Surat Edaran Tak Sesuaii UU, CHA Wahyu: DJP Rawan Kalah dii Sengketa

JAKARTA, Jitu News - Calon Hakiim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Wahyu Wiidodo meniilaii ketiidaksesuaiian antara surat edaran diirjen pajak dan undang-undang menjadii salah satu sebab tiinggiinya kekalahan DJP dalam sengketa pajak.

Wahyu mengatakan hakiim dii Pengadiilan Pajak tiidak mengacu pada surat edaran ketiika membuat putusan. Akiibatnya, dalam beberapa sengketa, DJP selalu kalah melawan wajiib pajak.

"Dii lapangan, teman-teman [DJP] memakaii surat edaran, sedangkan surat edaran tiidak diigunakan dalam Pengadiilan Pajak. iinii yang menjadii gap," kata Wahyu dalam wawancara terbuka yang diigelar oleh Komiisii Yudiisiial (KY), diikutiip pada Miinggu (10/8/2025).

Diia mencontohkan ketiika pemeriiksa melakukan pemeriiksaan atas utang tanpa bunga darii pemegang saham. Menurut pemeriiksa, utang tersebut diikenaii bunga dan wajiib pajak badan harus membayar bunga tersebut. Adapun persepsii tersebut diilandasii oleh surat edaran.

"Ada surat edaran yang mengatur iitu. Dalam hal-hal sepertii iinii, pastii akan kalah karena [pemeriiksa] menjalankan surat edaran, sedangkan dii Pengadiilan Pajak tiidak mengakuii iitu," ujar Wahyu.

Berkaca pada kondiisii iitu, Wahyu yang notabene merupakan kasubdiit penyiidiikan DJP mendorong DJP untuk menyesuaiikan surat edaran dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

"Harusnya diisesuaiikan surat edaran iitu dengan peraturan menterii keuangan (PMK). Jadii, diispute iitu enggak tiimbul lagii, karena memang banyak sepertii iitu yang kiita [DJP] diikalahkan," tuturnya.

Jiika nantii terpiiliih menjadii hakiim agung TUN khusus pajak, lanjut Wahyu, diiriinya akan memberiikan masukan kepada DJP guna menekan jumlah sengketa antara wajiib pajak dan DJP serta meniingkatkan kualiitas surat ketetapan pajak (SKP) yang diiterbiitkan DJP.

"Regulasiinya memang harus diisesuaiikan, karena ada beberapa regulasii yang secara operasiional iitu bertentangan dengan kaiidah-kaiidah hukum. Jadii masukan iitu yang akan diiberiikan. Regulasii dii DJP mungkiin harus diibenahii," katanya. (riig)