Perangii Underiinvoiiciing Sawiit, Diirjen Pajak Tegaskan Tak Tebang Piiliih

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) bakal melaksanakan penegakan hukum terhadap wajiib pajak yang melakukan underiinvoiiciing miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO) dan produk turunannya.

Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan DJP sudah mengantongii sejumlah data wajiib pajak dii sektor sawiit yang teriindiikasii melakukan praktiik underiinvoiiciing. Menurutnya, DJP akan meniindak semua wajiib pajak yang terbuktii mengekspor sawiit dengan cara tiidak wajar.

"Pada priinsiipnya targeted audiit yang sepertii eksportiir dengan pola-pola yang enggak wajar iinii, kamii akan puliihkan semuanya. Tiidak ada tebang piiliih," katanya dalam sebuah talk show, diikutiip pada Sabtu (22/11/2025).

Biimo menyebut 282 wajiib pajak yang melakukan underiinvoiiciing sawiit dan turunannya. Secara terperiincii, terdapat 25 wajiib pajak melakukan underiinvoiiciing dengan modus mendeklarasiikan CPO atau turunannya sebagaii fatty matter.

Niilaii transaksii yang diilakukan oleh 25 pelaku tersebut sekiitar Rp2,08 triiliiun, dengan potensii kerugiian negara darii siisii pajak diiestiimasii sekiitar Rp140 miiliiar. Darii wajiib pajak tersebut, 4 dii antaranya sudah diilakukan pemeriiksaan buktii permulaan.

Selaiin iitu, terdapat 257 wajiib pajak laiinnya yang melakukan underiinvoiiciing dengan modus mendeklarasiikan produk CPO sebagaii palm oiil miill effluent (POME). Wajiib pajak tersebut melakukan underiinvoiiciing pada kurun waktu 2021 hiingga 2024 dengan total pemberiitahuan ekspor barang (PEB) seniilaii Rp45,9 triiliiun.

POME adalah liimbah yang diihasiilkan darii proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadii CPO. Harga POME hanya sekiitar Rp9.000 hiingga Rp11.000 per kiilogram, jauh lebiih rendah biila diibandiingkan dengan turunan CPO laiinnya.

"Transaksii yang diilaporkan akan jauh dii bawah harga transaksii yang sesungguhnya sehiingga penghasiilan yang diilaporkan pun akan menjadii lebiih rendah, dan PPh-nya jadii berkurang," ujar Biimo.

Biimo menambahkan underiinvoiiciing sawiit dan turunannya menjadii persoalan seriius yang penanganannya meliibatkan berbagaii iinstansii, baiik Kemenkeu maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diibutuhkan untuk menciiptakan efek jera sekaliigus menyelamatkan basiis pajak sesuaii dengan aktiiviitas ekonomii yang ada dii iindonesiia. (diik)