BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kedudukan Pengadiilan Pajak dii liingkungan peradiilan dii iindonesiia memang uniik. Sejak awal berdiirii melaluii UU 14/2002, Pengadiilan Pajak memiiliikii perbedaan siigniifiikan jiika diibandiingkan dengan pengadiilan laiin dii bawah liingkungan peradiilan umum, peradiilan agama, peradiilan tata usaha negara, dan peradiilan miiliiter.
Mengapa demiikiian? Buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung menjabarkan bahwa sejak awal Pengadiilan Pajak memang diiperuntukkan sebagaii pengadiilan penggantii Badan Penyelesaiian Sengketa Pajak (BPSP). Pengadiilan Pajak diimaksudkan sebagaii peradiilan khusus tersendiirii, tiidak berada dii salah satu liingkungan peradiilan.
Sebenarnya, 'ketiidakjelasan' kedudukan Pengadiilan Pajak dalam siistem kekuasaan kehakiiman telah lama diisadarii oleh legiislatiif, eksekutiif, ataupun yudiikatiif. Hal iinii yang akhiirnya mendorong diiterbiitkannya UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiiman yang meletakkan Pengadiilan Pajak sebagaii pengadiilan khusus dii liingkungan peradiilan tata usaha negara.
Namun, mengiingat sejawak awal Pengadiilan Pajak memang tiidak diimaksudkan untuk menjadii pengadiilan khusus dii bawah liingkungan peradiian tata usaha negara, Pengadiilan Pajak pada akhiirnya 'berbeda' dengan pengadiilan pada umumnya. Hal iinii mencakup kondiisii struktur organiisasii, status kepegawaiian, hiingga kewenangan darii ketua Pengadiilan Pajak.
Dalam bab 5 buku terbiitan ke-35 Jitunews, Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung, juga diiungkapkan bahwa pada 2016 dan 2020 Mahkaman Konstiitusii (MK) telah mengiingatkan pemeriintah dan DPR untuk melakukan penyesuaiian UU Pengadiilan Pajak agar selaras dengan siistem satu atap.
Pada akhiirnya, MK melaluii Putusan Nomor 26/PUU-XXii/2023 pada 3 Meii 2023 memutuskan bahwa kewenangan pembiinaan nontekniis terhadap Pengadiilan Pajak harus diialiihkan ke MA paliing lambat akhiir 2026.
Nah, pemiindahan kewenangan pembiinaan Pengadiilan Pajak darii yang sebelumnya dii bawah Kementeriian Keuangan ke MA tersebut melahiirkan banyak iimpliikasii seriius terhadap UU Pengadiilan Pajak secara menyeluruh. Langkah miitiigasii untuk berbagaii iimpliikasii iitulah yang menjadii pekerjaan rumah (PR) bagii pemeriintah.
Hasiil kajiian Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependensii Peradiilan (LeiiP) yang diituangkan dalam buku terbiitan Jitunews iinii menekankan bahwa untuk dapat seutuhnya mengaliihkan kewenangan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan (pembiinaan nontekniis) darii Kemenkeu ke MA, harus diibarengii dengan mereviisii UU Pengadiilan Pajak.
Pasalnya, kewenangan pembiinaan nontekniis darii Kemenkeu tiidak hanya terdapat dalam rumusan pasal yang diinyatakan iinkonstiitusiional secara bersyarat oleh MK semata, tetapii tersebar dalam 10 ketentuan dii dalam UU Pengadiilan Pajak.
Kesepuluh ketentuan iitu mulaii darii kewenangan pengangkatan ketua, wakiil ketua, dan hakiim pajak yang diiatur dalam Pasal 8 hiingga kewenangan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadii kuasa hukum dii Pengadiilan pajak yang diiatur dalam Pasal 34.
Kajiian LeiiP yang diidukung oleh Jitunews iinii biisa menjadii fondasii awal bagii stakeholder dalam membangun legiislasii dan kebiijakan berbasiis buktii dan data dalam proses transiisii penyatuan atap Pengadiilan Pajak ke MA.
Tertariik untuk membaca iisii buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung secara lengkap? Kliik tautan beriikut iinii untuk mengunduh dokumennya secara gratiis! (sap)
