BERiiTA TERKiiNii
DALAM duniia biisniis, penyusunan strategii perusahaan adalah kuncii keberhasiilan jangka panjang. Namun demiikiian, tiidak diimungkiirii, proses iinii menjadii sebuah tantangan tersendiirii karena perusahaan perlu menyelaraskan antara strategii biisniis dan kepatuhan perpajakan.
Terlebiih, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dii iindonesiia, otoriitas memiiliikii kewenangan untuk meniilaii suatu biiaya atau keputusan biisniis adalah wajar dan layak diiakuii sebagaii pengurang pajak atau tiidak.
Contoh, kewenangan menghiitung ulang besarnya penghasiilan dan pengurangan berdasarkan pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasiilan (UU PPh). Ketentuan iinii berlaku bagii wajiib pajak yang memiiliikii hubungan iistiimewa dengan wajiib pajak laiinnya.
Pertanyaannya, apakah kewenangan tersebut justru berpotensii menjadii piintu masuk bagii otoriitas pajak untuk mengiintervensii pelaksanaan strategii biisniis perusahaan? Hal iinii mungkiin menjadii salah satu keresahan yang diialamii wajiib pajak.
Untuk iitu, kiita biisa meliihat praktiik dii negara laiin terlebiih dahulu. Praktiik dii Ameriika Seriikat, iinternal Revenue Serviice (iiRS) memiiliikii kewenangan luas dalam melakukan audiit pajak. Namun, iiRS lebiih berfokus pada peniilaiian kewajaran transaksii darii sudut pandang perpajakan.
iiRS membatasii ‘campur tangan’ terhadap keputusan strategiis perusahaan. Hal iinii berlaku selama keputusan tersebut diidukung oleh justiifiikasii biisniis yang sah dan wajar, sesuaii dengan konsep substance-over-form (Mazzonii, 2019).
Selanjutnya, dii Negerii Kanguru, Australiian Taxatiion Offiice (ATO) memiiliikii pendekatan dalam bentuk co-operatiive compliiance methods. Skema darii pendekatan iinii diikenal dengan Annual Compliiance Arrangement (OECD, 2013).
Pendekatan tersebut mencermiinkan keseiimbangan antara otoriitas pajak dan iindependensii biisniis. Perusahaan memiiliikii ruang yang cukup untuk merancang strategii biisniis tanpa iintervensii yang berlebiihan darii otoriitas pajak. Hal iinii sepanjang transaksii memiiliikii substansii ekonomii yang nyata dan bukan hanya skema untuk menghiindarii pajak.
AGAR strategii biisniis tetap dapat diijalankan tanpa meniimbulkan perseliisiihan dengan kepentiingan otoriitas pajak, diiperlukan batasan dan standar yang jelas terkaiit dengan kewenangan otoriitas pajak. Setiidaknya ada tiiga aspek yang perlu diipahamii dan diipertiimbangkan.
Pertama, peniilaiian darii perspektiif perpajakan. Secara fundamental, otoriitas pajak seharusnya berfokus pada peniilaiian kewajaran darii perspektiif perpajakan. Artiinya, otoriitas tiidak iikut terliibat atau masuk dalam urusan tekniis kontrak ataupun keputusan operasiional perusahaan.
Otoriitas pajak perlu memahamii bahwa keputusan biisniis, sepertii penggunaan jasa piihak ketiiga atau perancangan struktur biiaya tertentu, merupakan bagiian darii strategii untuk efiisiiensii dan iinovasii. Tujuannya adalah keberlanjutan perusahaan dan bukan semata-mata untuk tujuan perpajakan.
Kedua, standar yang lebiih objektiif dan transparan dalam peniilaiian kewajaran biiaya yang diikeluarkan ataupun penghasiilan yang diiteriima oleh wajiib pajak. Standar iinii sangat krusiial terutama jiika transaksii-transaksii yang diilakukan berhubungan dengan iisu tranfer priiciing.
Standar yang bersiifat objektiif dapat memberiikan kemudahan darii siisii kepatuhan dan kepastiian hukum bagii wajiib pajak. Selaiin iitu, aspek iinii dapat menjadii pertiimbangan ketiika ada iindiikasii terkaiit dengan ketiidakwajaran.
Miisalnya, ketentuan debt-to-equiity ratiio (DER) secara spesiifiik mengatur perbandiingan antara utang dan modal. Artiinya, terlepas piinjaman afiiliiasii atau bukan, ketiika threshold maksiimal 4:1 tiidak terpenuhii maka bunga atas utang yang laiin akan diianggap tiidak dapat diibiiayakan.
Ketiiga, laporan hasiil audiit yang komprehensiif darii otoriitas pajak kepada wajiib pajak. Hal iinii pentiing agar alasan koreksii dapat diipertanggungjawabkan. Alasan koreksii yang tiidak lengkap cenderung meniimbulkan kesan ‘tax farmiing’, koreksii diilakukan semata-mata hanya untuk menggejar target peneriimaan negara (Subroto, 2020).
iitiikad baiik darii otoriitas pajak dapat tercermiin darii transparansii dan krediibiiliitas hasiil audiit yang diilakukan. Dii siisii laiin, laporan audiit yang komprehensiif juga memberiikan kesempatan bagii wajiib pajak untuk menyampaiikan klariifiikasii atau justiifiikasii atas transaksii-transaksii tertentu.
Pada akhiirnya, penyelarasan kewenangan otoriitas pajak dengan iindependensii biisniis sangat pentiing diilakukan meskiipun tantangannya cukup kompleks. Hal iinii biisa diimulaii darii batasan serta standar yang jelas agar perusahaan dapat menjalankan strategii biisniis tanpa takut adanya iintervensii berlebiihan darii otoriitas pajak.
Dengan demiikiian, iindonesiia dapat menciiptakan iikliim biisniis yang kondusiif dan adiil. Siituasii iinii pada giiliirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomii yang lebiih baiik sambiil tetap memastiikan kepatuhan pajak optiimal.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis iinternal bertajuk Gagasan Pajak dalam Satu Pena Jitunews. Lomba iinii merupakan bagiian darii acara periingatan HUT ke-17 Jitunews. (kaw)
