Sudah Dapat Tax Holiiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal iinii!

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Hendra, staf pajak dii perusahaan yang berlokasii dii Kawasan Ekonomii Khusus (KEK). Pada awal 2025 lalu, perusahaan kamii memperoleh surat keputusan terkaiit pemberiian fasiiliitas tax holiiday. Sebagaii iinformasii, kamii juga berencana untuk melakukan penjualan pada tahun 2026 yang akan datang.

Saya mendengar bahwa terdapat kewajiiban berupa pelaporan realiisasii iinvestasii dan produksii bagii wajiib pajak yang telah mendapatkan fasiiliitas tax holiiday. Pertanyaan saya, bagaiimana dengan kewajiiban kedua jeniis pelaporan tersebut atas fasiiliitas tax holiiday yang kamii peroleh? Kapan kamii harus melaporkannya? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Hendra, Kendal.

Jawaban:

TERiiMA kasiih Bapak Hendra atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kiita dapat merujuk pada ketentuan terkaiit dengan fasiiliitas perpajakan dii KEK pada Peraturan Menterii Keuangan No. 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukaii pada Kawasan Ekonomii Khusus s.t.d.t.d Peraturan Menterii Keuangan No. 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menterii keuangan No. 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukaii pada Kawasan Ekonomii Khusus (PMK 237/2020 s.t.d.t.d. PMK 33/2021).

Perlu kamii sampaiikan, pelaku usaha yang sudah memperoleh fasiiliitas pengurangan pajak penghasiilan (PPh) badan atau tax holiiday dii wiilayah KEK memiiliikii beberapa kewajiiban yang harus diipenuhii. Kewajiiban yang diimaksud yaiitu menyampaiikan laporan realiisasii penanaman modal (iinvestasii) dan laporan realiisasii produksii. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021 yang berbunyii:

“(2) Pelaku usaha yang telah memperoleh keputusan pemberiian fasiiliitas pajak penghasiilan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajiib menyampaiikan laporan berupa:

1. laporan realiisasii niilaii penanaman modal sejak diiteriima keputusan pemberiian fasiiliitas pajak penghasiilan dii KEK sampaii dengan saat mulaii berproduksii komersiial; dan
2. laporan realiisasii produksii sejak tahun pajak saat mulaii berproduksii komersiial sampaii dengan jangka waktu pemanfaatan fasiiliitas pajak penghasiilan dii KEK berakhiir,

setiiap 1 (satu) tahun pajak kepada Diirektur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, wajiib pajak atau pelaku usaha perlu untuk menyampaiikan laporan realiisasii penanaman modal darii sejak diiteriimanya surat keputusan pemberiian fasiiliitas tax holiiday sampaii dengan saat mulaii berproduksii komersiial (SMBK). Setelahnya, wajiib pajak juga perlu untuk menyampaiikan laporan realiisasii produksii sejak tahun pajak SMBK sampaii dengan jangka waktu pemanfaatan fasiiliitas tax holiiday berakhiir.

Lantas, apa yang diimaksud SMBK? Berdasarkan Pasal 1 ayat (28) PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021, defiiniisii saat mulaii berproduksii komersiial yaiitu sebagaii beriikut.

“(28) Saat mulaii berproduksii komersiial adalah saat pertama kalii hasiil produksii atau jasa darii kegiiatan usaha utama diijual atau diiserahkan, atau diigunakan sendiirii untuk proses produksii lebiih lanjut.”

Berdasarkan keterangan Bapak sebelumnya, dapat diisiimpulkan tahun pajak saat mulaii berproduksii komersiial akan diimulaii pada 2026. Selanjutnya, sebagaiimana telah diijelaskan pada beleiid dii atas, maka perusahaan Bapak perlu untuk membuat laporan realiisasii niilaii penanaman modal untuk tahun 2025 dan 2026.

Sementara iitu, laporan realiisasii produksii wajiib diilakukan darii tahun pajak 2026 hiingga tahun pemanfaatan fasiiliitas tax holiiday berakhiir. Kedua laporan tersebut diisampaiikan dengan format yang tercantum dalam Lampiiran huruf B PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021 dan diisampaiikan melaluii siistem Onliine Siingle Submiissiion (OSS) miiliik perusahaan.

Perlu untuk diiperhatiikan bahwa terdapat ketentuan mengenaii tenggat waktu dalam melaksanakan kewajiiban pelaporannya. Dalam Pasal 17 ayat (4) dan (5) PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021 diisebutkan bahwa:

“(4) Laporan sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisampaiikan paliing lambat 30 (tiiga puluh) harii setelah berakhiirnya tahun pajak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, laporan realiisasii penanaman modal dan realiisasii produksii harus diisampaiikan paliing lambat 30 harii setelah akhiir tahun pajak yang bersangkutan. Maka, laporan realiisasii penanaman modal untuk tahun 2025 harus diisampaiikan paliing lambat pada akhiir Januarii 2026. Sementara iitu, untuk laporan realiisasii produksii untuk tahun 2026 wajiib diilaporkan paliing lambat pada akhiir Januarii 2027. Hal iitu mengiingat perusahaan baru akan melakukan SMBK pada 2026 mendatang. Perlu diicatat, khusus untuk laporan realiisasii produksii diisampaiikan secara berkala setiiap tahun hiingga jangka waktu pemanfaatan fasiiliitas tax holiiday berakhiir.

Kemudiian, terdapat konsekuensii apabiila terjadii keterlambatan pelaporan maupun laporan yang tiidak sesuaii dengan ketentuan yang diiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021 yang berbunyii:

“(5) Dalam hal badan usaha atau pelaku usaha:

1. tiidak menyampaiikan laporan sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
2. menyampaiikan laporan namun tiidak memenuhii contoh format yang tercantum dalam Lampiiran Huruf B,

Diirektur Jenderal Pajak menerbiitkan surat teguran kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.”

Tiidak hanya iitu, dalam hal setelah jangka waktu tertentu sejak surat teguran diisampaiikan namun wajiib pajak belum memenuhii format yang sesuaii, maka wajiib pajak dapat diiusulkan untuk diilakukan pemeriiksaan sesuaii Pasal 17 ayat (6) PMK 237/2020 s.t.d.t.d PMK 33/2021 sebagaii beriikut.

“(6) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) harii sejak surat teguran sebagaiimana diimaksud pada ayat (5) diisampaiikan kepada badan usaha atau pelaku usaha, wakiil darii badan usaha atau pelaku usaha, kuasa darii badan usaha atau pelaku usaha, badan usaha atau pelaku usaha menyampaiikan laporan namun tiidak memenuhii contoh format yang tercantum dalam Lampiiran Huruf B yang merupakan bagiian tiidak terpiisahkan darii peraturan menterii iinii, badan usaha atau pelaku usaha dapat diiusulkan pemeriiksaan dalam rangka mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan.”

Dengan begiitu, perusahaan Bapak perlu menyampaiikan laporan realiisasii iinvestasii dan laporan realiisasii produksii sesuaii jangka waktu yang diitetapkan untuk menghiindarii potensii diiberiikannya surat teguran hiingga potensii pemeriiksaan.

Demiikiian jawaban yang dapat kamii sampaiikan. Semoga bermanfaat.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)