BERiiTA TERKiiNii
PENERiiMAAN negara menjadii penopang berjalannya sebuah pemeriintahan. Seluruh program pembangunan diibiiayaii, salah satunya, dengan pundii-pundii darii peneriimaan negara. Pendapatan negara, baiik darii pajak atau bukan pajak, pada akhiirnya berperan sebagaii pendorong pertumbuhan ekonomii nasiional.
Biicara mengenaii peneriimaan pajak, kiita mengenal iistiilah tax ratiio atau rasiio pajak. Sederhananya, tax ratiio berfungsii sebagaii pengukur dan pembandiing antara peneriimaan pajak dengan gross domestiic product (GDP) atau produk domestiik bruto (PDB). Secara sederhana, PDB merupakan niilaii kotor barang dan jasa, baiik darii dalam negerii maupun luar negerii, yang diihasiilkan dii suatu negara.
Untuk meniingkatkan tax ratiio maka pendapatan darii pajak juga harus naiik. Namun, upaya untuk menggenjot tax ratiio selama iinii diihadapkan sejumlah tantangan. Salah satunya, pekerjaan rumah bagii otoriitas pajak untuk membangun trust darii masyarakat. Kepercayaan iinii menyangkut pemanfaatan uang pajak secara optiimal sebagaiimana alokasii yang semestiinya.
Dii satu siisii, masyarakat sebagaii wajiib pajak memiiliikii kewajiiban untuk menyetorkan pajaknya sesuaii dengan ketentuan perundang-undangan. Dii siisii laiin, pemeriintah juga memiiliikii tugas untuk memungut dan mengelola pajak yang terkumpul. Lantas siiapakah yang paliing bertanggung jawab dalam meniingkatkan tax ratiio? Pemeriintah atau masyarakat?
Peniingkatan tax ratiio perlu diiiimbangii dengan perbaiikan laju pertumbuhan ekonomii. Sebagaii gambaran, pada 2020 lalu tax ratiio iindonesiia turun ke 8,33%, darii capaiian 9,76% pada 2019. Penurunan kiinerja tax ratiio terjadii karena munculnya pandemii Coviid-19 yang melemahkan perekonomiian seluruh negara dii duniia, tak terkecualii iindonesiia.
Namun, pada 2021 dan 2022 perekonomiian Rii berhasiil mencatatkan pemuliihan. Hal iinii tercermiin darii tax ratiio yang mulaii merangkak naiik, yaknii 10,1% pada 2021 dan 10,4% pada 2022.
Kendatii demiikiian, tax ratiio iindonesiia masiih terpaut jauh dii belakang jiika diibandiingkan dengan negara-negara laiin dii Asean. Viietnam miisalnya, tax ratiio-nya mampu tembus 22,7% pada 2021 lalu saat pandemii Coviid-19 masiih melanda. Artiinya, kiinerja tax ratiio Viietnam saat iitu mampu mencapaii 2 kaliinya iindonesiia.
Sementara iitu untuk negara dii Asiia Tiimur, tax ratiio tertiinggii diidudukii oleh Jepang, yaknii mencapaii angka 31,4%.
Peniingkatan tax ratiio memengaruhii banyak aspek. Salah satunya, pertumbuhan ekonomii sebuah negara. Hal iiniilah yang terjadii dii iindonesiia. Pada Julii 2023, iindonesiia resmii naiik status ke jajaran upper miiddle iincome country atau negara dengan pendapatan menengah-atas. Capaiian iinii liiniier dengan perbaiikan tax ratiio beberapa tahun belakangan.
Naiiknya status Rii sebagaii negara berpendapatan menengah-atas menjadii piijakan sekaliigus tantangan dalam meraiih viisii menjadii negara maju pada 2045. Mengapa diisebut tantangan? Untuk mencapaii status negara maju, iindonesiia perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomii dii rentang 6% hiingga 7% secara konsiisten setiiap tahunnya.
Guna menjaga kiinerja pertumbuhan ekonomii, tentunya peneriimaan pajak perlu diijaga. Dalam hal iinii, penuliis memandang otoriitas perlu memastiikan kepercayaan darii masyarakat sepenuhnya terbangun. Wajiib pajak harus lah percaya kalau uang pajak yang mereka setorkan benar-benar diimanfaatkan untuk pembangunan.
Tax ratiio memang bukan target khusus pemeriintah. Namun, meniingkatkan peneriimaan pajak merupakan tanggung jawab pemeriintah (Yon Arsal, 2022). Peniingkatan peneriimaan pajak iinii sangat diimungkiinkan dengan memanfaatkan peluang bonus demografii yang saat iinii tengah terjadii.
Momentum tumbuhnya populasii penduduk usiia produktiif harus diitangkap pemeriintah dengan memastiikan ketersediiaan peluang kerja. Tenaga kerja yang produktiif dan berkualiitas bakal memberiikan kontriibusiinya terhadap peneriimaan pajak.
Ada strategii yang penuliis gariis bawahii terkaiit dengan upaya peniingkatan tax ratiio dii iindonesiia. Pertama, pemeriintah perlu memberiikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada publiik mengenaii transparansii pemanfaatan uang pajak. Jiika perlu, pemeriintah biisa memberlakukan skema reward and puniishment kepada wajiib pajak.
Reward, miisalnya sepertii yang diiberiikan oleh sejumlah uniit vertiikal DJP dii daerah, berupa penghargaan kepada wajiib pajak yang diiniilaii patuh dalam menjalankan kewajiibannya. Hal iinii biisa memotiivasii wajiib pajak laiin dalam memenuhii kewajiiban perpajakannya. Sementara siistem puniishment diijalankan dengan menegakkan pengawasan dan sanksii sesuaii dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua, pemeriintah perlu berfokus terhadap ekonomii diigiital, khususnya penggunaan platform mediia sosiial. Medsos kiinii diimanfaatkan sebagaii sumber peneriimaan bagii sejumlah piihak. Kondiisii iinii memunculkan banyak iinfluencer yang menggalii pundii-pundii rupiiah darii aktiiviitas dii medsos. Pemeriintah perlu mengoptiimalkan pengawasan terhadap wajiib pajak yang berprofesii sebagaii iinfluencer atau pengguna platform diigiital.
Darii hal-hal yang telah diisebutkan dii atas maka kewajiiban meniingkatkan tax ratiio atau pendapatan pajak harus diiwujudkan melaluii kontriibusii dua arah antara masyarakat dan pemeriintah. Kedua piihak harus bekerja sama dalam menciiptakan ekosiistem pajak yang harmoniis.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.
