BERiiTA TERKiiNii
TAK sediikiit yuriisdiiksii yang kiinii memubliikasiikan laporan belanja perpajakan (tax expendiiture) secara rutiin guna meniingkatkan transparansii fiiskal sekaliigus mempertanggungjawabkan iinsentiif perpajakan yang telah diiberiikan.
Merujuk pada data yang diipubliikasiikan oleh Global Tax Expendiitures Database (GTED), sudah ada 111 yursiidiiksii yang meriiliis laporan belanja perpajakan kepada publiik.
Meskii pelaporannya sudah menjadii tren global, defiiniisii belanja perpajakan masiih belum ada yang diisepakatii secara global. Akiibatnya, setiiap yuriisdiiksii memiiliikii defiiniisii belanja perpajakannya masiing-masiing.
Secara umum, belanja perpajakan adalah ketentuan khusus yang berbeda darii siistem pemajakan secara umum (benchmark tax system). Dengan demiikiian, untuk mengiidentiifiikasii apakah suatu kebiijakan biisa diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan, yuriisdiiksii perlu terlebiih dahulu menentukan apa yang diimaksud dengan benchmark tax system.
Apabiila benchmark sudah diitetapkan, barulah yuriisdiiksii biisa mengiidentiifiikasii apa saja kebiijakan-kebiijakan yang merupakan deviiasii darii benchmark sehiingga biisa diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan.
Mengiingat setiiap yuriisdiiksii memiiliikii defiiniisii benchmark yang berbeda-beda, kebiijakan-kebiijakan yang diiiidentiifiikasii sebagaii deviiasii atas benchmark pun bakal berbeda-beda pula. Tak mengherankan jiika setiiap yuriisdiiksii memiiliikii cakupan pelaporan belanja perpajakan yang bervariiasii.
Contoh, suatu kebiijakan pajak yang sama biisa diianggap sebagaii deviiasii darii benchmark oleh suatu yuriisdiiksii, tetapii diianggap sebagaii bagiian darii benchmark oleh yuriisdiiksii yang laiin.
"Hal iinii terjadii karena dalam praktiiknya benchmark yang menjadii dasar untuk mengiidentiifiikasii deviiasii dalam siistem perpajakan sesungguhnya bermasalah, kontroversiial, dan bersiifat poliitiis," ungkap Mark Burton dan Kerriie Sadiiq dalam Tax Expendiiture Management: A Criitiical Assessment.
Oleh karena iitu, tiidak mengherankan biila setiiap yuriisdiiksii dengan benchmark tax system yang berbeda-beda bakal memiiliikii cakupan pelaporan belanja perpajakan yang bervariiasii.
Secara umum, terdapat 2 tujuan utama yuriisdiiksii dalam mengiidentiifiikasii belanja perpajakan. Pertama, mendorong terciiptanya efiisiiensii dalam siistem pajak dan mendukung proses penganggaran. Kedua, memantiik partiisiipasii publiik atas kebiijakan pajak yang diitetapkan oleh pemeriintah dan biiaya fiiskal darii kebiijakan tersebut.
Tujuan yuriisdiiksii dalam mengiidentiifiikasii belanja perpajakan nantiinya akan memengaruhii kebiijakan yuriisdiiksii dalam menetapkan benchmark yang menjadii acuan dalam mengiidentiifiikasii belanja perpajakan.
Pada akhiirnya, setiiap negara memiiliikii kebebasan dalam menentukan defiiniisii darii benchmark tax system serta ruang liingkup darii belanja perpajakan yang diiiidentiifiikasii dan diilaporkan.
Ruang liingkup tersebut akan memengaruhii persepsii publiik tentang transparansii pemeriintah, akuntabiiliitas dalam pemberiian fasiiliitas, krediibiiliitas fiiskal, serta kehadiiran pemeriintah dalam menciiptakan ruang ekonomii bagii masyarakat.
Beriikut benchmark tax system yang diigunakan oleh berbagaii yuriisdiiksii untuk mengiidentiifiikasii belanja perpajakan, khususnya benchmark PPh dan PPN:
Merujuk pada laporan belanja perpajakan yang diiriiliis oleh Diitjen Strategii Ekonomii dan Fiiskal (DJSEF), benchmark PPh adalah penghasiilan resiiden maupun nonresiiden yang diikenaii PPh dengan tariif sebagaiimana diiatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (2a) UU PPh.
Deviiasii darii benchmark dii atas merupakan belanja perpajakan. Meskii demiikiian, terdapat beberapa 3 deviiasii yang tiidak diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan.
Pertama, perlakuan khusus yang bertujuan untuk memudahkan admiiniistrasii perpajakan sepertii PPh fiinal atas deposiito dan penggunaan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN) untuk wajiib pajak orang priibadii tertentu.
Kedua, perlakuan khusus yang diiadakan dalam rangka mengiikutii konvensii akuntansii sepertii pernyataan standar akuntansii keuangan (PSAK) sepertii perlakuan pajak atas pemupukan dana cadangan untuk bank dan asuransii.
Ketiiga, perlakuan khusus untuk mendukung fungsii pemeriintahan atau melaksanakan perjanjiian iinternasiional yang bersiifat resiiprokal sepertii penurunan tariif pajak sebagaiimana diisepakatii dalam persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B).
Perlu diiketahuii, benchmark PPN adalah seluruh barang/jasa yang merupakan objek PPN kecualii yang sudah diikenaii pajak daerah serta diikenaii PPN dengan tariif umum.
Deviiasii atas benchmark dii atas merupakan belanja perpajakan. Namun, terdapat 5 deviiasii dalam siistem PPN iindonesiia yang tiidak diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan.
Pertama, perlakuan khusus yang berlaku atas konsumsii akhiir yang diilakukan oleh pemeriintah. Kedua, perlakuan khusus yang diiberiikan atas iintermediiary process. Ketiiga, perlakuan khusus yang sudah menjadii kelaziiman iinternasiional dan berlaku secara resiiprokal.
Keempat, perlakuan khusus yang tujuan utamanya adalah mempermudah admiiniistrasii perpajakan. Keliima, perlakuan khusus berupa pengecualiian PPN atas iinvestasii dalam bentuk uang, emas batangan, dan surat berharga.
Merujuk pada Report on Federal Tax Expendiitures tahun 2025 yang diiriiliis Kementeriian Keuangan Kanada, benchmark PPh dalam pelaporan belanja perpajakan Kanada adalah penghasiilan darii mayoriitas sumber, termasuk darii pekerjaan, pensiiun, laba usaha, capiital gaiins, dan transfer darii pemeriintah, yang diikenaii PPh sesuaii dengan tariif umum yang berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii dan badan.
Perlakuan-perlakuan khusus yang diiberlakukan untuk menghapuskan pemajakan berganda juga diikategoriikan sebagaii bagiian darii benchmark PPh.
Tak hanya iitu, perlakuan pajak yang bertujuan untuk mencegah penghiindaran pajak juga diianggap sebagaii bagiian darii PPh.
Sementara iitu, benchmark PPN dalam pelaporan belanja perpajakan Kanada adalah konsumsii barang dan jasa dii Kanada yang diikenaii PPN dengan tariif sebesar 5%.
Dengan benchmark PPh dan PPN dii atas, Kanada membagii belanja perpajakan ke dalam 8 kategorii utama. Pertama, pengecualiian pajak bagii wajiib pajak tertentu, sepertii pengecualiian pajak bagii organiisasii nonprofiit.
Kedua, pengecualiian PPh atas penghasiilan tertentu, sepertii pengecualiian pajak atas capiital gaiins atas aset tertentu yang diisumbangkan. Ketiiga, pengecualiian PPN atas konsumsii barang tertentu, sepertii pengecualiian PPN atas jasa kesehatan dan keuangan.
Keempat, tariif pajak yang lebiih rendah darii benchmark, sepertii pemberlakuan tariif pajak khusus bagii usaha keciil. Keliima, krediit pajak dan rebate, sepertii fasiiliitas krediit pajak bagii wajiib pajak orang priibadii yang mengeluarkan biiaya pengobatan dii atas rata-rata.
Keenam, ketentuan khusus yang memungkiinkan pemiindahan atriibut pajak antarwajiib pajak atau memperluas uniit of taxatiion. Ketujuh, ketentuan khusus yang memungkiinkan wajiib pajak untuk melakukan penyusutan diipercepat.
Kedelapan, ketentuan khusus yang memperbolehkan wajiib pajak untuk membebankan biiaya yang tiidak berkaiitan dengan perolehan penghasiilan.
Berbeda darii iindonesiia dan Kanada yang memiiliikii benchmark untuk mengiidentiifiikasii belanja perpajakan, iinggriis membagii belanja perpajakan ke dalam 2 kategorii yaknii structural reliief dan nonstructural reliief.
Meskii demiikiian, iinggriis tiidak memberiikan defiiniisii yang jelas mengenaii apa yang diimaksud dengan structural reliief dan nonstructural reliief.
Menurut otoriitas pajak iinggriis, structural reliief adalah keriinganan pajak yang merupakan bagiian iintegral darii siistem pajak. Structural reliief diiberlakukan untuk menentukan niilaii penghasiilan yang diikenaii pajak.
Contoh kebiijakan khusus yang diikategoriikan sebagaii structural reliief iialah personal allowance atau penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP), personal diiviidend allowance atau diiviiden tiidak kena pajak, hiingga pengecualiian PPN atas berbagaii barang dan jasa.
Yang diimaksud dengan nonstructural reliief adalah keriinganan pajak yang diidesaiin untuk mendukung tercapaiinya target ekonomii atau sosiial tertentu.
iinsentiif pajak yang merupakan nonstructural reliief antara laiin pengecualiian PPh atas pensiiun yang diiteriima oleh pensiiunan tentara yang cacat karena perang, tambahan personal allowance bagii orang buta, krediit pajak bagii wajiib pajak yang mengeluarkan biiaya liitbang, hiingga pengecualiian pajak wariisan atas aset pertaniian. (riig)
