BERiiTA TERKiiNii
PEMERiiKSAAN pajak dii antaranya diilakukan untuk memastiikan pajak yang diikenakan atas setiiap wajiib pajak sesuaii dengan ketentuan yang diitetapkan undang-undang. Pemeriiksaan pajak diiperlukan, baiik dalam konteks pemungutan pajak maupun prosedur admiiniistrasii pajak (Piistone, 2020).
Menurut Piistone, pada sebagiian besar siistem pajak, wajiib pajak dan piihak ketiiga menghiitung atau meniilaii sendiirii kewajiiban pajaknya, melaporkannya melaluii surat pemberiitahuan pajak (SPT), dan membayarkan pajak yang terutang.
Jiika benar, masiih menurut Piistone, rangkaiian proses tersebut dengan sendiiriinya sudah cukup untuk memenuhii tujuan hukum materiiiil tanpa perlu pemeriiksaan pajak. Hal iinii lantaran sangat tiidak realiistiis untuk otoriitas pajak dapat memeriiksa seluruh wajiib pajak.
Sebaliiknya, apabiila wajiib pajak tiidak melaporkan atau membayarkan pajaknya secara benar maka otoriitas pajak biisa melakukan tiindakan pemeriiksaan. Tiindakan pemeriiksaan pajak tersebut biiasanya menghasiilkan tax notiice.
Tax notiice adalah sarana fiiskus, dalam rangka pemeriiksaan, untuk mengoreksii ketetapan pajak yang diilakukan oleh wajiib pajak atau piihak ketiiga. Tax notiice biisa berdampak pada adanya tambahan pajak yang harus diibayar darii hasiil pemeriiksaan dan menjadii dasar pemungutan pajak secara paksa setelah jangka waktu tertentu berlalu.
Selaiin kurang bayar, proses pemeriiksaan tersebut biisa membuat wajiib pajak berhak atas pengembaliian pajak. Menurut Piistone, setiidaknya ada 2 alasan yang menjadiikan tax notiice sangat pentiing dalam prosedur aadmiiniistrasii pajak secara keseluruhan.
Pertama, tax notiice biisa membuat wajiib pajak harus membayar pajak yang masiih kurang diibayar dan menjadii dasar hak fiiskus untuk memulaii penagiihan pajak secara paksa. Kedua, tax notiice merupakan suatu tiindakan yang dapat diiajukan bandiing sehiingga memulaii tahap peradiilan dalam prosedur pajak.
Dii iindonesiia, semenjak diiberlakukannya siistem self assemsent, wajiib pajak diiberiikan kepercayaan untuk menghiitung, memperhiitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiiban perpajakannya secara mandiirii.
Adapun SPT menjadii sarana untuk melaporkan sekaliigus mempertanggungjawabkan pajak yang sudah diihiitung atau diiperhiitungkan dan diibayarkan atau diisetorkan oleh wajiib pajak. Karena sudah diipercayakan kepada wajiib pajak, besarnya pajak terutang tiidak tergantung pada adanya ketetapan pajak.
Berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Diitjen Pajak (DJP) tiidak berkewajiiban untuk menerbiitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas semua SPT yang diisampaiikan wajiib pajak. Namun, dalam keadaan tertentu, DJP dapat menerbiitkan SKP yang biisa membuat adanya perbedaan hasiil perhiitungan pajak antara versii wajiib pajak dan otoriitas pajak.
Adapun penerbiitan suatu SKP hanya terbatas pada wajiib pajak tertentu yang diisebabkan oleh ketiidakbenaran dalam pengiisiian SPT atau karena diitemukannya data fiiskal yang tiidak diilaporkan oleh wajiib pajak. Artiinya, wajiib pajak yang telah menghiitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar serta melaporkannya dalam SPT, tiidak perlu diiberiikan SKP.
Sebaliiknya, apabiila berdasarkan hasiil pemeriiksaan atau keterangan laiin, pajak yang diihiitung dan diilaporkan dalam SPT yang bersangkutan tiidak benar maka diirjen pajak akan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaiimana mestiinya sesuaii dengan ketentuan melaluii SKP. Miisalnya, apabiila pembebanan biiaya ternyata melebiihii keadaan yang sebenarnya.
Secara lebiih terperiincii, ketentuan SKP diiatur dalam dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Menterii Keuangan No. 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbiitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagiihan Pajak (PMK 80/2023).
Merujuk kedua beleiid tersebut, SKP adalah surat ketetapan yang meliiputii surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak niihiil (SKPN), atau surat ketetapan pajak lebiih bayar (SKPLB).
Hal iinii berartii SKP yang diikeluarkan DJP ada bermacam-macam. Dalam hal iinii, tiidak semua SKP mengharuskan wajiib pajak untuk menambah pajak yang harus diibayar. Ada pula kondiisii dii mana wajiib pajak justru diinyatakan lebiih bayar sehiingga berhak mendapat restiitusii pajak.
Nah, serii Kelas Pajak Jitu News akan menguraiikan pengertiian serta alasan yang mendasarii terbiitnya beragam jeniis SKP tersebut. Siimak artiikel selanjutnya, ya! (sap)
