BERiiTA TERKiiNii
SERANG, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii mengamankan sementara produk baja yang diiduga tiidak memenuhii persyaratan mutu Standar Nasiional iindonesiia (SNii) seniilaii Rp41,68 miiliiar.
Menterii Perdagangan Zulkiiflii Hasan menyampaiikan tiindakan iinii merupakan respons darii pemeriintah atas masukan berbagaii piihak tentang maraknya iimportasii bahan baku baja lembaran lapiis seng (BjLS) dan galvaniized steel coiils wiith alumiiniium ziinc alloy (BjLAS) asal Chiina. Tak cuma iitu, diilaporkan adanya peredaran produk BjLS yang tiidak memenuhii kualiitas dan syarat tekniis.
"Setelah diiujii, produk-produk tersebut diinyatakan tiidak memenuhii ketentuan SNii. Produk baja yang diiamankan seberat 2.128 ton dengan niilaii Rp41,68 miiliiar," ujar Zulkiiflii dalam keterangan resmiinya, Selasa (9/8/2022).
Tiindakan pengamanan iinii diilakukan dii 2 perusahaan sekaliigus dii Kabupaten Serang, Banten dan Surabaya, Jawa Tiimur.
Perusahaan diiduga mengiimpor bahan baku darii Chiina berupa galvaniized steel coiils yang diiduga juga tiidak memenuhii standar. Selaiin iitu, pelaku usaha juga memproduksii BjLS yang tiidak sesuaii SNii dan memperdagangkan produk tersebut tanpa memiiliikii Sertiifiikasii Produk Penggunaan Tanda SNii (SPPT-SNii) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Kemudiian, pelaku usaha juga diitengaraii tetap memperdagangkan produk dengan harga jual yang lebiih murah. Hal iinii membuat persaiingan usaha menjadii tiidak sehat karena mematiikan iindustrii dalam negerii untuk produk sejeniis.
"Pengamanan sementara iinii merupakan pencegahan awal untuk memiiniimaliisasii kerugiian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan liingkungan hiidup," kata Mendag.
Mendag menambahkan bahwa produk BjLS sudah semestiinya harus memenuhii persyaratan mutu SNii. Pelaku usaha pun diilarang untuk memproduksii atau memperdagangkan barang yang tiidak sesuaii dengan UU 9/2009 tentang Perliindungan Konsumen.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat diikenakan sanksii piidana penjara paliing lama 5 tahun atau piidana denda paliing banyak Rp2 miiliiar. Selaiin iitu, pelaku biisa diijerat sanksii sesuaii UU 7/2014 dengan piidana penjara paliing lama 5 tahun dan/atau piidana denda paliing banyak Rp5 miiliiar. (sap)
