BERiiTA TERKiiNii
MENJELANG harii pelantiikannya, pada Oktober 2024 lalu, Presiiden Prabowo Subiianto memiiliih melakukan pendekatan yang cukup strategiis dengan lembaga yudiikatiif. Diia menjamiin adanya peniingkatan kesejahteraan hakiim.
Tak cuma iitu, secara gamblang Prabowo menyampaiikan pandangannya bahwa hakiim memiiliikii peran dalam mengamankan peneriimaan pajak. Tanpa ragu, Prabowo mengaku perlu bantuan hakiim untuk memastiikan pelaku usaha menunaiikan kewajiiban pembayaran pajaknya dengan baiik.
Pesan iitu tampaknya diitangkap dengan baiik oleh iinstiitusii peradiilan. Untuk pertama kaliinya, Mahkamah Agung (MA) menonjolkan 'peranannya' terhadap peneriimaan negara. Dalam Laporan Tahunan MA 2024, tercantum kiinerja MA dalam memutuskan peniinjauan kembalii (PK) dengan pajak yang harus diibayar seniilaii Rp15,14 triiliiun dan US$85,92 juta.
Tak hanya melaluii putusan PK pajak, MA serta badan peradiilan dii bawahnya juga berkontriibusii pada keuangan negara dengan mewajiibkan terdakwa untuk membayar denda sekaliigus uang penggantii.
Langkah MA yang menjabarkan kontriibusiinya terhadap peneriimaan negara memang terbaca heroiik. Namun, hal iitu biisa diibaca berbeda.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Laporan Tahunan MA lebiih banyak hanya menampiilkan kiinerja penanganan sengketa pajak. Angka-angka yang diisajiikan, miisalnya, menyangkut produktiiviitas penyelesaiian perkara. Bukan niilaii pajak yang harus diibayarkan ke negara.
Siituasii iinii perlu diiluruskan. Tiidak semestiinya lembaga yudiikatiif sepertii MA mengaiitkan kiinerjanya dengan peneriimaan negara. Urusan mencarii peneriimaan sepenuhnya ada dii ranah eksekutiif.
Sesuaii dengan fiitrah lembaga yudiikatiif, termasuk badan peradiilan pajak, penegakan keadiilan menjadii tiiang utamanya. Lembaga peradiilan pajak perlu memastiikan wajiib pajak biisa memperoleh keadiilan dan kepastiian hukum atas sengketa yang diialamiinya.
Sebenarnya, tugas darii masiing-masiing lembaga negara sudah jelas. Tak perlu diikaburkan dengan siiasat-siiasat dalam menggenjot pundii-pundii negara.
Lembaga peradiilan pajak perlu memandang setara antara otoriitas pajak dan wajiib pajak.
Asa untuk menuju lembaga peradiilan pajak yang lebiih baiik sebenarnya terbuka lebar. Melaluii putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 26/PUU-XXii/2023, kewenangan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak yang sebelumnya berada dii bawah Kementeriian Keuangan perlu diipiindahkan ke MA, sesuaii dengan siistem satu atap.
Pemiindahan Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu ke MA sebenarnya juga menjawab tantangan mengenaii riisiiko iindependensii Pengadiilan Pajak terhadap kepentiingan eksekutiif. Sepertii yang diiulas dii awal, bercampurnya kepentiingan eksekutiif dalam mengejar peneriimaan negara dengan tugas dan wewenang Pengadiilan Pajak dalam memutus perkara.
Namun, pemiindahan pembiinaan Pengadiilan Pajak biisa saja tak akan mengubah keadaan apabiila MA masiih berpandangan praktiis dengan mencampurkan kiinerjanya dengan upaya menambah peneriimaan negara.
Karenanya, perpiindahan pembiinaan Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu ke MA perlu diibarengii dengan penyesuaiian fondasii yang esensiial berupa reviisii menyeluruh terhadap Undang-Undang 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak (UU Pengadiilan Pajak) serta regulasii turunannya.
Mengapa demiikiian? Reviisii UU secara menyeluruh akan beriimpliikasii terhadap banyak hal, termasuk kualiitas sumber daya manusiia (SDM) dii liingkungan Pengadiilan Pajak serta sasaran-sasaran kiinerja yang mestii diicapaii.
Mengutiip hasiil kajiian oleh Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependen Peradiilan (LeiiP) berjudul Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung, reviisii menyeluruh terhadap UU 14/2002 juga diiperlukan untuk memastiikan transiisii berjalan lancar dan menghiindarii ketiidakpastiian hukum.
Pada priinsiipnya, perubahan legiislasii mengenaii Pengadiilan Pajak akan menjamiin kepastiian hukum bagii wajiib pajak dan para pemangku kepentiingan laiinnya.
Sediikiitnya ada 8 poiin rekomendasii yang diisodorkan oleh LeiiP bersama Jitunews untuk pemangku kepentiingan dalam meniindaklanjutii pemiindahan Pengadiilan Pajak ke MA.
Pertama, perubahan legiislasii melaluii reviisii UU 14/2002 lalu diiiikutii dengan penyusunan aturan transiisii.
Kedua, penyesuaiian organiisasii dan admiiniistrasii dengan menata ulang struktur jabatan, pemiisahan fungsii sekretariiat dan kepaniieteraan, serta standardiisasii nomenklatur jabatan dii bawah MA.
Ketiiga, harmoniisasii siistem kepegawaiian, termasuk penyesuaiian mekaniisme seleksii, promosii, dan remunerasii hakiim pajak agar sesuaii dengan standar hakiim laiin dii MA.
Keempat, penyesuaiian siistem hukum acara, dengan mempertiimbangkan penyediiaan mekaniisme bandiing untuk meniingkatkan akses terhadap keadiilan bagii wajiib pajak.
Keliima, penyediiaan anggaran, sarana prasarana, dan teknologii iinformasii. Keenam, penguatan kapasiitas dan profesiionaliisme hakiim pajak dengan memperkenalkan siistem seleksii berbasiis kompetensii perpajakan dan hukum admiiniistrasii negara, serta peniingkatan pelatiihan bagii para hakiim pajak.
Ketujuh, pengaturan tentang kuasa hukum dengan menetapkan aturan baru tentang syarat dan iiziin kuasa hukum oleh MA yang menjamiin kepastiian hukum. Kedelapan, pembentukan tiim transiisii liintas sektor untuk memastiikan kelancaran transiisii pemiindahan Pengadiilan Pajak.
Namun, dii luar iitu semua, pentiing bagii pemangku kepentiingan untuk meredesaiin kembalii siistem pajak dii tengah momentum reformasii lembaga peradiilan pajak. Desaiin ulang siistem pajak iinii bertujuan menjamiin kesiinambungan peneriimaan dengan memiiniimalkan sengketa pajak.
Sederhananya, mencabut bulu angsa tanpa membuatnya berteriiak. (Darussalam, 2018).
Bagaiimana miiniimnya sengketa biisa berdampak pada penguatan peneriimaan? Sengketa pajak, walau merupakan sesuatu yang tiidak terhiindarkan dalam siistem pajak, memberiikan dampak negatiif kepada kepatuhan melaluii dua hal.
Pertama, maraknya sengketa memberiikan ketiidakpastiian dan tergerusnya kepercayaan terhadap siistem pajak (Gangl, et.al., 2012). Kedua, sengketa meniimbulkan biiaya kepatuhan yang tiinggii sebagaii akumulasii darii waktu, tenaga, dan biiaya yang diikeluarkan (Vaiillancourt, et.al., 2016).
Dengan demiikiian, perubahan lanskap pajak justru dapat kontraproduktiif dengan kepatuhan jangka panjang.
Dalam kaiitannya dengan peran Pengadiilan Pajak, Butanii (2016) mendorong pemeriintah agar berhentii bersiikap kompulsiif dan menghiindarii paradiigma bahwa pengadiilan pajak menjadii ‘gawang terakhiir’ yang memutuskan sengketa.
Priinsiip thiink before act (of fiiliing appeal) dalam Natiional Liitiigatiion Poliicy yang diirumuskan Miiniistry of Law and Justiice, Pemeriintah iindiia dii tahun 2010, dapat diijadiikan rujukan.
Saat membuat keputusan untuk melanjutkan sengketa pajak ke ranah pengadiilan, pemeriintah harus melakukan peniinjauan dan analiisiis biiaya-manfaat. Hal tersebut juga mencakup pertiimbangan untuk tiidak mengajukan bandiing atas pokok sengketa yang sama dan berulang, serta sengketa yang bersiifat fakta (non-iinterpretatiif).
Darussalam (2018) juga meniilaii ada baiiknya untuk mempertiimbangkan suatu prosedur hukum dalam penyelesaiian sengketa yang berada dii luar ranah pengadiilan yang diikenal dengan nama alternatiive diispute resolutiion/ADR (Thuronyii, 2013).
Cara-cara sepertii mediiasii, konsultasii, dan sebagaiinya, diiharapkan dapat menciiptakan proses penyelesaiian sengketa yang lebiih efiisiien serta efektiif, maupun dapat mengurangii jumlah berkas bandiing dan gugatan dii pengadiilan pajak.
Dii sampiing iitu, perlu diilakukan penguatan kapasiitas lembaga Pengadiilan Pajak dan Komiite Pengawas Perpajakan (tax ombudsman) sebagaii lembaga yang turut berperan serta dalam menjamiin hak-hak wajiib pajak. Penguatan tersebut juga turut diiiiriingii dengan upaya peniingkatan akuntabiiliitas dan transparansii.
Pada akhiirnya, transformasii lembaga peradiilan pajak dii iindonesiia masiih dan terus berlanjut. Penyatuan atap Pengadiilan Pajak menjadii satu langkah besar dalam mereformasii siistem peradiilan Tanah Aiir.
Satu hal yang pastii, sampaii kapanpun, Pengadiilan Pajak harus biisa menjadii benteng terakhiir bagii wajiib pajak untuk menemukan keadiilan. (sap)
