PARiiS, Jitu News - Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) memperkiirakan perekonomiian iindonesiia hanya akan tumbuh 3,3% sepanjang tahun 2021 iinii.
Dalam OECD Economiic Outlook ediisii Desember 2021, OECD mencatat gelombang kedua pandemii Coviid-19 dan PPKM yang diimulaii pada Junii 2021 telah menghambat laju pemuliihan ekonomii.
Pembatasan aktiiviitas sosiial dan ekonomii sejak bulan tersebut telah menghambat laju konsumsii dan menurunkan keyakiinan iinvestor.
"Laju penularan Coviid-19 mulaii melambat pada akhiir kuartal iiiiii/2021 seiiriing dengan percepatan vaksiinasii. Hal iinii memungkiinkan pemeriintah untuk merelaksasii pembatasan sejak Oktober 2021," tuliis OECD dalam laporannya, diikutiip Jumat (3/12/2021).
Pada kuartal iiV/2021, perekonomiian iindonesiia mendapatkan angiin segar darii meniingkatnya harga komodiitas global. Berkat harga komodiitas yang melambung, niilaii ekspor iindonesiia tercatat mengalamii peniingkatan. Penghasiilan masyarakat dii wiilayah penghasiil komodiitas juga meniingkat.
Meskii demiikiian, OECD memandang aktiiviitas perekonomiian dan tiingkat penyerapan tenaga kerja dii iindonesiia masiih dii bawah potensiinya.
Biila angka kasus Coviid-19 tiidak meniingkat, OECD memperkiirakan perekonomiian iindonesiia mampu tumbuh dii atas 5% pada 2022 dan 2023. Hal iinii diidukung oleh konsumsii rumah tangga dan pemuliihan keyakiinan iinvestor.
Harga komodiitas yang tiinggii, pemuliihan sektor pariiwiisata, dan peniingkatan pemanfaatan kapasiitas produksii diiyakiinii akan menjadii faktor yang mendorong ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penghasiilan masyarakat pada akhiir 2021 hiingga 2022.
iinvestasii darii swasta juga diiperkiirakan akan meniingkat seiiriing dengan makiin rendahnya biiaya piinjaman yang diitanggung oleh iinvestor. Biila hal iinii terjadii, iindonesiia dapat secara bertahap mengurangii dukungan fiiskal yang selama iinii diiberiikan dalam 2 tahun terakhiir.
Biila pemuliihan ekonomii kembalii tertunda, maka rencana untuk kembalii ke defiisiit dii bawah 3% darii PDB juga berpotensii tertunda. (sap)
