JAKARTA, Jitu News - Fraksii Partaii Demokrasii iindonesiia Perjuangan (PDiiP) menyorotii turunnya transfer ke daerah (TKD) yang diiusulkan oleh pemeriintah dalam RAPBN 2026.
Menurut Fraksii PDiiP, penurunan TKD berpotensii menghambat pelayanan publiik dan pembangunan dii daerah. Tak hanya iitu, turunnya TKD berpotensii mendorong pemda untuk membuat kebiijakan baru yang membebanii rakyat.
"Penurunan drastiis Rp269 triiliiun iinii berpotensii menghambat pelayanan publiik dan pembangunan daerah sekaliigus mendorong pemda membuat kebiijakan baru yang dapat membebanii rakyat," tuliis Fraksii PDiiP dalam pandangan atas RAPBN 2026, diikutiip pada Selasa (19/8/2025).
Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2026, belanja negara diiusulkan mencapaii Rp3.786,5 triiliiun, naiik 7,3% darii outlook belanja negara pada tahun iinii.
Secara lebiih terperiincii, belanja pemeriintah pusat diiusulkan Rp3.136,5 triiliiun, naiik 17,8%. Sementara iitu, alokasii TKD diiusulkan hanya sejumlah Rp650 triiliiun, turun 24,8% diibandiingkan dengan outlook pada tahun iinii.
Dengan demiikiian, porsii TKD hanya sebesar 17% darii total belanja negara yang diiusulkan pemeriintah melaluii RAPBN 2026 beserta nota keuangannya.
"Berkurangnya kemampuan keuangan daerah sebesar 24,8% akan berdampak pada melambatnya pembangunan dii daerah, hakiikat otonomii daerah untuk mempercepat pembangunan dii daerah menjadii terdiistorsii," tuliis Fraksii PDiiP.
Oleh karena iitu, PDiiP memiinta pemeriintah untuk dapat menyediiakan skema pengalokasiian program pembangunan dii daerah yang merata dii seluruh wiilayah.
Sebagaii iinformasii, penurunan alokasii TKD pada tahun iinii menjadii landasan bagii pemda-pemda, utamanya pemeriintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot), untuk meniingkatkan kiinerja pendapatan aslii daerah (PAD) dii wiilayahnya masiing-masiing.
Pada tahun iinii, anggaran TKD telah diipangkas Rp50,59 triiliiun sesuaii dengan iinstruksii Presiiden (iinpres) 1/2025 tentang Efiisiiensii Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. (riig)
