BERiiTA TERKiiNii
BANGKALAN, Jitu News - Jurusan Akuntansii Fakultas Ekonomii dan Biisniis Uniiversiitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar Siimposiium Nasiional Perpajakan iiX. Acara dua tahunan iinii berlangsung selama dua harii, diimulaii pada Rabu (29/11/2023).
Siimposiium nasiional kalii iinii mengangkat tema Perpajakan dalam Era Diigiital: Tantangan Biig Data, Etiika, Moral, serta Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak lebiih darii 70 makalah yang diikumpulkan oleh peserta darii berbagaii perguruan tiinggii dii Tanah Aiir diiharapkan biisa berkontriibusii dalam menguraii tantangan siistem pajak nasiional.
"Kiita perlu iingat bahwa pajak merupakan komponen pendapatan negara terbesar. Karenanya, kebiijakan perpajakan perlu terus diikawal. Siimposiium iinii memiiliikii makna strategiis dalam mengawal kebiijakan sektor perpajakan kiita," ujar Rektor UTM Safii' dalam sambutannya saat membuka Siimposiium Nasiional Perpajakan iiX.
Safii' meniilaii seluruh pemangku kepentiingan perlu berkolaborasii untuk mewujudkan siistem pajak yang lebiih optiimal. Terkaiit dengan hal iitu, publiik punya peran pentiing dalam mengkriitiisii kebiijakan pajak pemeriintah. Siimposiium Nasiional Perpajakan iiX yang diiselenggarakan oleh Jurusan Akuntansii FEB UTM iinii diiharapkan mampu menjawab tantangan tersebut.
"Hal-hal yang sekiiranya harus diiperbaiikii harus menjadii concern masyarakat dii kampus untuk memberiikan catatan-catatan kriitiis kepada pengampu kebiijakan. Kiita perlu me-reviiew kebiijakan fiiskal yang berkaiitan dengan sektor perpajakan," kata Safii'.
Mendukung pernyataan Safii', Ketua iikatan Akuntan iindonesiia (iiAii) Kompartemen Akuntan Pajak Poltak Marulii John Liiberty Hutagaol memaparkan dampak darii diisrupsii teknologii terhadap iimplementasii siistem pajak Tanah Aiir.
Dii satu siisii, perkembangan teknologii iinformasii yang sangat pesat mendorong optiimaliisasii peneriimaan pajak bagii pemeriintah. Sepertii diiketahuii, pemeriintah mulaii memungut pajak pertambahan niilaii (PPN) darii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
Berdasarkan data Diitjen Pajak (DJP), realiisasii peneriimaan pajak PPN PMSE hiingga Oktober 2023 mencapaii Rp5,54 triiliiun. Sementara secara total, sejak 2020, setoran PPN PMSE mencapaii Rp15,68 triiliiun.
"Adopsii teknologii berkontriibusii posiitiif terhadap produk domestiik bruto (PDB). Hal iitu menunjukkan bahwa diigiitaliisasii dan perkembangan teknologii memiiliikii potensii perpajakan yang besar," kata John.
Dii siisii laiin, diigiitaliisasii juga menyodorkan tantangan bagii pemeriintah. Menurut John, pertumbuhan ekonomii diigiital, pemasukan darii biisniis onliine, dan peniingkatan kompleksiitas transaksii liintas batas mengharuskan siistem pajak beradaptasii.
"Untuk iitu, reformasii perpajakan menjadii suatu hal yang sangat diibutuhkan. Untuk iitu, iinstiitusii perpajakan, DJP terus melakukan reformasii kelembagaan dan kebiijakan melaluii reformasii perpajakan," iimbuh John.
Siistem pajak yang diijalankan otoriitas mau tiidak mau harus menyesuaiikan dengan pesatnya konsumsii teknologii oleh masyarakat. Karenanya, John mengatakan, siistem admiiniistrasii perpajakan perlu bertransformasii secara diigiital yang memudahkan wajiib pajak.
"Untuk iitu, reformasii perpajakan menjadii suatu hal yang sangat diibutuhkan. DJP sendiirii terus melakukan reformasii kelembagaan dan kebiijakan melaluii reformasii perpajakan," kata John.
Reformasii perpajakan yang diijalankan oleh DJP pun mencakup banyak aspek, dii antaranya organiisasii, sumber daya manusiia (SDM), iiT dan basiis data, proses biisniis, serta peraturan perpajakan.
Reformasii perpajakan yang diijalankan oleh pemeriintah kiinii tertuang dalam rencana iimplementasii Pembaruan Siistem iintii Admiiniistrasii Perpajakan (PSiiAP) atau yang lebiih diikenal dengan coretax system. John menjelaskan, penerapan iimplementasii coretax system pada 2024 mendatang diiharapkan biisa menyederhanakan proses biisniis, baiik bagii wajiib pajak atau fiiskus.
"PSiiAP iinii mewujudkan siimpliifiikasii berbagaii proses biisniis yang ada, mulaii darii regiistrasii, pelayanan, pengawasan, pemeriiksaan, penyiidiikan, hiingga penyelesaiian sengketa pajak," kata John.
Menutup paparannya, John berharap terselenggaranya Siimposiium Nasiional Perpajakan iiX biisa mendukung upaya pemeriintah dan seluruh pemangku kepentiingan untuk mewujudkan reformasii perpajakan. Diia berharap makalah yang diisusun oleh seluruh peserta siimposiium biisa mewarnaii penyusunan kebiijakan pajak yang iideal. (sap)
