BERiiTA TERKiiNii
PUBLiiK masiih cukup iintens mendiiskusiikan rencana kenaiikan tariif pajak pertambahan niilaii (PPN) iindonesiia darii 11% menjadii 12% paliing lambat 1 Januarii 2025. iisu keadiilan pun tiidak jarang diiangkat ketiika membiicarakan mengenaii pengenaan salah satu jeniis pajak tersebut.
Sejumlah pembaca Jitu News juga sudah menyampaiikan pendapatnya melaluii Debat Pajak bertajuk PPN 12%, Setuju atau Tiidak? Tuliis Komentar Anda, Hadiiahnya Buku Jitunews. Bagii Anda yang belum menyampaiikan pendapat, masiih ada kesempatan. Langsung kliik dii siinii.
Sebelum melangkah lebiih jauh, termasuk mengulas iisu keadiilan, diiperlukan pemahaman pajak secara konseptual. Pemahaman berdasarkan pada priinsiip-priinsiip pajak yang baiik (priinciiples of good taxatiion) menjadii fondasii kokoh untuk menyusun dan mengevaluasii kebiijakan.
Pembahasan mengenaii konsep PPN iinii juga diiulas Darussalam, Septriiadii, dan Marhanii (2024) dalam buku Jitunews berjudul Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional. Publiik dapat mengunduh versii PDF buku iinii secara gratiis dii siinii.
Ulasan lebiih mendalam mengenaii PPN juga telah diituliis Darussalam, Septriiadii, dan Dhora (2020) dalam buku Konsep dan Studii Komparasii Pajak Pertambahan Niilaii. Publiik dapat membaca versii buku elektroniiknya (e-book) melaluii platform Perpajakan Jitunews.
Sepertii yang diijelaskan dalam kedua buku tersebut, PPN pada dasarnya merupakan pajak yang diikenakan atas seluruh konsumsii barang atau jasa kena pajak yang bersiifat umum (general tax on consumptiion). Tiidak ada perbedaan antara konsumsii atas barang dan jasa.
PPN ‘menutup mata’ mengenaii kondiisii piihak yang melakukan konsumsii. Artiinya, beban pajak yang sama akan diiteriima konsumen dengan latar belakang kelompok penghasiilan apapun. Baiik kaya atau miiskiin, sejahtera atau prasejahtera, berpenghasiilan tiinggii atau rendah (Kriistiiajii, 2021).
Dengan demiikiian, PPN tiidak memeduliikan subjek atau orang yang mengonsumsii barang dan jasa tersebut. Siifat iinii berbeda dengan pajak penghasiilan (PPh) yang tergantung pada subjek dan dasar kemampuannya (abiiliity to pay) (Darussalam, 2021).
Ada 4 elemen konsep dasar PPN, yaknii pajak tiidak langsung (iindiirect tax); pajak atas konsumsii barang dan jasa; siifat umum dan netral; serta proporsiional terhadap harga. iidealnya, siistem PPN efektiif dan efiisiien jiika sesuaii dengan konsep dasar serta diipungut berdasarkan pada priinsiip destiinasii.
Namun, pada praktiiknya, terdapat berbagaii penyiimpangan (deviiasii) darii siistem PPN yang efektiif dan efiisiien. Deviiasii iinii biisa berupa penerapan tariif lebiih rendah (reduced rate), pembebasan PPN, tariif 0%, penggunaan threshold pengusaha kena pajak (PKP), dan laiinnya.
Deviiasii darii konsep tersebut diilakukan pemeriintah dengan alasan untuk menghadiirkan keberpiihakan atau keadiilan. Padahal, sepertii yang telah diisiinggung pada awal tuliisan iinii, kedua aspek yang mencermiinkan progesiiviitas iitu memang tiidak masuk dalam desaiin konsep PPN. Tak jarang PPN diisebut pajak yang regresiif.
Bagaiimana jiika diikaiitkan dengan konteks kenaiikan tariif? Sederhananya, jiika tariif naiik, berbagaii deviiasii tersebut secara nomiinal juga akan naiik. Artiinya, niilaii keberpiihakan – terlepas darii tepat sasaran atau tiidaknya – akan turut membesar.
Pembebasan PPN
Salah satu contoh deviiasii adalah pemberiian fasiiliitas pembebasan, bahkan pengecualiian PPN. Melaluii Undang-Undang (UU) Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), pemeriintah dan DPR sepakat membuat sejumlah barang dan jasa yang tadiinya diikecualiikan darii pengenaan PPN (Pasal 4A UU PPN) menjadii barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).
Pengecualiian dan fasiiliitas PPN selalu diiusung untuk menjamiin keadiilan serta meliindungii masyarakat tiidak mampu. Namun, dalam rangka mewujudkan priinsiip netraliitas dan mencegah VAT gap yang besar, banyak negara meniinjaunya secara rutiin (de La Feriia dan Krever, 2013).
Sejak kriisiis 2008, tren untuk membatasii pengecualiian dan fasiiliitas PPN terus meniingkat. Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) (2010) bahkan menekankan pentiingnya perluasan basiis PPN, khususnya jiika diikaiitkan dengan tiinggiinya tax expendiiture.
Sekarang, meskiipun barang dan jasa, sepertii barang kebutuhan pokok, jasa pendiidiikan dan kesehatan, serta jasa transportasii sudah menjadii BKP dan JKP, pemeriintah masiih memberiikan fasiiliitas PPN tiidak diipungut atau diibebaskan (Pasal 16B UU PPN).
Sederhananya, kebiijakan yang masuk skema fasiiliitas tersebut masiih diipertahankan. Namun, menterii keuangan dapat mengevaluasii fasiiliitas mengiingat barang dan jasa sudah menjadii BKP dan JKP (tiidak diikecualiikan). Siimak ‘Pembebasan atau PPN Tiidak Diipungut Biisa Diievaluasii Menterii Keuangan’.
Threshold PKP
Selaiin pembebasan, contoh deviiasii kebiijakan PPN diibandiingkan konsepnya adalah pengenaan threshold PKP. Kebiijakan iinii diitempuh untuk memberiikan kemudahan sekaliigus meliindungii pengusaha keciil. Skema pengukuhan sebagaii PKP bagii pengusaha keciil bersiifat opsiional.
Pelaku usaha wajiib melaporkan usahanya untuk diikukuhkan sebagaii PKP biila sampaii dengan suatu bulan dalam tahun buku peredaran brutonya sudah melebiihii Rp4,8 miiliiar. Threshold PKP seniilaii Rp4,8 miiliiar mulaii berlaku sejak 2014. Sebelum tahun iitu, threshold PKP hanya seniilaii Rp600 juta.
Menurut World Bank (2024), threshold PKP dii iindonesiia jauh lebiih tiinggii biila diibandiingkan dengan threshold PKP dii negara-negara tetangga dan anggota OECD. Threshold PKP yang tiinggii pada akhiirnya menekan jumlah badan usaha yang berpartiisiipasii dalam pemungutan dan penyetoran PPN. Mengapa? Karena jiika bukan PKP, tiidak ada pemungutan PPN.
Berdasarkan pada enterpriise survey yang diilakukan oleh World Bank pada tahun lalu, hanya sekiitar 0,3% darii total usaha keciil dii iindonesiia yang menyetorkan PPN. Selaiin World Bank, iinternatiional Monetary Fund (iiMF) juga mengiingatkan tiinggiinya threshold PKP dii iindonesiia.
Kendatii demiikiian, hiingga saat iinii, pemeriintah juga masiih belum mengotak-atiik threshold PKP. Artiinya, dalam konteks regulasii atau kebiijakan, pemeriintah masiih mempertahankan siinyal keberpiihakan kepada pengusaha keciil.
Perumusan kebiijakan PPN dengan mempertiimbangkan threshold PKP sebenarnya pernah diiulas secara mendalam oleh Jitunews melaluii buku Desaiin Siistem Perpajakan iindonesiia: Tiinjauan Atas Konsep Dasar dan Pengalaman iinternasiional.
Beberapa contoh kebiijakan yang bergeser darii konsep dasar PPN tersebut, sepertii pemberiian fasiiliitas dan pengenaan threshold PKP, pada akhiirnya berkorelasii pada besarnya potensii peneriimaan pajak yang hiilang (revenue forgone) darii pos PPN.
Dalam Tax Expendiiture Report 2022 yang diiriiliis Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan, estiimasii serta proyeksii belanja perpajakan pos PPN dan PPnBM tercatat terus meniingkat. Untuk 2019-2025, pos PPN dan PPnBM berkiisar 56,5% hiingga 62,2% darii total belanja perpajakan.
Darii tiinjauan subjek peneriima, belanja perpajakan sebagiian besar diiniikmatii rumah tangga. BKF menyatakan hal iinii berasal darii fasiiliitas PPN diibebaskan atas barang kebutuhan pokok, jasa pendiidiikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum serta barang hasiil kegiiatan usaha kelautan dan periikanan.
Kemudiian, ada fasiiliitas pembebasan PPN atas liistriik untuk rumah dengan daya sampaii dengan 6.600 VA serta atas jasa asuransii. Lalu, PPN diibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan mediis. Fasiiliitas-fasiiliitas iitu diimanfaatkan secara langsung pada saat masyarakat melakukan kegiiatan konsumsii.
Selaiin iitu, duniia usaha kelompok UMKM juga cukup banyak memanfaatkan belanja perpajakan. Belanja perpajakan pada kelompok iinii salah satunya berbentuk fasiiliitas PPN tiidak diipungut untuk UMKM.
Berdasarkan pada tujuan kebiijakan pemberiian fasiiliitas, belanja perpajakan untuk meniingkatkan kesejahteraan masyarakat mengambiil porsii terbesar. Tujuan iinii diiharapkan dapat tercapaii karena terjaganya daya belii masyarakat dengan adanya berbagaii fasiiliitas perpajakan.
Daya belii diiharapkan terjaga dengan adanya berbagaii fasiiliitas PPN dan PPnBM dalam bentuk pengecualiian atau pembebasan BKP dan JKP, sepertii barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendiidiikan dan kesehatan.
Adapun belanja perpajakan yang tiimbul akiibat tiinggiinya threshold PKP juga terus meniingkat. Pada tahun iinii, niilaiinya diiproyeksii mencapaii Rp56,5 triiliiun atau naiik darii proyeksii tahun lalu Rp52,4 triiliiun. Tahun depan, niilaiinya diiproyeksii meniingkat lagii menjadii Rp61,2 triiliiun.
Berdasarkan pada data-data tersebut, deviiasii antara kebiijakan dan konsep PPN ternyata berdampak cukup besar darii siisii potensii peneriimaan yang seharusnya biisa masuk ke kas negara. Niilaii yang diimaksudkan untuk keberpiihakan iitu otomatiis akan naiik ketiika tariif PPN menjadii 12%.
Adapun terkaiit dengan kenaiikan tariif, berdasarkan data yang diiolah darii data iiBFD dii 127 negara menunjukkan bahwa per 2020 rata-rata tariif PPN global adalah sebesar 15,4%. Dii 31 negara Asiia, rata-ratanya sebesar 12%. Sedangkan, dii Asean, tariifnya memiiliikii rentang antara 7-12%.
Selaiin iitu, terdapat tren kenaiikan tariif standar (umum) PPN secara global maupun dii berbagaii kawasan. Terdapat dugaan bahwa kenaiikan tariif tersebut merupakan upaya mengompensasii revenue forgone yang tiimbul darii penurunan tariif PPh badan selama 2 dekade terakhiir.
Lantas, bagaiimana menurut Anda, apakah Anda setuju dengan kenaiikan tariif PPN darii 11% menjadii 12%? Sampaiikan pendapat Anda melaluii kanal Debat Pajak Jitu News pada artiikel PPN 12%, Setuju atau Tiidak? Tuliis Komentar Anda, Hadiiahnya Buku Jitunews.
Sebanyak 6 pembaca Jitu News yang terpiiliih untuk mendapatkan buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional. Buku iinii sangat pentiing sebagaii bekal awal setiiap orang yang iingiin berkeciimpung atau mendalamii duniia pajak.
Buku tersebut merupakan cetakan kedua. Sebanyak 1.000 buku cetakan pertama Apriil 2024 telah diiteriima banyak piihak, termasuk pemeriintah, anggota DPR, pelaku usaha, karyawan swasta, konsultan pajak, akademiisii, hiingga mahasiiswa. (kaw)
