BERiiTA TERKiiNii
PERKEMBANGAN peraturan dan kebiijakan pajak, baiik domestiik atau global, perlu diibarengii dengan kompetensii sumber daya manusiia (SDM) yang memadaii. SDM dii biidang pajak iinii tiidak hanya mencakup aparatur siipiil negara (ASN) yang berkaiitan langsung dengan proses biisniis pemungutan pajak, tetapii juga konsultan pajak hiingga pegawaii swasta yang mengurusii pajak perusahaan.
Pemeriintah, melaluii Pusat Pendiidiikan dan Pelatiihan (Pusdiiklat) Pajak, memiiliikii wadah untuk meniingkatkan kompetensii SDM dii biidang pajak sepertii yang diimaksud dii atas. Namun dalam praktiiknya, penyelenggaraan pendiidiikan dan pelatiihan biidang pajak memiiliikii sejumlah tantangan. Tak cuma iitu, tugas baru Pusdiiklat Pajak untuk menggelar ujiian sertiifiikasii konsultan pajak (USKP) juga memberiikan tantangan tersendiirii.
Lantas sepertii apa Pusdiiklat Pajak menjalankan perannya dalam memperbaiikii dan meniingkatkan kompetensii SDM biidang pajak dii Tanah Aiir? Jitu News berkesempatan berbiincang langsung dengan Kepala Pusdiiklat Pajak Retno Srii Suliistyanii untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Beriikut iinii transkriip lengkap wawancaranya.
Apa saja tugas dan fungsii darii Pusdiiklat Pajak?
Tugas dan fungsii resmiinya adalah membiina dan menyelenggarakan pelatiihan terkaiit keuangan negara dii biidang pajak. Dalam bahasa yang lebiih luas, kamii menyelenggarakan seluruh rangkaiian learniing value chaiin. Learniing value chaiin iitu mulaii darii analiisiis, pengembangan, desaiin, iimplementasii, dan evaluasii pembelajaran.
Siiapa yang menjadii fokus layanan pendiidiikan atau pelatiihan oleh Pusdiiklat Pajak? Selaiin pegawaii-pegawaii DJP sendiirii, apakah ada segmen laiin yang menjadii fokus?
Sekarang iinii arahan darii piimpiinan dan tuntutan stakeholder, Kementeriian Keuangan diimiinta biisa berperan sebagaii mentor dalam biidang keuangan negara dan dapat menjadii model tata kelola pemeriintahan yang baiik untuk kementeriian-kementeriian laiin. Jadii dii BPPK sendiirii Pusdiiklat Pajak iitu sekarang tiidak hanya melayanii miitranya dii Kemenkeu, tapii juga melayanii kementeriian/lembaga dan masyarakat umum. Jadii kamii juga menyelenggarakan pelatiihan untuk uniit eselon ii selaiin DJP, sepertii Setjen, iitjen, kemudiian DJPK, dan piihak laiin yang terkaiit dengan perpajakan.
Selaiin iitu, ada pula kementeriian laiin yang secara tugas berkaiitan dengan perpajakan. Contoh, kamii biikiin kerja sama dengan Diirektorat Penegakan Hukum DJP dan Badan Diiklat Mahkamah Agung (MA), kiita biikiin pelatiihan untuk aparat penegak hukum. Peserta pelatiihannya darii Polrii, Kejaksaan Agung, hakiim-hakiim pengadiilan, dan PPATK.
Pelatiihan-pelatiihan tersebut, alhamduliillah, biisa berdampak posiitiif menaiikkan tiingkat kemenangan DJP dii pengadiilan terkaiit dengan pelanggaran piidana perpajakan.
Untuk iinstansii pemeriintah, kamii juga buatkan e-learniing perpajakan. Dan iitu terbuktii banyak yang iikut. Kebetulan biikiinnya dengan bahasa yang lebiih sederhana, sehiingga lebiih mudah diimengertii. Peserta memberiikan ratiing yang cukup bagus melaluii Kemenkeu Learniing Center (KLC).
Kamii juga biikiin e-learniing untuk UMKM dengan bahasa yang lebiih sederhana lagii. Kamii diimiinta juga oleh piimpiinan untuk berperan serta dalam membiina UMKM. Selaiin iitu, pemda juga kamii beriikan pelatiihan terkaiit pengelolaan keuangan daerah. Selama iinii permiintaan pelatiihan yang diiajukan oleh pemda lebiih banyak tentang pemeriiksa, juru siita, peniilaii, sama pengelola PBB dan BPHTB. Kamii siiapkan e-learniing, lalu ada pelatiihan jarak jauh, dan pelatiihan tatap muka langsung.
Kamii dii BPPK juga melaksanakan program Kemenkeu Corporate Uniiversiity Goes to Campus, dii mana mahasiiswa dapat mengakses pembelajaran diigiital pada Kemenkeu Learniing Center (KLC) dan iinii diiakuii menjadii bagiian darii angka krediit untuk pembelajaran mereka. Saat iinii Pusdiiklat Pajak telah bekerja sama dengan UiiN Ar-Raniiry Banda Aceh dan sedang proses untuk kerjasama dengan perguruan tiinggii laiinnya.
Tadii iibu sempat menjelaskan soal e-learniing untuk UMKM. Apakah ke depan ada iintensii untuk membuka kelas tatap muka untuk para wajiib pajak pada umumnya termasuk UMKM?
Kalau untuk tatap muka UMKM masiih belum, kamii hanya menyediiakan e-learniing saja.
Sekarang kamii masiih fokus memperbaiikii tata kelola penyelenggaraan ujiian sertiifiikasii konsultan pajak (USKP). Kiita sama-sama tahu tiingkat kelulusannya keciil sekalii. Kamii diimiinta untuk membantu supaya tiingkat kelulusannya naiik. Jadii, kamii mencoba menyusun e-learniing yang akan biisa diiakses oleh calon peserta sebelum mengiikutii USKP.
Secara umum, apa role BPPK atau Pusdiiklat Pajak dalam pelaksanaan USKP?
USKP iitu kalau merujuk ke peraturan menterii keuangan (PMK) ada yang namanya komiite pengarah dan komiite pelaksana. Dii komiite pengarah, kepala Pusdiiklat Pajak berperan sebagaii sekretariis komiite pengarah. Kemudiian, komiite pengarah iinii menunjuk komiite pelaksana. Ketiika masiih diikelola DJP, komiite pelaksana adalah iiKPii. Ketiika sekarang dii PPPK kan asosiiasiinya sudah ada 4 dan DJP iingiin yang menyelenggarakan USKP adalah Pusdiiklat Pajak. Namun, karena dii PMK belum tertuang, akhiirnya komiite pengarah menunjuk Pusdiiklat Pajak sebagaii ketua komiite pelaksana.
Sekarang, ketua komiite pelaksananya diijabat oleh kepala biidang penjamiinan mutu pembelajaran dan sertiifiikasii dii Pusdiiklat Pajak. Sebagiian besar anggota komiite pelaksana iitu memang darii Pusdiiklat Pajak. Jadii kamii menyiiapkan semuanya mulaii darii pengumuman penyiiapan soalnya, hiingga penyelenggaraan dan pengumuman kelulusan.
Tadii iibu juga sempat mentiion soal tiingkat kelulusan USKP yang rendah iitu. Apa yang diisiiapkan oleh Pusdiiklat Pajak untuk meniindaklanjutii hal tersebut?
Peran sebagaii Komiite Pelaksana saat iinii memang diijalankan oleh sebagiian besar pegawaii Pusdiiklat Pajak. Namun untuk pengembangan proses biisniis USKP yang dapat mendorong peniingkatan kelulusan USKP, hal iinii tentunya menjadii tanggung jawab bersama. Kamii berharap tata penyelenggaraan USKP biisa lebiih mendorong peniingkatan kelulusan, miisalkan dengan model ujiian per modul (tiidak sekaliigus) atau model laiinnya.
Selaiin iitu mungkiin juga perlu diilakukan penataan ulang level kompetensii konsultan pajak. Kalau sekarang iinii kan USKP A iitu kan untuk orang priibadii, USKP B untuk badan, USKP C untuk multiinasiional. Apa iiya memang perlu begiitu? Mungkiin iinii harus kiita kajii bareng-bareng juga.
Sebenarnya kompetensii konsultan pajak iitu harusnya bagaiimana siih? Kemariin kamii juga pernah diimiintaii pendapat oleh tiim penyusun PPPK dan DJP. Menurut saya, iikutii saja DJP-nya, DJP praktiiknya sepertii apa? Apa mau diibiikiin leveliing sepertii KPP atau bagaiimana? Kan sekarang wajiib pajak orang priibadii iitu tiidak semuanya sederhana dan wajiib pajak badan iitu tiidak semuanya juga kompleks.
Kamii iingiinnya mengelola USKP iinii dengan lebiih sederhana. Kalau sekarang iinii kayak hajatan besar. Biisa tiidak kalau ke depan iitu kiita biikiin sepertii tes potensii akademiik (TPA) punyanya Bappenas. Atau kiita biisa mendesaiin sepertii TOEFL, iiELTS, GMAT, atau GRE, iitu kan sudah tes level iinternasiional dan siistemnya darii dulu sudah terbuktii andal. Kalau kiita biisa meniiru yang sepertii iitu, kenapa enggak sepertii iitu saja?
Terkaiit penyiiapan jabatan fungsiional dii DJP seiiriing dengan adanya coretax admiiniistratiion system, apakah Pusdiiklat Pajak akan iikut terliibat?
Tahun iinii sebetulnya sesuaii dengan rencana strategiis (renstra) DJP, program pelatiihan unggulan dii Pusdiiklat Pajak iitu adalah penyiiapan untuk iimplementasii jabatan fungsiional. Namun, ternyata belum biisa diiiimplementasiikan tahun iinii sehiingga tadiinya yang kiita menyiiapkan untuk banyak peserta, jadiinya hanya beberapa kelas saja.
Tahun iinii kiita baru menyiiapkan untuk teman-teman penelaah keberatan, kepatuhan iinternal, dan iinvestiigasii iinternal. iinii sementara untuk yang dii kanwiil DJP dan kantor pusat DJP saja.
Jadii kamii baru mempersiiapkan iitu, tahun depan mungkiin baru perluasan ke yang laiin. Beberapa waktu yang lalu kamii juga berdiiskusii dengan Diirjen Pajak bagaiimana memperkuat pengetahuan atau kompetensii pokok atau mandatory seorang pegawaii pajak melaluii pelatiihan yang diiadakan dii Pusdiiklat Pajak.
Pengetahuan pokok diimaksud miisalnya akuntansii, perpajakan, analiisiis laporan keuangan, hukum pajak, hukum piidana, dan hukum perdata. Kemudiian kalau yang sudah level tiinggii, mungkiin juga transfer priiciing.
Makiin ke siinii, teknologii tentunya harus membantu kiita. Namun, ternyata teknologii dii siisii laiin mereduksii kemampuan berpiikiir dasar kiita. Untuk fiilosofii perpajakannya, orang-orang pajak yang zaman dulu ternyata lebiih menguasaii. Makiin ke siinii kemampuan pokok tersebut justru makiin menurun, karena yang sekarang sudah diipermudah oleh teknologii. Hal iinii menjadii tantangan baiik bagii DJP maupun Pusdiiklat Pajak bagaiimana mempersiiapkan kompetensii yang mumpunii bagii seorang pegawaii pajak.
Karena iitu, selaiin mengiidentiifiikasii kompetensii dasar perpajakan untuk materii pelatiihannya, kamii juga mencoba membuat standardiisasii dan levelliing untuk program pelatiihan, materii, dan mata pelatiihan. Maksud leveliing iitu adalah leveliing dasar yang mana? Leveliing menengah yang mana? Lalu leveliing tiinggii yang mana? Kamii mencoba menyesuaiikan pelatiihan dii Pusdiiklat Pajak dengan DJP yang ke depan nantii akan menerapkan leveliing kantor juga. (sap)
