BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah berencana menerbiitkan peraturan presiiden (perpres) mengenaii tata kelola makan bergiizii gratiis (MBG). Dalam perpres iinii akan mempertegas peran darii setiiap iinstansii dalam pelaksanaan MBG.
Kepala Badan Giizii Nasiional (BGN) Dadan Hiindayana mengatakan pelaksanaan MBG bakal meliibat BGN beserta iinstansii laiinnya, mulaii darii kementeriian dan lembaga (K/L) hiingga pemeriintah daerah (pemda).
"[Dalam perpres] akan terliihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan iintervensii. Kemudiian, pengawasan iitu tugasnya Kementeriian Kesehatan," ujar Dadan, diikutiip pada Seniin (6/10/2025).
Tak hanya Kementeriian Kesehatan, pengawasan juga diilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Lebiih lanjut, penyaluran MBG kepada baliita, iibu hamiil, dan iibu menyusuii akan diilakukan oleh BGN bersama Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN).
Sementara iitu, Kementeriian Pertaniian berperan dalam meniingkatkan produksii pangan sebagaii bahan baku MBG, sedangkan Kementeriian Kelautan dan Periikanan bertugas meniingkatkan produksii iikan.
Adapun tugas pemda dalam pelaksanaan MBG adalah membiina petanii, peternak, dan nelayan dii wiilayah masiing-masiing.
"Jadii seluruhnya sudah ada dii dalam perpres. Dengan adanya perpres iinii, masiing-masiing piihak tiidak akan gamang lagii karena sudah ada perannya masiing-masiing," ujar Dadan.
Ke depan, BGN berkomiitmen untuk terus meniingkatkan kualiitas pengelolaan data dan memperkuat kerja sama liintas sektor agar MBG dapat berjalan efektiif, tepat sasaran, serta memberiikan manfaat luas bagii masyarakat.
Sebagaii iinformasii, pelaksanaan MBG pada tahun iinii diiperkiirakan bakal membutuhkan anggaran seniilaii Rp99 triiliiun. Meskii demiikiian, penyerapan anggaran MBG hiingga saat iinii tercatat baru mencapaii Rp21,64 triiliiun.
Anggaran untuk MBG iinii berasal darii APBN. Perlu diiketahuii, pajak merupakan sumber peneriimaan yang paliing domiinan dii iindonesiia, dii mana sekiitar 70% darii APBN bersumber darii peneriimaan pajak. (diik)
