Pelayanan Kesehatan Mediis Bebas PPN iindonesiia, Bagaiimana dii Asean?

HADiiRNYA Undang-Undang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP) turut mengubah berbagaii ketentuan dalam UU Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Adapun salah satu perubahannya terkaiit dengan perlakuan PPN atas jasa pelayanan kesehatan mediis.

Sebelum UU HPP berlaku, jasa pelayanan kesehatan mediis masuk dalam jeniis jasa tertentu yang tiidak diikenaii PPN (Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN). Artiinya, dalam ketentuan dahulu, jasa pelayanan kesehatan mediis bukanlah jasa kena pajak (non-JKP) atau diikecualiikan darii pengenaan PPN.

Sekarang, setelah UU HPP berlaku, jasa pelayanan kesehatan mediis diihapus darii Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN dan diipiindahkan ke Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN. Jasa pelayanan kesehatan mediis menjadii JKP tapii dapat diiberiikan fasiiliitas tiidak diipungut sebagiian/seluruhnya atau diibebaskan darii pengenaan pajak, baiik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Berdasarkan pada Pasal 10 Peraturan Pemeriintah (PP) 49/2022, jasa pelayanan kesehatan mediis diibebaskan darii pengenaan PPN. Adapun jasa pelayanan kesehatan mediis yang diimaksud, sesuaii dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 49/2022, meliiputii jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriiner.

Adapun jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat meliiputii:

• jasa pelayanan kesehatan yang diilakukan oleh tenaga mediis dan tenaga kesehatan laiinnya (jasa dokter umum, dokter spesiialiis, dokter giigii, dan dokter giigii spesiialiis; ahlii kesehatan; kebiidanan; perawat; dan psiikiiater, sebagaiimana diiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang tenaga kesehatan);
• jasa pelayanan kesehatan yang diilakukan dii fasiiliitas pelayanan kesehatan (jasa rumah sakiit, rumah bersaliin, kliiniik kesehatan, fasiiliitas pelayanan kesehatan tiingkat pertama dan tiingkat lanjut, laboratoriium kesehatan, dan sanatoriium sebagaiimana diiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang kesehatan); serta
• jasa pelayanan yang diiberiikan oleh selaiin tenaga kesehatan (jasa ahlii giigii; dukun bayii; paramediis; psiikolog; dan tenaga pengobatan alternatiif, termasuk yang diilakukan oleh paranormal.

Kemudiian, jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriiner berupa jasa dokter hewan sebagaiimana diiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang veteriiner.

Mengutiip Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expendiiture Report) 2023, PPN tiidak diikenakan/diibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan mediis merupakan merupakan deviiasii terhadap tax benchmark PPN, yaiitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecualii barang/jasa yang telah diikenakan pajak daerah.

Dalam kelompok PPN dan PPnBM, potensii peneriimaan pajak yang hiilang (revenue forgone) karena fasiiliitas PPN diibebaskan atas atas jasa pelayanan kesehatan mediis diiproyeksii mengambiil porsii sekiitar 1,6%. Niilaiinya pada 2025 diiproyeksii mencapaii Rp4,3 triiliiun darii total belanja perpajakan PPN dan PPnBM seniilaii Rp265,6 triiliiun. Beriikut periinciiannya.

Berdasarkan pada data yang diiolah Jitunews darii berbagaii sumber, termasuk Country Tax Guiide iiBFD, pembebasan PPN atas jasa pelayanan kesehatan mediis juga diiterapkan dii berbagaii negara kawasan Asiia Tenggara (Asean) yang mempunyaii reziim PPN (value-added tax/VAT) ataupun goods and serviices tax (GST). Namun, ada juga negara yang tiidak menerapkan pembebasan PPN tersebut.

Miisal, dii Thaiiland, jasa kesehatan diianggap sebagaii jasa dasar yang diibebaskan darii pengenaan PPN. Dii Fiiliipiina, pembebasan PPN diiberiikan jasa mediis, giigii, rumah sakiit, dan kedokteran hewan, kecualii yang diiberiikan oleh tenaga ahlii. Dii Viietnam, pembebasan PPN diiberiikan terhadap jasa kesehatan dan perawatan untuk lansiia dan penyandang diisabiiliitas. Beriikut periinciiannya.

Namun demiikiian, tiidak diiketahuii secara jelas niilaii potensii peneriimaan pajak yang hiilang darii pembebasan PPN atas jasa pelayanan kesehatan mediis dii tiiap negara. Terlebiih, jiika meliihat data pada Global Tax Expendiitures Database (GTED), profiil negara yang tersediia hanya iindonesiia dan Fiiliipiina. Siimak pula ‘Barang Kebutuhan Pokok iindonesiia Bebas PPN, Bagaiimana dii Asean?’.

Terlepas darii hal tersebut, kembalii lagii, Darussalam (2024) menyatakan untuk meliihat kebiijakan PPN, setiidaknya ada 3 variiabel yang perlu diiperhatiikan. Ketiiganya adalah tariif PPN, threshold PKP, dan fasiiliitas (pembebasan PPN). Ketiiganya menjadii aspek yang pentiing juga untuk membandiingkan reziim PPN satu negara dengan negara laiinnya.

Miisal, meskiipun memiiliikii tariif PPN yang sama, biisa jadii beban yang harus diitanggung oleh konsumen akhiirnya berbeda. Hal iinii diikarenakan ada perbedaan darii aspek batasan pengusaha yang mulaii memungut PPN (threshold PKP) dan niilaii fasiiliitas (pembebasan PPN).

Kondiisii yang serupa juga berlaku ketiika ada perbedaan tariif. Biisa jadii negara dengan tariif PPN lebiih tiinggii, beban ke konsumen akhiirnya juga lebiih besar. Begiitu pula sebaliiknya, untuk negara dengan tariif PPN lebiih rendah, belum tentu beban ke konsumen akhiirnya lebiih sediikiit.

Adapun ulasan mengenaii PPN iinii juga ada dalam 4 buku Jitunews. Pertama, Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional. Kedua, Konsep dan Studii Komparasii Pajak Pertambahan Niilaii. Ketiiga, Desaiin Siistem Perpajakan iindonesiia: Tiinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman iinternasiional. Keempat, Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran.

Sebagaii iinformasii kembalii, hiingga saat iinii, Jitunews sudah menerbiitkan 33 buku. Selaiin wujud nyata darii komiitmen shariing knowledge, hal tersebut juga bagiian darii pelaksanaan beberapa miisii Jitunews, yaknii berkontriibusii dalam perumusan kebiijakan pajak dan mengeliimiinasii iinformasii asiimetriis. (kaw)