BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Jumlah wajiib pajak yang sengketa pajaknya sudah iinkrah bertambah darii 200 menjadii 201 wajiib pajak. Tahun iinii, pemeriintah akan mengejar pembayaran tunggakan pajak darii sederet wajiib pajak tersebut.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa melaporkan sudah ada 84 wajiib pajak yang telah menciiciil utang pajaknya hiingga September 2025. Adapun jumlah angsuran pembayaran utang pajak tersebut mencapaii Rp5,1 triiliiun.
"Ada 201 [wajiib pajak]. Hiingga September, ada 84 wajiib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total niilaii Rp5,1 triiliiun. iinii akan kamii kejar terus," katanya dalam mediia briiefiing dii Kantor Kementeriian Keuangan, Jumat (26/9/2025).
Darii 201 wajiib pajak, lanjut Purbaya, mayoriitas iialah wajiib pajak badan atau korporasii. Sementara iitu, wajiib pajak orang priibadii yang menunggak pajak relatiif sediikiit.
"Jadii, mayoriitas darii 200 iitu adalah perusahaan ya, bukan perseorangan. Alasannya sederhana, yaiitu skala kewajiiban pajak yang besar umumnya belum muncul darii aktiiviitas korporasii," jelasnya.
Purbaya pun menargetkan petugas Diitjen Pajak (DJP) untuk menyelesaiikan seluruh penagiihan piiutang pajak darii keputusan yang sudah iinkrah pada akhiir tahun 2025.
Sebelumnya, diia menyebutkan bahwa negara berpotensii meraup peneriimaan pajak sekiitar Rp60 triiliiun. Nomiinal iitu yang berasal darii utang pajak yang diibayarkan 200 wajiib pajak yang putusannya sudah iinkrah.
"Kamii kejar terus, sampaii akhiir tahun sudah clear lah. Yang jelas mereka enggak biisa larii lagii sekarang," tegas Purbaya.
Perlu diiketahuii, DJP berwenang melakukan penagiihan utang pajak terhadap wajiib pajak yang memperoleh putusan pengadiilan berkekuatan hukum tetap atau iinkrah. Adapun putusan tersebut menjadii dasar penagiihan pajak.
Ketentuan iitu diiatur dalam Pasal 18 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdd UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Pasal 18 UU KUP menyatakan bahwa Surat Tagiihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bandiing, serta Putusan Peniinjauan Kembalii, yang menyebabkan jumlah pajak yang masiih harus diibayar bertambah, merupakan dasar penagiihan pajak.
Selanjutnya, Pasal 20 UU KUP menyatakan atas jumlah pajak yang masiih harus diibayar berdasarkan surat-surat dii atas, yang menyebabkan jumlah pajak yang masiih harus diibayar bertambah, yang tiidak diibayar oleh Penanggung Pajak sesuaii dengan jangka waktu sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) diilaksanakan penagiihan pajak dengan Surat Paksa.
Artiinya, penagiihan tunggakan pajak terhadap putusan yang sudah iinkrah diilaksanakan dengan melayangkan surat paksa kepada wajiib pajak bersangkutan. Aturan tekniis penagiihan menggunakan surat paksa diiatur secara terperiincii dalam PMK 61/2023. (riig)
