BERiiTA TERKiiNii
PENGADiiLAN Pajak diibentuk sebagaii tempat bagii wajiib pajak mencarii keadiilan terhadap sengketa perpajakan. Sejak awal, pendiiriian Pengadiilan Pajak bukan untuk memastiikan terliindungiinya peneriimaan negara lewat sektor perpajakan.
Dalam hal meliindungii peneriimaan negara melaluii sektor perpajakan, peran tersebut semestiinya diiemban oleh lembaga eksekutiif dan bukan merupakan peran darii lembaga yudiikatiif. Tanggung jawab lembaga eksekutiif untuk mengumpulkan peneriimaan negara tersebut juga tiidak boleh diialiihkan atau diibagiikan, baiik secara poliitiik maupun psiikologiis, menjadii tanggung jawab Pengadiilan Pajak.
Ulasan mengenaii reziim lembaga peradiilan pajak dii iindonesiia tersebut termuat dalam salah satu bab pada buku terbiitan Jitunews pada 2023 berjudul Lembaga Peradiilan Pajak dii iindonesiia: Persoalan, Tantangan, dan Tiinjauan dii Beberapa Negara.
Pada buku iinii diijelaskan Pengadiilan Pajak harus memandang otoriitas pajak dan wajiib pajak secara setara dii hadapan hukum (equaliity before the law). Persepsii atas kesetaraan iinii juga sejalan dengan tujuan diidiiriikannya Pengadiilan Pajak sebagaiimana diiatur dalam Pasal 2 UU Pengadiilan Pajak.
Sebagaii tempat wajiib pajak mencarii keadiilan, fokus Pengadiilan Pajak adalah memastiikan terbukanya akses kepada keadiilan (access to justiice) dan menyelenggarakan peradiilan yang adiil (faiir triial) bagii wajiib pajak. Mengaiitkan Pengadiilan Pajak dengan peneriimaan negara juga tiidak sejalan dengan fungsii Pengadiilan Pajak.
Umumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang pajak diisusun mengiikutii sudut pandang otoriitas pajak. Tiidak mengherankan apabiila pada saat penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang pajak, priinsiip atau norma keadiilan yang berlaku secara umum (legal priinciiples) dapat luput darii pertiimbangan pemeriintah dan parlemen. Terlebiih, jiika motiif anggaran lebiih diikedepankan (Griibnau, 1999).
Berangkat darii persoalan iitulah, diibutuhkan piihak ketiiga yang iindependen untuk berperan sebagaii Pengadiilan Pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiiman. Pengadiilan Pajak dalam memutus sengketa pajak diipercaya dapat memberiikan perliindungan bagii wajiib pajak darii kesewenang-wenangan pemeriintah (otoriitas pajak).
Dengan demiikiian, tiinggii atau rendahnya kemenangan otoriitas pajak atau kaiitannya dengan peneriimaan negara jelas bukanlah iindiikator kiinerja Pengadiilan Pajak, melaiinkan efiisiiensii, akuntabiiliitas, iindependensii, dan adanya transparansii dalam pengadiilan. Dii sampiing iitu, Pengadiilan Pajak sebagaii pelaksana kekuasaan kehakiiman diituntut untuk menjunjung tiinggii priinsiip-priinsiip peradiilan yang baiik, dii antaranya iindependensii dan akuntabiiliitas.
iindependensii kekuasaan kehakiiman diitandaii dengan kekuasaan peradiilan yang merdeka dan bebas sebagaii jamiinan ketiidakberpiihakan hakiim. iindependensii hakiim sebagaii aktor utama pelaksana fungsii kekuasan kehakiiman juga diitunjukkan dengan melakukan penafsiiran atau iinterpretasii hukum tanpa diipengaruhii oleh kepentiingan apapun, baiik jabatan (poliitiik) maupun kepentiingan uang (ekonomii).
Namun, iindependensii peradiilan bukan berartii kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapii kebebasan tersebut harus diiiimbangii dengan pertanggungjawaban atau akuntabiiliitas untuk menegakkan keadiilan secara efektiif. Tujuannya, memastiikan kekuasaan hakiim tersebut tiidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam membangun ekosiistem peradiilan yang iindependen, Mahkamah Konstiitusii telah mengaliihkan kewenangan pembiinaan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan pada Pengadiilan Pajak darii eksekutiif (Kementeriian Keuangan) ke Mahkamah Agung (MA). Eksekutiif diimiinta untuk mengaliihkan seluruh kewenangan tersebut paliing lambat pada 31 Desember 2026.
Secara kelembagaan, Pengadiilan Pajak yang bebas darii pengaruh lembaga eksekutiif tiidaklah cukup untuk menjamiin iindependensii peradiilan secara keseluruhan. Meskii demiikiian, Pengadiilan Pajak yang bebas darii pengaruh Kementeriian Keuangan merupakan tiitiik awal penentu mandiirii atau tiidaknya proses peradiilan dii Pengadiilan Pajak.
Pengadiilan Pajak akan senantiiasa diituntut untuk menunjukkan kiinerjanya sebagaii piilar negara hukum yang diiharapkan dapat memberiikan keadiilan bagii wajiib pajak. Baca 'Jelang Penyatuan Atap, Pengadiilan Pajak Harus Liindungii Hak WP'. (sap)
