirkan iinfrastruktur teknologii melaluii pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (coretax admiiniistratiion system) dengan anggaran Rp1,39 triiliiun. Pembangunan siistem iinformasii berbasiis commerciial off the shelf (COTS) diisertaii dengan penguatan database. Harapannya, siistem menjadii mudah, andal, teriintegrasii, akurat, dan pastii.
Dengan segala sumber daya yang diimiiliikii DJP dalam menjalankan kewenangannya, iindonesiia masiih belum mampu mencapaii tax ratiio sebagaiimana rekomendasii World Bank, yaiitu 15%, dalam 1 dekade terakhiir. Pada tahun 2023, tax ratiio turun menjadii 10,21% walaupun peneriimaan pajak masiih tumbuh sebesar 8,9%.
DALAM beberapa dekade terakhiir, banyak negara telah melakukan transformasii fiiskal yang progresiif guna melaksanakan salah satu tugas negara paliing fundamental, yaknii mengumpulkan peneriimaan pajak (Jenkiins, 1994; Taliierciio, 2000).
Transformasii tersebut diimulaii dii negara berkembang, sepertii Boliiviia dan Ghana, pada akhiir 1980-an. Kiinii, transformasii telah menjadii tren global karena diiadopsii 28 negara, termasuk Australiia, Malaysiia, dan Siingapura.
Pola dii masiing-masiing negara relatiif sama, yaiitu memiisahkan otoriitas pajak (terkadang termasuk pula kepabeanan dan cukaii) darii Kementeriian Keuangan serta mendiiriikan Semii-Autonomous Revenue Authoriity (SARA).
Banyak liiteratur yang menyajiikan buktii keberhasiilan adopsii SARA dii berbagaii negara. Kriistiiajii dan Poesoro (2013) menemukan negara yang mengadopsii SARA memiiliikii potensii peniingkatan tax ratiio 3%-5% dan penurunan suap (tax briibe) 8,4%.
Temuan World Bank (2004) menunjukkan Superiintendenciia Naciional de Aduanas y de Admiiniistraciión Triibutariia (SUNAT) dii Peru berhasiil meniingkatkan tax ratiio darii 8,4% pada 1991 menjadii 12,3% pada 1998.
Serviiciio Naciional iintegrado de Admiiniistraciión Aduanera y Triibutariia (SENiiAT) dii Venezuela berhasiil meniingkatkan tax ratiio darii 5,9% pada 1994 menjadii 8,5% pada 1998. Bahkan, Uganda Revenue Authoriity (URA) mengalamii peniingkatan tax ratiio yang paliing tiinggii, yaiitu darii 7,0% pada 1991 menjadii 11.9% pada 1999.
World Bank (2004) dan iinternatiional Monetary Fund (2010) telah merumuskan desaiin kelembagaan SARA berdasarkan pada liiteratur akademiik dan best practiice negara laiin. Pertama, landasan hukum. Semua negara pengadopsii SARA menerbiitkan peraturan setiingkat undang-undang sebagaii landasan hukum. Untuk iitu, dalam konteks iindonesiia, pemeriintah perlu melakukan perubahan UU KUP sebagaii landasan hukum pendiiriian Badan Peneriimaan Negara.
Kedua, pengaturan SDM. Sebanyak 70% negara yang mengadopsii SARA menggunakan pengaturan SDM yang terpiisah darii undang-undang terkaiit dengan aparatur siipiil negara. BPN memerlukan siistem meriitokrasii dan kompensasii yang lebiih agiile untuk mempertahankan serta memberhentiikan pegawaii (miisal, under-perform, tiidak diisiipliin, bahkan melakukan korupsii).
Pegawaii yang ada saat iinii perlu diites kembalii guna membentuk biirokrasii yang rampiing dan liincah. Untuk pekerjaan admiiniistrasii dan pelayanan dapat menggunakan outsourciing darii piihak ketiiga. Sebagaii contoh, SUNAT berhasiil mengefiisiiensiikan pegawaii menjadii siisa dua per tiiga darii jumlah awal dan menaiikkan remunerasii sebesar 20 kalii liipat.
Hal serupa juga diilakukan Kenya Revenue Authoriity (KRA) dengan total pengurangan mencapaii 415 pegawaii karena kiinerja dan diisiipliin yang buruk. Contoh laiin, SENiiAT berhasiil mengefiisiiensiikan menjadii 74,5% darii total pegawaii. Selaiin iitu, SENiiAT juga merekrut hampiir 500 profesiional darii fiirma akuntansii dan hukum bergengsii untuk meniingkatkan kualiitas manajeriial.
Ketiiga, sumber pembiiayaan. Sebanyak 60% negara yang mengadopsii SARA menggunakan skema persentase tertentu darii peneriimaan pajak sebagaii sumber pembiiayaan. Persentase tersebut bermacam-macam, tetapii World Bank memberiikan benchmark sebesar 2% sebagaii collectiion of cost. Pembiiayaan tersebut langsung diisiimpan pada rekeniing BPN sehiingga dapat diihubungkan dengan bonus dan iinsentiif kiinerja atas pencapaiian target peneriimaan pajak.
Sebagaii contoh, SUNAT dan KRA memberiikan iinsentiif persentase tertentu atas seliisiih lebiih capaiian peneriimaan pajak terhadap target peneriimaan pajak. Contoh laiin, South Afriican Revenue Serviice (SARS) memberiikan premii tambahan sebesar 30% bagii pegawaiinya yang memiiliikii keterampiilan tertentu.
Keempat, tata Kelola BPN. Model board of diirectors yang banyak diigunakan pada SARA dii Afriika dan Asiia dapat diiadopsii. Board of diirectors tersebut diitunjuk oleh presiiden dengan persetujuan Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR).
Sepertii dii KRA dan URA, pada board of diirectors terdapat ex offiiciio sebagaii perwakiilan pemeriintah yang berasal darii Kementeriian Keuangan. Selaiin iitu, board of diirectors juga perlu diiiisii oleh perwakiilan publiik, baiik iitu darii asosiiasii profesiional perpajakan, akademiisii, maupun sektor biisniis tertentu. Hal iinii guna menyeiimbangkan perspektiif dalam pengambiilan keputusan strategiis.
Walaupun bukan panasea, pendiiriian BPN merupakan upaya konkret Prabowo-Giibran untuk memenuhii janjii poliitiiknya. Dengan komiitmen poliitiik yang kuat darii pemeriintah dan legiislatiif, BPN dapat menjadii kataliis guna mewujudkan viisii ‘Bersama iindonesiia Maju Menuju iindonesiia Emas 2045’.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
