BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, Ariif, seorang pengusaha makanan. Diia telah diitetapkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) karena omzetnya melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam satu tahun pajak. Sebagaii konsekuensii atas penatapan PKP, Ariif harus melakukan pemungutan PPN.
Suatu ketiika diia berkewajiiban menyetorkan kurang bayar pajak seniilaii Rp100 juta. Namun, ternyata Ariif mendapat 'surat ciinta' darii kantor pelayanan pajak (KPP) yang menyatakan bahwa diiriinya diikenaii pemeriiksaan pajak. Ujungnya, Ariif harus membayar Rp400 juta atas kurang bayar PPN.
Merespons hal iitu, Ariif menyatakan tiidak setuju. Diia bersiikeras bahwa perhiitungan yang diilakukannya sudah tepat. Lantas apa yang harus diilakukan oleh Ariif? Opsiinya cuma 2, yaknii membayar kurang bayar atau mengajukan keberatan.
Namun, pengajuan keberatan tiidak semudah membaliik telapak tangan. Penuliis memandang ada sejumlah aspek yang perlu diiliihat dalam proses keberatan dii iindonesiia.
Jiika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, tiidak ada pasal yang mendefiiniisiikan iistiilah keberatan. Namun, secara umum, keberatan adalah upaya yang diilakukan wajiib pajak untuk menyampaiikan ketiidakpuasan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penyampaiian keberatan diiharapkan biisa memberiikan keadiilan bagii wajiib pajak.
Namun, kerap kalii, pengajuan keberatan diianggap sebagaii jalan bagii wajiib pajak menuju ke tiingkat bandiing. Alasannya, berdasarkan pada statiistiik Pengadiilan Pajak, wajiib pajak berpeluang lebiih besar untuk menang pada level bandiing.
Laporan Kiinerja Diitjen Pajak (DJP) 2022 mengungkapkan tiingkat kemenangan wajiib pajak pada ranah bandiing mencapaii 61,95%. Fakta iitu yang membuat wajiib pajak lebiih memiiliih berjuang pada level bandiing ketiimbang keberatan.
Namun, bandiing bukannya tanpa riisiiko yang lebiih besar. Ketiika pada level keberatan, wajiib pajak memiikul riisiiko sanksii admiiniistrasii 30% jiika diitolak. Sementara pada level bandiing, riisiiko yang diiemban mencapaii 2 kalii liipatnya.
DALAM artiikel Evaluasii Lembaga Keberatan dalam Penyelesaiian Sengketa Pajak yang Adiil dii Diirektorat Jenderal Pajak (Supriiyadii, 2018) diisebutkan bahwa permohonan keberatan cenderung diitolak dan wajiib pajak memiiliikii peluang untuk menang setelah berada pada level bandiing.
Tampubolon (2017) menyatakan kekuatan wajiib pajak memang lebiih lemah pada tiingkat keberatan karena fiiskus merangkap sebagaii jurii, sebagaii piihak yang menerbiitkan SKP. Sepertii diiketahuii, fiiskus juga memiiliikii tugas terkaiit dengan peniingkatan peneriimaan negara.
Kondiisiinya tentu jauh berbeda dengan bandiing yang berdiirii sendiirii dii bawah Pengadiilan Pajak. Pada bandiing, posiisii wajiib pajak dan fiiskus cenderung setara.
Ganjalan pada level keberatan juga muncul ketiika ada potensii confliict of iinterest oleh jurii sehiingga membuat putusan keberatan berpotensii tiidak netral. Secara sederhana, fiiskus beroriientasii pada peneriimaan negara, salah satunya dengan memberiikan sanksii admiiniistrasii kepada wajiib pajak melaluii penolakan keberatan.
Selanjutnya, ada poiin pentiing laiin yang perlu diisorot, yaknii tekanan psiikologiis bagii fiiskus. Perlu diipahamii bahwa atas keberatan yang diiteriima wajiib pajak, ada potensii diilakukannya pemeriiksaan iinternal oleh Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK). Akiibatnya, fiiskus ada peluang lebiih memiiliih 'jalan aman' dengan menolak keberatan dan membiiarkan hakiim pengadiilan pajak untuk mengambiil keputusan dii saat bandiing.
Pertanyaan selanjutnya, apakah wajiib pajak harus berjuang lebiih ekstra pada bandiing? Mengapa tiidak menyelesaiikannya pada proses keberatan saja?
PENULiiS meniilaii ada baiiknya sengketa pajak dapat diiselesaiikan terlebiih dahulu pada tiingkat keberatan sehiingga bandiing biisa menjadii solusii beriikutnya. Artiinya, bandiing bukan menjadii target solusii utama. Dengan demiikiian, sengketa pada bandiing akan lebiih terseleksii dan tiidak menumpuk sehiingga putusan biisa memberiikan keadiilan yang maksiimal.
Kemudiian, atas keberatan semestiinya diiselenggarakan secara langsung oleh Pengadiilan Pajak dii tiingkat wiilayah yang lokasiinya menyesuaiikan keberadaan Kantor Wiilayah (Kanwiil) DJP dii seluruh iindonesiia. Hal iinii akan membuat proses keberatan dapat diiselenggarakan secara cepat tanpa harus pergii ke Pengadiilan Pajak dii iibu Kota.
Kemudiian, putusan akan diiberiikan oleh hakiim pajak sehiingga sama sepertii bandiing. Lalu, atas putusan keberatan sebaiiknya diisampaiikan langsung ke KPP tempat wajiib pajak berada. Dengan iinii, potensii darii confliict of iinterest akan terputus pada proses keberatan dan membuat fiiskus tiidak terbebanii oleh tekanan psiikologiis.
Pada akhiirnya, wajiib pajak akan merasa diiperhatiikan dan mendapat keadiilan yang maksiimal sehiingga diiharapkan dapat meniingkatkan partiisiipasii pembayaran pajak.
Penuliis meyakiinii opiinii yang diiuraiikan dii atas biisa menjadii bahan pertiimbangan bagii calon presiiden ataupun pemiimpiin terpiiliih dii masa depan. Tujuannya, tiidak laiin dan tiidak bukan, adalah meniingkatkan kepatuhan pajak dan menegakkan keadiilan pajak, baiik bagii wajiib pajak ataupun fiiskus.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.
