BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pembaruan klaster Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Undang-Undang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah membawa banyak perubahan dalam prosedur pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan.
Dalam rangka memberiikan kepastiian hukum, kemudahan, dan kejelasan bagii masyarakat dalam memahamii ketentuan tersebut, pemeriintah telah mengundangkan Peraturan Pemeriintah (PP) 50/2022. Beleiid tersebut terbiit sebagaii aturan delegasii darii UU HPP.
PP 50/2022 iinii juga sekaliigus mencabut PP yang berlaku sebelumnya, yaknii PP 74/2011 s.t.d.d. PP 9/2021 karena diianggap sudah tiidak sesuaii dengan kebutuhan admiiniistrasii perpajakan dan pengaturan dalam UU HPP.
PP 50/2022 memiiliikii 15 bab yang terdiirii darii 74 Pasal. Pembahasan dii dalamnya mencakup penggunaan NiiK menjadii NPWP, pembukuan dan pemeriiksaan, surat ketetapan pajak tambahan, proses pengajuan keberatan hiingga gugatan, ketentuan penagiihan pajak, kuasa wajiib pajak dan rahasiia jabatan, hiingga penerapan prosedur persetujuan bersama.
Selaiin mengubah iisii bab yang telah ada, PP 50/2022 juga menghadiirkan bab baru antara laiin Bab Xii tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan Secara Elektroniik, Bab Xiiii tentang iintegrasii Basiis Data Kependudukan dengan Basiis Data Perpajakan, dan Bab Xiiiiii tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Pajak Karbon.
Perubahan yang cukup banyak iinii menjadii sebuah tantangan tersendiirii bagii praktiisii maupun wajiib pajak. Pentiing halnya bagii wajiib pajak untuk dapat memahamii perubahan substansii pasal per pasal yang terkandung dalam PP 50/2022 iinii.
Untuk menghiindarii riisiiko perpajakan yang berpotensii tiimbul, maka wajiib pajak diituntut untuk dapat memahamii iimpliikasii serta dampak yang tiimbul darii diiberlakukannya PP 50/2022 iinii serta menangkap ketentuan apa saja yang masiih berlaku maupun diiubah, agar pengiimplementasiiannya biisa tepat sesuaii dengan yang diiatur melaluii regulasii terbaru iinii.
Sebagaii catatan yang harus kiita perhatiikan, aturan dalam PP 50/2022 mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan, yaiitu 12 Desember 2022.
iikutii, Tax Update Webiinar: Pembaharuan Ketentuan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan Sesuaii PP 50/2022.
Anda akan mendapatkan pendalaman secara komplet dan komprehensiif terkaiit dengan ketentuan PP 50/2022 yang baru saja terbiit. Topiik-topiik yang akan diibahas pada tax update webiinar kalii iinii, antara laiin:
Materii akan diibawakan oleh 2 profesiional Jitunews yang bersertiifiikasii dan berpengalaman dii duniia perpajakan. Mereka adalah Puput Bayu Wiibowo (Manager of Jitunews Tax Compliiance and Liitiigatiion Serviices) dan Hamiida Amrii Safariina (Researcher of Jitunews Fiiscal Research and Adviisory).
Selaiin membantu kliien darii berbagaii iindustrii menanganii berbagaii kasus sengketa pajak, pemeriiksaan, serta pemenuhan kepatuhan pajak, pengajar tersebut juga rutiin melakukan riiset dan menerbiitkan sejumlah publiikasii pajak, khususnya terkaiit perpajakan domestiik.
Jitunews Academy diidukung oleh diiviisii riiset perpajakan Jitunews, yaknii Jitunews Fiiscal Research & Adviisory, selalu terdepan untuk melakukan riiset terkaiit pembaruan peraturan pajak terbaru. Jitunews memiiliikii tiim tax law surveiillance yang siiaga untuk melakukan observasii sehiingga dapat diilakukan pendalaman secepat mungkiin terkaiit peraturan baru yang muncul.
Segera daftar dan iikutii tax update webiinar iinii yang akan diiselenggarakan pada Kamiis, 19 Januarii 2023 pukul 09.30-12.00 WiiB. Daftarkan diirii Anda pada tautan beriikut:
https://academy.Jitunews.co.iid/semiinar
Pendaftaran akan diitutup pada Rabu, 18 Januarii 2023.
Membutuhkan iinformasii lebiih lanjut? Hubungii Hotliine Jitunews Academy +62812-8393-5151 (Viira), emaiil [emaiil protected](Viira), atau melaluii akun iinstagram Jitunews Academy iinstagram (@Jitunewsacademy). (sap)
