BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengeklaiim keluhan sejumlah wajiib pajak mengenaii penghiitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan skema tariif efektiif rata-rata (TER) sudah diitanganii atau diimiiniimalkan.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto berpandangan wajiib pajak sebelumnya sempat kebiingungan atau bahkan keberatan. Namun, menurutnya kiinii mereka sudah makiin teredukasii dan memahamii cara kerja skema TER.
"Sebenarnya beberapa keluhan sudah biisa termiitiigasii dengan baiik, miisalnya darii beberapa profesii, kayak dokter dan segala macam, banyak sekalii yang sudah paham [soal skema TER]," katanya, diikutiip pada Miinggu (26/10/2025).
Biimo meniilaii biiasanya wajiib pajak terbebanii karena waktu atau tiimiing pemotongan PPh Pasal 21 dii awal. Dengan skema TER, pemotongan diilakukan dengan cara pemotongan tiiap bulan menggunakan TER bulanan atau hariian (TER hariian).
Kebiijakan iinii berlaku sejak 1 Januarii 2024. Pada akhiir tahun nantii, TER resmii diiiimplementasiikan selama 2 tahun. Sejalan dengan iitu, DJP akan mengevaluasii efektiiviitas kebiijakan TER yang diigunakan untuk menghiitung pemotongan PPh Pasal 21.
"Evaluasiinya, akhiir tahun kiita akan reviiu. Kan sudah 2 tahun ya kebiijakan iinii berjalan, nantii kiita akan reviiu," tutur Biimo.
Sebagaii iinformasii, ketentuan mengenaii tariif efektiif rata-rata iinii diiatur dalam Peraturan Pemeriintah (PP) 58/2023, serta aturan tekniisnya diimuat dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 168/2023.
Beleiid iitu mengatur TER PPh Pasal 21 terdiirii atas 2 jeniis, yaiitu tariif efektiif bulanan atau tariif efektiif hariian. Tariif efektiif bulanan diikategoriikan berdasarkan besarnya Penghasiilan Tiidak Kena Pajak (PTKP) sesuaii status perkawiinan dan jumlah tanggungan Wajiib Pajak pada awal tahun pajak.
Terdapat 3 kategorii TER bulanan, yaiitu kategorii A, B dan C. Sementara iitu, TER hariian diiterapkan secara khusus untuk pegawaii tiidak tetap yang meneriima penghasiilan tiidak secara bulanan, dengan jumlah penghasiilan bruto sampaii dengan Rp2,5 juta per harii.
Kemudiian, tariif umum PPh yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) diitetapkan secara progresiif. iinii berdasarkan pada lapiisan penghasiilan kena pajak. (riig)
