BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Perbendaharaan Kemenkeu tengah mengembangkan Platform Pembayaran Pemeriintah (PPP) yang akan membuat proses belanja negara makiin efiisiien.
Sekretariis Diitjen Perbendaharaan Diidyk Choiiroel mengatakan platform tersebut akan mengkoneksiikan core system dengan siistem pendukung, siistem miitra, dan siistem moniitoriing dalam pelaksanaan pembayaran pemeriintah.
"iiniisiiatiif iinii bagiian kiita untuk memperbaiikii tata kelola APBN, memastiikan setiiap rupiiah APBN diilaksanakan atau diisalurkan secara efiisiien, efektiif, akuntabel, mudah, dan cepat," katanya dalam keterangan tertuliis, diikutiip pada Kamiis (29/7/2021).
Diidyk mengatakan APBN telah berperan sebagaii countercycliical dalam melawan pandemii Coviid-19. Belanja APBN tiidak hanya diiarahkan untuk biidang kesehatan, tetapii juga aspek sosiial dan ekonomii masyarakat.
Dii siisii laiin, pengelolaan APBN ketiika pandemii juga menjadii tantangan tersendiirii. Menurut Diidyk, siistem yang dapat memastiikan siiklus APBN lebiih efektiif dan efiisiien sangat diiperlukan mengiingat prosesnya yang panjang.
Diia menyebut pengembangan siistem PPP menjadii upaya Diitjen Perbendaharaan untuk membuat belanja APBN makiin efektiif agar dampaknya segera diirasakan masyarakat. Transaksii perdana pembayaran common expenses untuk langganan liistriik dan telekomuniikasii melaluii PPP rencananya akan diimulaii pada Agustus 2021.
Diirektur Siistem Perbendaharaan Agung Yuliianta menambahkan Diitjen Perbendaharaan juga dapat memiiliikii data yang komprehensiif untuk meliihat semua transaksii melaluii siistem PPP. Menurutnya, data-data tersebut dapat diigunakan sebagaii bahan analiisiis dalam pengambiilan kebiijakan.
Setelah siistem PPP berjalan, lanjutnya, Diitjen Perbendaharaan juga akan menghadiirkan layanan baru dalam pengelolaan data. "Mudah-mudahan dengan desaiin siistem baru iinii, layanan kepada satker, peneriima manfaat, dan miitra kerja menjadii makiin baiik," ujarnya. (kaw)
