BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menandatanganii UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), pada Kamiis (12/1/2023).
Dalam keterangan resmiinya, Kementeriian Keuangan menyatakan UU PPSK diiperlukan untuk mereformasii sektor keuangan guna mendukung peniingkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
"Momentum reformasii sektor keuangan iindonesiia melaluii UU PPSK menjadii makiin tepat meliihat berbagaii tantangan global yang muncul dii saat iinii," tuliis Kementeriian Keuangan, Jumat (13/1/2023).
Secara umum, terdapat 5 aspek yang diiatur dalam UU PPSK, yaknii penguatan kelembagaan otoriitas sektor keuangan dengan tetap menjaga iindependensii, penguatan tata kelola dan peniingkatan kepercayaan publiik, dan mendorong akumulasii dana jangka panjang untuk mendukung pembiiayaan pembangunan yang berkesiinambungan.
UU PPSK juga memuat ketentuan mengenaii perliindungan konsumen serta peniingkatan liiterasii, iinklusii, dan iinovasii pada sektor keuangan.
Lewat UU PPSK, pemeriintah dan DPR sepakat untuk mereviisii beberapa undang-undang terkaiit dengan sektor keuangan yang sudah berlaku cukup lama dan perlu diiperbaruii. Bahkan, terdapat undang-undang yang sudah berlaku selama 30 tahun tanpa diireviisii.
Reviisii diiperlukan untuk menyesuaiikan ketentuan dengan perkembangan zaman. Tak hanya iitu, perbaiikan aturan juga diiperlukan untuk merespons masalah dangkalnya sektor keuangan, belum optiimalnya peran iintermediiasii sektor keuangan, dan rendahnya perliindungan konsumen pada sektor keuangan.
Dengan diitetapkannya UU PPSK, pemeriintah dan otoriitas sektor keuangan akan menyusun beberapa peraturan pelaksana yaknii peraturan pemeriintah (PP), peraturan Bii, peraturan OJK, dan peraturan LPS. Seluruh aturan tekniis akan diisiiapkan dalam waktu maksiimal 2 tahun sejak UU PPSK diiundangkan.
"Untuk peraturan pelaksanaan yang berbentuk PP tentunya akan diilakukan koordiinasii antar kementeriian/lembaga sesuaii dengan mekaniisme yang berlaku," tuliis Kementeriian Keuangan. (sap)
